Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan) ]]>
<![CDATA[Nasution, Rahmat Surkhalid]]>;
<![CDATA[Siagian, Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Miroharjo, Didik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[FH Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2065
<![CDATA[The basis of lending or financing by banks to debtor customers is trust by implementing the principle of prudence by applying the principle of knowing the customer. Documents and credit guarantees approved and received by the bank will then have several functions and one of them is to secure the repayment of credit if the borrower injured the promise. Fictitious crimes in the provision of credit facilities or working capital financing actually refer to various forgeries. There are 3 (three) types of forgery, namely making fake letters, falsifying letters, intellectual forgery. The criminal liability of banks contained in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking is cumulative criminalization meaning that in addition to being sentenced to prison or also sentenced simultaneously in accordance with its mistakes.Keywords: Bank, Financing, Fictitious and Criminal Liability ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan) ]]>
<![CDATA[Rahmat Surkhalid Nasution]]>;
<![CDATA[Abdul Hakim Siagian]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2013
<![CDATA[The basis of lending or financing by banks to debtor customers is trust by implementing the principle of prudence by applying the principle of knowing the customer. Documents and credit guarantees approved and received by the bank will then have several functions and one of them is to secure the repayment of credit if the borrower injured the promise. Fictitious crimes in the provision of credit facilities or working capital financing actually refer to various forgeries. There are 3 (three) types of forgery, namely making fake letters, falsifying letters, intellectual forgery. The criminal liability of banks contained in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking is cumulative criminalization meaning that in addition to being sentenced to prison or also sentenced simultaneously in accordance with its mistakes.Keywords: Bank, Financing, Fictitious and Criminal Liability]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial ]]>
<![CDATA[Masfan Masfan]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v2i3.159
<![CDATA[Law enforcement is a very important thing in the process of developing the Indonesian nation, where without law enforcement development will experience obstacles in its implementation, and the development process must be pursued to run regularly and sustainably (sustainable development) in every sector and across sectors. so that it can achieve its goal of providing protection and social welfare for all Indonesian people. The number of people in Indonesia is increasing every year. The research method used in this research is empirical juridical. The results showed that the investigators of the Ditreskrimsus Polda of North Sumatra determined the status of the reported party as a suspect in the enforcement of the hate speech law after clear evidence was available. The obstacles faced by the Ditkrimsus Investigators of the North Sumatra Police in enforcing the law against hate speech using social media are: the perpetrators are public figures, are considered to curb freedom of opinion, Simcar can be used without a registration process, lack of public awareness of the prohibition of spreading hate speech, and the circulation of fake accounts, a criminal policy that can be done to prevent hate speech crimes using social media is to make a policy so that all Simcars can only be used after going through the registration process and tighten the requirements for creating social media accounts to prevent fake account.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA ILLEGAL (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka) ]]>
<![CDATA[Arwansyah]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non-medik. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi secara illegal, bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborsi secara illegal berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.TKA, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi secara illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/ 2018/PN.Tka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi illegal adalah KUHP berlaku sebagai lex generale melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex special. Perbuatan terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rahmadi Siregar]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkotika. Permasalahan adalah bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan denganberbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah faktor mental, ekonomi, faktor lingkungan. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan peredaran narkotika hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran Daerah Sumatera Utara adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polrestabes Medan yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Daerah Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preemtif, preventif Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Sofian Teojui Buulolo]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>;
<![CDATA[Ibnu Affan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik, terbatasnya sarana dan pra sarana penagakan hukum, pelaku menggunakan akun atau identitas palsu, Upaya mengatasinya adalah sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media Pemberatan sanksi pidana, pemblokiran situs media sosial.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Zulfitriadi Zulfitriadi]]>;
<![CDATA[Marzuki Marzuki]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba jenis shabu-shabu di kota Langsa adalah memberikan informasi/laporan akan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya mengaktifkan kembali kearifan lokal berupa kebijaksanaan, petuah-petuah, nasehat dari budaya lama yang masih diikuti sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkotika.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/ PN.Lbp) ]]>
<![CDATA[Arham Arham]]>;
<![CDATA[Mustamam Mustamam]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp adalah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Didik Surya]]>;
<![CDATA[Marzuki]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/metadata.v5i1.323
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak.]]>
