Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.684
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum
Marzuki Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pembentukan Undang-Undang Etika Lembaga Perwakilan (Sebuah Kajian Akademik) Marzuki Marzuki
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 1 (2018): Edisi September 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i1.915

Abstract

Abstract To strengthen parliamentary institutions, in 2016 there was a study of the essence of the establishment of a law on the ethics of representative institutions to regulate the ethics of representative institutions both in internal and external relations. In this context, ethics is more synonymous with human attitudes and behavior, and with not institutions, so basically ethical issues are sufficiently regulated internally. But, the needed is the Law on the Relationship of Representative Institution Work Procedures because in practice the clash often occurs between State institutions, such as the DPR (House of Representatives) and DPD (Regional Representative Council), the Judicial Commission and the Supreme Court, which is legally constitutionally regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Establishment of Law,  Ethics of the House of Representatives
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REHABILITAS BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAA NARKOBA DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI MEDAN SUNGGAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Mukidi Mukidi; Marzuki Marzuki; Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Muhlizar Muhlizar; Erniyanti Erniyanti
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2021): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v5i2.965

Abstract

Kejahatan penyalahgunaan Narkotika merupakan kategori sebuah tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), oleh karena itu perlu ditangani secara intensif. Strategi pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ini terdapat tiga unsur yang utama antara lain :Pencegahan, Penindakan dan Peran Masyarakat. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindakan penyembuhan terhadap eks narkoba salahsatu program yang dijalankan melalui pemdekatan Agama melalui pembetulan nilai pendidikan Ibadah, Akhlak dan Akidah. Metode Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di “RUMAH UMMI” ini rutin dilakukan kegiatan intensif rutin keagamaan setiap Minggu pada Hari Rabu dan Kamis. Melalui kegiatan Abdimas ini yang berkolaburasi antara Tim Abdimas Universitas Islam Sumatera Utara, Tim Pengabdian UMN Al Washliyah Medan dan Universitas Batam melaksanakan kegiatan antara lain di dahului dengan permainan Game dan penyuluhan hukum. Hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini setelah menjalani rehabilitasi di Rumah Ummi ini eks Narkoba menjadi muslim yang taat beribadah dan memiliki karakter yang baik di dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak akan kembali lagi mengkomsumsi barang haram tersebut. Pada masa pandemi Cvovid-19 ini penyelengaraan kegiatan tetap harus dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari para resident dan pengelola rehabilitasi di yayasan Rumah Ummi terpapar Covid -19.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Marzuki Marzuki; Bonar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.997 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i2.3852

Abstract

AbstrackThe general election is one of the means of democracy in the implementation of people's sovereignty within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Democracy. Since the issuance of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law Number 1 of 2015 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, the central government has made Regional Head Elections an important instrument in implementing democratic regional government. Thus, community participation takes root at the local level and involves the community in local government activities.The existence of political participation from each individual and community group will undoubtedly realize everything that concerns the needs of citizens universally. The increasing involvement of the community in organizing elections or Pilkada shows the strengthening of the democratic order in a country.Taking this into account, it is necessary to carry out Community Service Activities through Legal Counseling on the Election of Regional Heads and Community Participation, which was delivered by the Community Service Extension Team to the participants of Community Service activities consisting of the Village Head of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, The Head of the Environment, the head of the PKK, community leaders, religious leaders, traditional figure, PKK cadres and members and community members of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City to provide an understanding to the public about the essence of Pilkada and community political participation. Based on this activity, it is hoped that the people who live in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, will increase their awareness and knowledge about community participation in determining the future direction of Medan City in the future through participation in regional head elections.Keywords: Regional Head Election, Community Participation. AbstrakPemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih. Demokrasi. Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui  Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan  anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi Pilkada dan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Msyarakat
Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Marzuki Marzuki; Mohd. Natsir; Efendi Sembiring; M. Farhan Tigor Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.871 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i3.4246

