Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANDIRI HUKUM: PENINGKATAN KAPASITAS PEMBUATAN SURAT KUASA YANG SAH DAN EFEKTIF Rudy Hartanto, Dhimas
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2788-2798

Abstract

Desa Kalikudi di Kecamatan Adipala, Cilacap-Jawa Tengah mengalami masalah terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum, etrutama di kalangan usia produktif. Hal ini berpotensi menyebabkan banyak kasus sengketa. Kasus yang kerap terjadi yaitu sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas pembuatan surat kuasa menjadi salah satu pendukung untuk mengurangi potensi sengketa di kalangan masyarakat. Metode dalam tulisan ini yaitu kualitatif dan pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan pembelajaran berupa pelatihan. Hasilnya dalam proses pelatihan, masyarakat mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pembuatan surat kuasa yang sah dan efektif. Hal ini didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dokumen yang berakibat hukum. Kesadaran hukum ini menjadi faktor pendukung masyarakat terhadap keadilan.
Who Pays for Maritime Security? Burden Sharing and International Legal Constraints in the Strait of Malacca and Indonesian Archipelagic Sea Lanes Hartanto, Dhimas Rudy; Renmaur, Aldi Giovano
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.129-152

Abstract

The Strait of Malacca and Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ALKI) facilitating  approximately  25  percent  of  global  seaborne  trade  and roughly 80 percent of East Asia's crude oil supply annually. This article develops  the  concept  of asymmetrical  maritime  governance  burden to explain  how  UNCLOS  structurally  privileges  navigational  freedom while  consigning  disproportionate  security  responsibilities  to  littoral developing states, notably Indonesia. Through qualitative method with juridical analysis, empirical examination of maritime incident data, and a  comparative  study  of  international  chokepoints.  The  article demonstrates  that  existing  cooperative  mechanisms  under  Article  43 remain institutionally weak, politically fragile, and fiscally inadequate. The article argues that unless UNCLOS's lacuna on burden financing is addressed  through  a  negotiated  protocol  or  binding  regional agreement,  the  structural  inequality  between  littoral  states  and  user states will deepen, threatening long-term navigational security in one of the world's most strategically indispensable waterways.