Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Publicuho DIDAKTIKA : Jurnal Kependidikan An Nisa' Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim Jurnal Lemhannas RI Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)
Hartanto, Dhimas Rudy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
SINERGI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI ANCAMAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PROVINSI ACEH Dhimas Rudy Hartanto; Artha C. Rosevina Anak Ampun; Endyka Triono Dachi; Surya Wiranto; M. Adnan Madjid
Journal Publicuho Vol 4, No 2 (2021): May - July
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i2.18059

Abstract

Narcotics is a substance that is very dangerous when consumed by the body. One of the areas affected by the spread of narcotics is Aceh Province. Drug smuggling transactions are carried out by sea by transferring narcotics from one ship to another. The Aceh Provincial National Narcotics Agency (BNNP) has a duty to prevent, eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics. The results in this study are that the Aceh BNNP strategy in stopping drug smuggling with the experience of arresting the bandar is quite heavy because the perpetrators use sophisticated information technology. The act of smuggling drugs by sea is a collaboration between smugglers and fishermen. Enforcement and rehabilitation activities as well as prevention activities have been carried out through visual publics, social media, and others. The government has coordinated with neighboring countries considering that drug smuggling can already be called a proxy war. Drug trafficking by sea is a serious threat that must be dealt with seriously. BNN also synergizes with the Maritime Security Agency and Customs and Excise to jointly fortify Indonesian sea from drug attacks. Several agencies such as Tuha Peut, Tuha Lapan, and Panglima Laot were well embraced to assist the drug trafficking process in Aceh.
ANALISIS TEORI STRATEGI TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Dhimas Rudy Hartanto; Widodo .; Panji Suwarno; Siswo Hadi Sumantri; Supriyadi .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.434 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i1.2258

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak penyebaran Covid-19 tertinggi di dunia. Jumlah penduduk yang padat serta wilayah Indonesia yang luas membuat penyebaran Covid-19 masih tetap tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari terbentuknya organisasi penanganan Covid-19. Tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia mempengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh implementasi dari strategi yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian ini disusun dengan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diambil dari internet, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan berita situs-situs resmiDalam lingkup pertahanan, strategi sebagai penjabaran doktrin secara umum merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pemimpin tertiggi yang difokuskan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai Strategi dikenal dalam dunia pertahanan sebagai suatu penjabaran dari sebuah doktrin umum yang biasanya dilakukan oleh pemimpin tertinggi dengan menentukan rencana dan tata pelaksana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perumusan sebuah strategi tentu melihat sejarah, pengalaman, dan berorientasi visioner dengan disesuaikan oleh perkembangan lingkungan strategis. Organisasi yang dibentuk pemerintah yaitu Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan strategi yang merujuk pada pola perubahan perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap 3M (iMan, aMan, dan iMun). Selain itu, ada strategi lain yaitu intervensi yang meliputi nasehat, dorongan, insentif dan hukuman. Sasaran dari strategi empat intervensi ini meliputi individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah/masyarakat. Implementasi dari strategi yang dikeluarkan pemerintah saat ini menjadi pedoman bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi penyebab berkurangnya penyebaran Covid-19. Sinergi pemerintah ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang mendukung implementasi adanya hukuman berupa sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan, sehingga akan berimplikasi pada berubahnya perilaku masyarakat menjadi lebih sehat.
SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS Dhimas Rudy Hartanto; Widodo .; Panji Suwarno; Siswo Hadi Sumantri
Jurnal Education and Development Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.933 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i1.2289

Abstract

The Covid-19 pandemic which has an impact on various sectors of life in Indonesia. In the course of national development, Indonesia is faced with obstacles in the form of the spread of Covid-19 which is increasing every day. Various efforts have been made by the government to maintain the stability of the life of the nation and state. These efforts were blocked again by the existence of criminal acts of corruption amid the problems of the spread of Covid-19 as a national disaster. Corruption that occurred in the midst of a national disaster made Indonesia added to a recession, making Indonesia have to make a new strategy in maintaining the existence of its country. Corruption in the midst of a pandemic raises various views on the threat of punishment. The pro opinion states that perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to death. However, the contra opinion states that the death penalty should not be imposed because it violates the rights of citizens and human rights. Eradicating corruption can be carried out with a weighted sentence as a deterrent effect. Another alternative can be done by actualizing the values ​​of Pancasila, defending the state, increasing public legal awareness, emphasizing and increasing the system of checks and balances, and collaboration. This method can be a solution in addition to increasing penalties for the perpetrators of corruption in Indonesia.
KONFLIK PASCA PEMILU AMERIKA SERIKAT TAHUN 2020 DITINJAU DARISOCIAL IDENTITY THEORY Yoga Rosmanto; Dhimas Rudy Hartanto; Agus Adriyanto
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.812 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i2.2595