Abstract

AbstrakDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah urgensi kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Pada dasarnya setiap desa memiliki pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu aturan yang konkrit dalam desa itu sendiri yaitu berupa Peraturan Desa. Begitu juga dengan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hari ini, perlu adanya pemahaman atas urgensi peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah dan begaimana peranan serta pengimplementasian suatu bentuk aturan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah, sehingga masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat. Adanya keinginan masyarakat untuk maju tidak akan jauh dari aturan serta ketaatan akan aturan dan pola tingkah laku dalam kehidupan, karena tolak ukur keberhasilan suatu desa bukan dilihat dari seberapa banyak peraturan yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat bagi semua masyarakat.Kata kunci: Peraturan Desa, Desa Suka Beras, PKM.  AbstractVillage or called by another name, hereinafter referred to as village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs there are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Regulations are statutory regulations established by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main problems at paper is: What is the urgency of the position of village regulations and what are the contents of village regulations and the act of Village Regulations in the framework of regional autonomy. Basically, every village has a different pattern of behavior and community habits in everyday life, so there needs to be a concrete rule in the village itself, namely in the form of Village Regulations. Likewise Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency today, it is necessary to have an understanding of the urgency of village regulations within the framework of regional autonomy and how the act and implementation of a form of regulation that exists in the community is needed. The method of implementing this Community Service activity is Legal Counseling with material entitled Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government, which is delivered by the Community Service Extension team to participants in Community Service activities in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Hopefully that by this Community Service, public understand about Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government will increase, so that people know how a rule is formed and how important it is to make it. The existence of the community's desire to progress will not be far from the rules and obedience to the rules and patterns of behavior in life, because the standard for the success of a village can’t seen from how many regulations there in the community, but how the regulations are beneficial for public.Keywords: Village Regulation, Suka Beras Village, PKM (Public Service).
Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan; Marzuki Marzuki
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.797 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i2.3946

Abstract

Abstract General election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. The principle of democracy of the people, by the people and for the people, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 2. This research is descriptive, which describes a situation or a phenomenon related to the problem to be studied. Analytical descriptive, in this research will examine the applicable regulations, and is associated with legal theories and implementation practices concerning the problems that have been identified. According to Asman Siagian, the election dispute resolution coordinator explained the role of the Deli Serdang Regency General Elections Supervisory Body in the 2019 election dispute resolution, namely receiving and reviewing applications for dispute resolution in the election process, bringing together disputing parties to reach an agreement through mediation or deliberation and consensus. If an agreement is not reached between the disputing parties, the dispute can be resolved through adjudication.Keywords : Role, General Election Supervisory Body, Dispute, Election Abstrak Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi. Menurut Asman Siagian kordinator penyelesaian sengketa pemilu menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Kata Kunci : Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sengketa, Pemilu
Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo) Jamaluddin Jamaluddin; Suhaidi Suhaidi; Marzuki Marzuki
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.415 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v2i3.158

