Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

LOCAL DEMOCRACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE ROAD TO 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS Azizah, Naili; Rosita, Dian; Lestari, Inesa Rahma; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10734

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.
Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective Rosita, Dian; Novitasari, Arina; Azizah, Naili; Cahyaningrum, Nila Maulida; Zuniarti, Zuniarti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11191

Abstract

This research intention is to find out how the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) on TikTok video content is from a penal law perspective and to find out the penalties given to increase the effectiveness of law enforcement. The background of this research is based on the large number of uses of most of the songs on the Tiktok application without permission from the copyright holder who should have economic rights to their creations. This action can be categorized as a criminal act of piracy. A crime is an unlawful act that is detrimental to society and the perpetrators can be subject to criminal penalties. The development of communication technology has given birth to a new media called social media, and TikTok is one of the popular social media among the public. The problem is that most of the songs used in the Tiktok application are used without permission from the copyright holder who should have economic rights to their creation. The research method used in this study is the normative legal method with a statutory approach. The specifications of this study are descriptive analytical. The results of the study show that the criminal approach in the protection of Intellectual Property Rights is very important to ensure that the intellectual property rights of the results of creation are respected in society, the imposition of criminal sanctions in cases of violations, such as the use of songs without permission is important to provide a deterrent effect on the perpetrators while protecting the interests of the rights owners and creating legal certainty. The novelty of this research lies in the multidisciplinary approach that connects aspects of penal law with social and economic problems in the protection of Intellectual Property Rights.
Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum: Restrictions on Religious Activities by Local Governments: A Study on Constitutionality and the Rule of Law Principle Rifa'i, Iman Jalaludin; Azizah, Naili
Constitution Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Constitution Journal June 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i1.134

Abstract

Decentralization under Law Number 23 of 2014 grants broad authority to local governments in managing social and religious affairs. However, practices such as the prohibition of Ahmadiyya Jamaah’s Jalsah Salanah by certain regional governments raise tensions between freedom of religion and the rule of law. This study aims to evaluate the legality and legitimacy of such restrictions using John Rawls’ theory of justice, particularly the principles of basic liberties and the difference principle. A normative juridical method is employed, with statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that many local regulations lack a national legal basis, fail the proportionality test, and discriminate against minority groups without social compensation, thereby conflicting with Rawlsian principles. The study concludes that Rawlsian justice principles must be integrated into local legislative processes, judicial review mechanisms strengthened, and inclusive deliberative forums implemented to ensure regional autonomy aligns with constitutional supremacy. Practically, this research offers an evaluative framework for local policymakers and serves as a normative reference for the Supreme Court and Constitutional Court in reviewing potentially discriminatory local regulations. Abstrak Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam urusan sosial dan keagamaan. Namun, praktik pembatasan ibadah oleh beberapa Pemda, seperti pelarangan Jalsah Salanah Jamaah Ahmadiyah, menimbulkan konflik antara kebebasan beragama dan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi legalitas dan legitimasi pembatasan tersebut dengan teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan dasar dan difference principle. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan daerah tidak berlandaskan hukum nasional, tidak proporsional, serta merugikan kelompok minoritas secara diskriminatif. Kesimpulannya, diperlukan integrasi prinsip keadilan Rawlsian dalam legislasi daerah, penguatan judicial review, dan forum deliberatif yang inklusif agar otonomi daerah tidak melanggar supremasi konstitusi. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan kerangka evaluatif bagi pemerintah daerah dan menjadi rujukan normatif bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menilai keabsahan peraturan daerah yang potensial melanggar kebebasan beragama.
Pemilu Hijau: Analisis Kebijakan Pemasangan Media Kampanye yang Ramah Lingkungan pada Pemilu 2024 Azizah, Naili; Rosita, Dian; Sunardi, Sunardi; Syaharani, Pramitha
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10634

Abstract

Isu lingkungan menjadi isu yang strategis, pada pemilu 2024 masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mengabaikan peraturan kampanye ramah lingkungan. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat istilah Alat Peraga Kampanya (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Dalam Peraturan kampanye APK dan BK dilarang dipasang di tempat ibadah, jalan protokol, sarana prasarana publik hingga pepohonan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang larangan memasang APK dan BK di pepohonan dan membedahnya dengan konsep green election. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan melandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat APK yang terpasang di pohon dan menjadi sampah visual dan belum terdapat sanksi yang tegas terhadap partai atau calon yang diusung saat melanggar ketentuan peraturan KPU tentang pemasangan APK/ BK. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni perlu adanya kampanye yang inovatif dengan memanfaatkan media sosial. Selain kampanye yang inovatif partai maupun calon dapat mengarusutamakan isu-isu lingkungan sebagai isu yang utama.
Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Perspektif Gustav Radbruch Muannisa, Annis; Azizah, Naili; Sunardi, S
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 20th University Research Colloquium 2025: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat masih mendapat berbagai tantangan terutama keraguan akan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan utama dalam hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keutamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang jarang diaplikasikan dalam studi kebijakan publik bidang perumahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder (studi pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch mengandung tantangan terkait aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun Tapera bertujuan memberikan akses perumahan yang lebih luas, kebijakan ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi pekerja informal yang kesulitan memenuhi kewajiban iuran. Tapera memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, namun transparansi dan pengawasan dana perlu ditingkatkan. Meskipun memberikan manfaat sosial, kewajiban bagi Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah perlu dievaluasi, agar kebijakan ini lebih inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat yang beragam.
Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Kudus Subakti, Muhammad Alfin; Sunardi, Sunardi; Azizah, Naili
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48782

Abstract

This research uses an empirical juridical method, combining normative studies of laws and regulations with the realities of practice in the field. The research location was the Kudus District Court and the Kudus Women and Children Protection Network (JPPA). Data were collected through interviews, document studies, and observations of child abuse cases. The results indicate that child abuse crimes in Kudus range from minor to serious, and even resulting in death. Law enforcement is carried out through the juvenile criminal justice process, while adhering to the principles of child protection. However, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, low public legal awareness, a permissive culture of violence, and suboptimal law enforcement officers. Efforts to strengthen child protection include improving coordination between law enforcement agencies, expanding the role of the community, and prioritizing restorative justice to safeguard children's interests. This research is expected to contribute theoretically to the development of juvenile criminal law and provide practical recommendations for improving the effectiveness of legal protection in Kudus Regency.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN BERBASIS TRANSPARANSI DI DESA SELEBUNG, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH Hamdi, Muh. Rizal; Fu’ad, Andi Muhammad; Azizah, Naili; Lukita, Fauzi Hadi; Junaidi, Ahmad Junaidi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.299

Abstract

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang menghadapi kendala dalam menyusun RKPDES secara sistematis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun RKPDES melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan RKPDES dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini juga menekankan aspek transparansi guna memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun RKPDES secara lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.