Abstract

Konflik pemilihan umum Amerika Serikat memiliki dimensi khusus dalam proses demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Pemilihan umum yang melibatkan dua calon presiden mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Pengerahan kekuatan dalam membendung demonstrasi dan penindakan menjadi hal utama yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Terdapat dua kelompok yang menjadi aktor utama dari konflik tersebut. Kelompok pro Trump memiliki pandangan bahwa Biden dan pendukungnya tidak lebih baik dari kelompoknya. Kelompok pro Biden memiliki pandangan bahwa Trump dan pendukungnya tidak lebih baik dari kelompoknya. Hal ini dikarenakan proses terjadinya identitas sosial yang telah terjadi sebelum konflik pemelihan umum menjadi besar. Proses identifikasi, kategorisasi, dan diskrimasi adalah tahapan pembentukan identitas sosial. Identifikasi terjadi dengan adanya kampanye dari Trump dan Biden yang membuat masyarakat Amerika Serikat menjadi memiliki pandangan mengenai Trump dan Biden sebagai calon presiden Amerika Serikat ke-46. Proses selanjutnya adalah kategorisasi yang menggunakan kognitif individu sehingga individu mengambil keputusan untuk masuk dalam kelompok pendukung Trump maupun Biden. Diskriminasi yang dilakukan oleh kedua kelompok diaktualisasikan dalam perilaku negatif yang berdampak pada stabilitas keamanan Amerika Serikat. Alternatif yang dapat diberikan adalah dengan meredam sumber konflik, tindakan pemerintah yang lebih responsif, dan menentukan superordinate goals yang dilaksanakan bersamaan kedua kelompok.
Penggunaan Bussiness Model Canvas (BMC) dalam Penetapan Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Maritim (Studi Kasus Pada Akademi Maritim Nusantara Cilacap) Indriyani Indriyani; Altril Rayendra; Dhimas Rudy Hartanto; Tiara Pandan Sari
Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi) Vol 6 No 1 (2023): Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, dan Akuntansi)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Komputer YOS SUDARSO Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33488/1.jh.2023.1.356

Abstract

This study aims to determine the AMN development strategy through BMC and SWOT analysis. The research data uses primary data, while data collection is through observation, interviews and documentation. The results of this study are that the customer segments served are all people who wish to continue to higher education. AMN has adequate resources such as lecturers, educational staff and infrastructure. While the highest costs are training and personnel expenses with the largest income from cadets, the channels used as a means of information are websites, Facebook, Instagram, cooperation with shipping companies and other universities.
Urgensi Perkembangan Regulasi Hipotek Kapal Laut dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Pada Transaksi Maritim di Indonesia Hartanto, Dhimas Rudy; Cahyandi, Kristian; Indriyani, Indriyani
Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim Vol 8 No 1 (2024): SAINTARA (Maret 2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Akademi Maritim Nusantara Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52475/saintara.v8i1.278

Abstract

Indonesia memiliki peran penting dalam operasional maritim global berkat sumber daya perairannya yang melimpah. Hal tersebut menjadikan negara ini aktif dalam perdagangan maritim dunia. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor maritim, terutama melalui praktik pemberian hipotek kapal, menunjukkan pentingnya memastikan keberlangsungan operasional dan investasi dalam industri ini. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait hukum maritim, terutama mengenai hipotek kapal namun masih terdapat permasalahan tertentu yang mempengaruhi kepastian hukum dan menghambat kelancaran pelaksanaan transaksi hipotek. Mulai dari proses pendaftaran hingga penyelesaian sengketa diperlukan identifikasi masalah khusus yang mempengaruhi kepastian dalam transaksi hipotek kapal. Kepastian hukum menjadi elemen sentral dalam menjamin kelancaran transaksi maritim dan keberlangsungan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menyelidiki masalah kepastian hukum dalam transaksi maritim khususnya hipotek kapal. Merinci permasalahan kepastian hukum dalam transaksi maritim khususnya dalam konteks hipotek kapal. Hal ini didasarkan melalui identifikasi hambatan hukum dan dampak dari regulasi yang ada terhadap proses dan penyelesaian sengketa yang melibatkan hipotek kapal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan kepastian hukumnya mulai dari aspek Prosedur pedaftaran dan administrasi, klarifikasi hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hak tanggungan, peran dan keterlibatan pihak ketiga, dampak regulasi atau perubahan hukum, dan rekomendasi peningkatan kepastian hukum. Hasil komparatif dengan negara lain juga menunjukkan urgensi kompilasi hukum hipotek kapal di Indonesia.
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil dalam Mengentaskan Kemiskinan di Daerah Terpencil Cahyandi, Kristian; Hartanto, Dhimas Rudy
Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim Vol 8 No 1 (2024): SAINTARA (Maret 2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Akademi Maritim Nusantara Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52475/saintara.v8i1.283

Abstract

Memberantas kemiskinan merupakan tugas yang sulit, namun hal tersebut tidak selalu berarti bahwa upaya harus memulai dari nol dan tidak memiliki pedoman khusus tentang apa yang perlu dilakukan. Faktanya, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan secara kolektif sudah mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta ekosistem yang mendukung kehidupan mereka di banyak tempat melalui penggunaan koperasi atau pengaturan kelembagaan lainnya. Kumpulan tema Studi Kelautan banyak berfokus pada pengalaman yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan pengetahuan. Studi kasus memberikan penjelasan mengenai kesulitan dalam mengorganisir dan mengambil tindakan kolektif, serta bagaimana permasalahan dapat diselesaikan dalam konteks pengentasan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan.
National Policy on Particularly Sensitive Sea Ares: Step Towards Indonesian Marine Protection and Sustainable Shipping Hartanto, Dhimas Rudy
Jurnal Lemhannas RI Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v12i3.980

