Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Tamher, Samsul
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal Jemaru, Salesius; Bakti, Yohanis Sudiman; Latunussa, Semy; Tamher, Samsul
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10561736

Abstract

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat  ini  Peraturan  yang  dikeluarkan Pemerintah  yaitu  Peraturan  tentang  Peer  to  Peer  Lending  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi  Informasi  pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Untuk  mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan  hukum yang dilakukan oleh  tim Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Doktor  Husni Ingratubun Papua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kampung Jaifuri, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapat tanggapan masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta yang memenuhi ruangan dari awal hingga akhir kegiatan.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kedasaran Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya Bagi Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura Latunussa, Semy; Bakti, Yohanis Sudiman; Tamher, Samsul; Jemaru, Salesius
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 5 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13345953

Abstract

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di mayarakat. Pada kenyatannya dapat kita lihat di kota kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh penguna jalan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainya. Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering malakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Adanya   peningkatan   pengetahuan   dan pemahaman  masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kedasaran Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya Bagi Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura Latunussa, Semy; Bakti, Yohanis Sudiman; Tamher, Samsul; Jemaru, Salesius
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 5 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13345953

Abstract

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di mayarakat. Pada kenyatannya dapat kita lihat di kota kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh penguna jalan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainya. Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering malakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Adanya   peningkatan   pengetahuan   dan pemahaman  masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Tamher, Samsul; Latunussa, Semy B.A.; Budiman, Eren Arif
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERKEMBANGAN ANAK: PERSPEKTIF HAM Latunussa, Semmy B.A.; Tamher, Samsul; Budiman, Eren Arif
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.690

Abstract

Domestic violence is a serious issue that can adversely affect the growth and development of children. This study aims to analyze the causes of domestic violence and its impact on child development from a human rights perspective. The research employs a mixed methods approach, combining qualitative methods and literature review. Secondary data were analyzed from various sources such as official reports, statistical data, and academic literature. The findings show that domestic violence significantly impacts the emotional, social, and psychological development of children. Children who experience or witness violence are at risk of trauma, fear, and low self-esteem. This study emphasizes the importance of the role of parents and caregivers in creating a safe and supportive environment for children, as well as the need for interventions and education to prevent domestic violence.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Ingratubun , Fitriyah; Tamher, Samsul; Widodo, Gatot
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.15

Abstract

Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana BagiAnggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukandi Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampaidengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbuktidengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikanhakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal danexternal yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehinggaberdapak pada penerapan Hukum pidana desersi
TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA Ingratubun, Fitriyah; Tamher, Samsul; Ramli, Rahman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.30

Abstract

Abstrak Profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai officium nobile yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang tergabung dalam organisasinya tersebut, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan supra struktur formal dan infra struktur informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek. Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014 Budiman, Eren Arif; Tamher, Samsul; Watkat, Fransiscus X
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019 Jemaru, Salesius; Tamher, Samsul
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.57

Abstract

Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua berjalan sejak tahun 2010, terbatas pada proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, kemudian tahun 2014 pelaksanaan e-Procurement dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari awal sampai dengan penetapan pemenang, menemui beberapa kendala yang mempengaruhi waktu selama proses pemilihan penyedia jasa, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan e-Procurement, sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnya untuk melakukan up-load atau mendownload data karena jaringan internet yang lambat, terjadi penumpukan pekerjaan karena hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang e-Procurement, panitia pengadaan belum memiliki dasar hukum yang jelas apabila terkait dengan masalah daerah misalnya adanya permintaan kuota pengusaha Papua. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui analisis dan kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di keluarkan oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. Hambatan/kendala teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement.
Co-Authors Bakti, Yohanis Sudiman Budiman, Eren Arif Ingratubun , Fitriyah Ingratubun, Fitriyah Jemaru, Salesius Latunussa, Semmy B.A. Latunussa, Semy Latunussa, Semy B.A. Ramli, Rahman Watkat, Fransiscus X Widodo, Gatot