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan, mengenai tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha pada pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Mbo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan secara tegas telah diatur, dimana setiap penanggung jawab usaha berkewajiban untuk menggantikan kerugian atas akibat pencemaran atau pengrusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha pada pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup adalah didasari pertanggung jawaban berdasarkan “kesalahan”. Pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Mbo, di dasari pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat (sekitar kegiatan usaha).
THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION PROCESS AGAINST BUDGET DEVIATION VILLAGE SHOPPING USAGE (A Case Study on the Accountability Corruption of the Tanah Bersih APBDes in Tebing Syahbandar Ta. 2017) Tomson Simanjuntak; Marzuki Marzuki; Yamin Lubis
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In investigating corruption, there are three institutions/ institutions that have the authority to conduct investigations, namely: police investigators, prosecutors and the Corruption Eradication Commission. In this study, the focus is on investigations conducted by police investigators. The formulation of the problem in this study is What is the role of the police in the investigation of irregularities in the use of village spending by the village head? What is the mechanism for investigating the deviation in the use of village expenditure by the Village Head? What are the obstacles and efforts of the investigator in conducting an investigation into the deviation of the budget for the use of village spending by the Village Head? This research is based on empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the role of the police in carrying out the investigation process against irregularities in the APBDes, relates to the authority possessed by the police in its position as a law enforcement agency that is part of the criminal justice system (criminal justice system) which by law is given the authority to conduct investigations of all criminal offenses, including those against alleged corruption. The investigation mechanism for irregularities in the use of village spending by the village head of Tanah Besi is based on community reports, which is in accordance with Police Report Number: LP/116/III/2019/SU/REST.HIGH/RESKRIM dated March 26, 2019. Investigators' obstacles in conducting investigations on the occurrence of irregularities in the use of village expenditure budget by the Village Head, including internal and external obstacles.
PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai) Rinaldi Ramadhan; Mahmud Mulyadi; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Polmas merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (problem solving) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
SISTEM PELAYANAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SAMSAT DALAM RANGKA UPAYA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara) Romy Sastra Namuda Siregar; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-SAMSAT diatur dan disebutkan dalam Pasal 22 huruf f dan huruf g Perpres No.5/2015, yang menentukan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu E-SAMSAT, dan pengembangan SAMSAT lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. e-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kenderaan melalui program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik. Hambatan pelaksanaan e-SAMSAT dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah belum terpenuhinya standar kualitas pelayanan prima pada pelaksanaan pelayanan e-SAMSAT.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Mulia Syahputra Nasution; Suhaidi Suhaidi; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An employment agreement is an agreement made between an employer and an employer, which is the starting point for an employment relationship. Manpower Act, to make a written employment agreement. Verbal employment agreements are also considered valid by law. It is important to have a written work agreement as a binding and as evidence. In practice, it is not uncommon for work relationships to be carried out without being based on a written work agreement so that it will cause legal problems, especially regarding workers' rights. The formulation of the problem in this thesis is how to arrange a work agreement in the perspective of labor law, the status of workers who carry out a work relationship with an oral work agreement, the legal consequences of working relations based on an oral work agreement in the perspective of labor law. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the position of a work agreement orally based on the perspective of labor law has a strong position, which is valid as long as it does not contradict the legal conditions of the work agreement as regulated in Article 52 of the Manpower Act, legal consequences of working relations based on the work agreement. Orally According to the provisions of the Employment Law, namely an oral work agreement, has several legal consequences, if the work relationship is in the form of a specified time work agreement (PKWT) which is made orally, then the status changes to an indefinite work agreement (PKWTT). Legal Protection for Workers in a Work Relationship Based on an Oral Agreement According to the Manpower Law Provisions, namely a verbal employment agreement has not been able to provide full legal protection to the parties, especially workers.
Co-Authors Afriadi Afriadi Akhyaruddin Akhyaruddin Asrul Rinaldi Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Bonar Pasaribu Dedek Fakrizal Didik Surya Duarjon Simalango Efendi Sembiring Efrida Yanti Endro Prakoso Erniyanti Erniyanti Fauzi Ridwan Harahap Firmansyah Putra Surbakti Gerriyent Gerriyent Guruh Syahputra Hanifah Anas Hanifah Anas Ibnu Affan Ismed Batubara Jamaluddin Jamaluddin Lukman Hakim Lubis M. Farhan Tigor Lubis Mahadir Mahmud Mulyadi Marlina Miroharjo, Didik Mirza Nasution Miswar Miswar Miyas Mohd. Natsir Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arip Sahlepi Muhammad Zubi Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulia Syahputra Nasution Muliadi Munawar Munawar Mustamam Mustamam Mustamam Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Nusantara Tarigan Pandu Hikma Winata Batubara Purba, Nelvitia Rahmat Irwan Novrizal Ratno Mulyadi Catur Suharto Reza Nurul Ichsan Rinaldi Ramadhan Robet Padli Robet Padli Romy Sastra Namuda Siregar Ruspian Ruspian Ruspian Santoso Santoso Siti Mirzani Hapsari Suhaidi Suhaidi Tomson Simanjuntak Yamin Lubis Yamin Lubis Zulfitriadi Zulfitriadi