Abstract

Purpose: This study examines Indonesia’s challenges in protecting its marine environment due to intensive shipping activities in high-traffic maritime routes. It evaluates the alignment of Indonesian regulations with international standards, focusing on the Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) framework under IMO Resolution A.982(24). Study Design/Methodology/Approach: The research employs a qualitative legal-normative approach to analyze Indonesia’s regulatory framework in comparison with international maritime conservation standards. It assesses national policies, including Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 17 of 2008 on Shipping, identifying regulatory gaps, institutional limitations, and coordination challenges that hinder effective PSSA implementation. Findings: The study finds that Indonesia’s existing regulations lack specific provisions to implement PSSA standards effectively, leading to weak enforcement and ineffective marine protection. Additionally, poor inter-agency coordination, limited institutional capacity, and low stakeholder awareness hinder sustainable maritime conservation efforts. The absence of advanced environmental monitoring technologies and public engagement strategies further reduces marine ecosystem resilience. Originality/Value: This research provides a critical legal analysis of Indonesia’s PSSA-related policies, offering practical recommendations for regulatory improvement. By proposing revisions to national laws, strengthening inter-agency coordination, integrating advanced maritime monitoring technologies, and increasing public awareness, this study contributes valuable insights for policymakers, maritime authorities, and environmental advocates. The findings support Indonesia’s compliance with international obligations, ensuring long-term marine resource preservation and sustainable maritime development.
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANDIRI HUKUM: PENINGKATAN KAPASITAS PEMBUATAN SURAT KUASA YANG SAH DAN EFEKTIF Rudy Hartanto, Dhimas
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2788-2798

Abstract

Desa Kalikudi di Kecamatan Adipala, Cilacap-Jawa Tengah mengalami masalah terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum, etrutama di kalangan usia produktif. Hal ini berpotensi menyebabkan banyak kasus sengketa. Kasus yang kerap terjadi yaitu sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas pembuatan surat kuasa menjadi salah satu pendukung untuk mengurangi potensi sengketa di kalangan masyarakat. Metode dalam tulisan ini yaitu kualitatif dan pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan pembelajaran berupa pelatihan. Hasilnya dalam proses pelatihan, masyarakat mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pembuatan surat kuasa yang sah dan efektif. Hal ini didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dokumen yang berakibat hukum. Kesadaran hukum ini menjadi faktor pendukung masyarakat terhadap keadilan.
ANALISIS TREN CHILDFREE TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Mubarokah, Elisya Ahsanal; Salsabil, Adynda Putri; Hidayatullah, Agus Efendi; Hartanto, Dhimas Rudy
AN-NISA Vol. 18 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/an.v18i1.8968

Abstract

The childfree phenomenon, which refers to the conscious decision not to have children, is gaining attention among Indonesia's younger generation. This trend emerges as part of broader social changes, including individual freedom, gender equality, and the role of social media in shaping worldviews. Indonesia, which is projected to reach its demographic dividend peak during the 2030-2040 period, faces potential impacts from this trend on the sustainability of its demographic dividend. Although this phenomenon has not yet become dominant, it could lead to a decline in birth rates and risk accelerating the aging process of the population. The decline in birth rates caused by this trend could threaten the sustainability of Indonesia's demographic structure, which heavily relies on the working-age population to maintain economic growth.This study aims to analyze the impact of the childfree trend on the sustainability of Indonesia's demographic dividend. It also explores whether the influence of Western culture promoting individualism is more dominant than domestic socio-economic factors in influencing the decision to choose a childfree lifestyle. Additionally, this study examines the role of social media in disseminating the childfree discourse. Using a qualitative approach through in-depth interviews with sociologists, this study is expected to provide insights into the social and economic factors underlying this trend, as well as its implications for Indonesia's demographic policies. The findings of this study are expected to contribute significantly to the formulation of policies that balance individual reproductive rights with the demographic needs of the country to avoid threats to national economic growth.   
Co-Authors Adriyanto, Agus Altril Rayendra Anak Agung Gede Sugianthara Artha C. Rosevina Anak Ampun Cahyandi, Kristian Endyka Triono Dachi Fitriani, Andine Hidayatullah, Agus Efendi Indriyani Indriyani Indriyani Indriyani M. Adnan Madjid Mubarokah, Elisya Ahsanal Mustajab, Hidayatul Rifqi Nabila, Maia Salsabil, Adynda Putri Siswo Hadi Sumantri Siswo Hadi Sumantri Suwarno, Panji Tiara Pandan Sari Widodo . Wiranto, Surya Yoga Rosmanto Yundari, Yundari