Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW jurnal hukum das sollen Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum JURNAL JUSTIQA Reformasi Hukum INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Jurnal Pengabdian Sosial Rechtsvinding Journal Recht
Hutabalian, Maslon
Universitas Quality Berastagi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga Jefri, Jefri; Saragih, Rayani; Hutabalian, Maslon; Manalu, Edwardo FH; Br. Ginting, Ega Amanda
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 8 (2025): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/hhk3qj15

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Desa Lumban Binanga kecamatan Laguboti Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program ini, mengingat sebagian besar warganya belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat.  Permasalahan utama dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat program tersebut. Banyak warga yang masih enggan mengurus sertifikat tanah karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan biaya besar. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta keterbatasan akses terhadap sosialisasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui pertemuan warga, pendampingan langsung oleh aparat desa, serta penggunaan media komunikasi sederhana dan mudah diakses. Pendekatan persuasif, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan media sosial desa juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi. Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat serta mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Lumban Binanga belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya koordinasi. Edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta pembentukan forum koordinasi desa menjadi solusi efektif untuk mendukung kelancaran program.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEBIJAKAN KONSINYASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Maslon Hutabalian
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51743

Abstract

Land procurement for public interest based on Law No. 2 Year 2012 Activities held land by giving compensation decent and fair for those who are eligible, the land acquisition is an activity undertaken by the private sector and the government in order to get a piece land allocated for the implementation of a specific development. This research is descriptive analysis with normative juridical approach, ie an approach to legislation related to land acquisition, so as that at issue in this study is how the rule of law to the public shareholders Certificate of Ownership (SHM) is a land in the consignment policy associated with state authority in the procurement of land for public purposes under Law No. 2 In 2012, What are the factors inhibiting the provision of land and how to overcome obstacles facing the government in the procurement of land for public purposes and how the legal protection of individuals (people) who have policies consignment on a piece of land without their prior agreement. Based on research that land procurement for public interest implemented by the government must have legal certainty for holders of land rights, the rule of law in this case means that the government can not impose its authority to waive or revoke ownership rights of a holder of rights on land allocated for public use without first taking care of right holders in terms of social aspects and of the economic aspect, so that the individual holders of land rights can extend their life better than before its release or revoked, then the government must be able to guarantee legal protection for individuals/ communities experiencing problems law, particularly in the context of land acquisition for public purposes, which individuals/ communities of the poor do not have the power to block any government action that seemed to rape their human rights.
Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan: Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision Hutabalian, Maslon
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.563

Abstract

Sebagai bukti pemberian wewenang atas praperadilan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP ditetapkan dalam Pasal 1 butir 10 yang diinterpretasikan terkait keabsahan proses penangkapan, ganti rugi, dan penyidikan. Prosedur praperadilan lebih dijelaskan pada Pasal 79-83 KUHAP, yang tentunya wajib menjunjung tinggi HAM, dengan tetap melihat situasi dan kondisi terutama. Pengadilan Negeri sebagai pemegang wewenang nantinya bisa memberi penilaian dan putusan terkait proses praperadilan. Sebagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan terkait objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tolak ukur tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan objektivitas majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Deskriptif Analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat materil dan syarat formil dalam penangkapan terpenuhi, artinya apabila sebuah penangkapan dinyatakan cacat yuridis, maka dengan sendirinya tindakan penahanan cacat yuridis, penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dan tercela, Dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg tidak terlihat sedikitpun objektivitas majelis hakim dalam melihat kasus dengan pemahaman hukum yang seimbang.
Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM Saragih, Rayani; Maria Ferba Editya; Maslon Hutabalian; Viktor Riusman Laia; Gio Fani Sembiring Pandia; Brema Putranata
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v3i1.935

Abstract

Menengah atau UMKM dan Usaha Rumahan lainnya. Sejatinya perizinan yang di urus bersifat sama, namun yang membedakan adalah jenis perizinan atas jenis UMKM dan usaha rumahan yang didirikan. Sehingga kita akan dapat membedakan surat- surat tersebut dan jenis serta tujuan pembuatannya. Sedangkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. Oleh karena itu penggiat UMKM ingin merangkul semua pengusaha kecil dari seluruh pelosok dan melibatkan lebih banyak segala jenis usaha yang mungkin luput dari bantuan. Jadi tidak mengherankan kalau kita terkadang melihat kelompok UMKM juga mengadakan bazaar, expo atau pameran untuk mengenalkan produk- produk mereka. Untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam tipe UMKM sendiri dapat dilihat dari undang- undang yang telah diresmikan secara legal dimata hukum..
International Law English for Spesific Purpose of State Management Overview Preparatory Subject Design as Basic Material Pamuji, Wirawan; Maslon Hutabalian; Achmad Feryliyan
Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 3 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/modern.v3i3.9102

Abstract

International English Law state management Progress requires preparation material to comply further material afterwards, it conducts followed selection subject learnt before students take a part of the next class in International term. The Research applies Research and Development Method in designing Developing Method of Inquiry Strategy in applied design of material English Law Material. The Design is applied using design as the strategy implies to the real field of practical implementation of International class application of Law in State Management overview
Analisis Hukum Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persfektif Ganti Untung demi Kepastian Hukum Hutabalian, Maslon; Saragih, Rayani; Rosa, Amelia
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2775

Abstract

Konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali muncul akibat kurangnya pengawasan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kewenangan negara dalam pengadaan tanah serta meninjau konsep ganti rugi dengan pendekatan “ganti untung” bagi pemegang hak guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. UU Nomor 2 Tahun 2012 serta konsep konsultasi publik sebagai bentuk musyawarah antara pemerintah dan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip konsultasi publik masih sering bersifat formalitas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penentuan nilai ganti rugi. Diperlukan pengawasan ketat dari aparat berwenang, pembentukan panitia independen lintas unsur masyarakat, serta peningkatan peran organisasi sosial dalam memantau kebijakan pengadaan tanah. Penerapan konsep “ganti untung” diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum.
UMKM Go Digital: Sosialisasi Pendaftaran Usaha Melalui OSS di Rumah BUMN Kabanjahe Saragih, Rayani; Jefri; Hutabalian, Maslon; Ndruru, Venius; Milala, Jopia S.
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v4i4.1859

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karo dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Fenomena rendahnya legalitas usaha dan minimnya literasi digital menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan, pelatihan, dan fasilitas pemerintah. Pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada 20 pelaku UMKM di Rumah BUMN Kabanjahe, dengan penyampaian materi sederhana dan praktik pendaftaran usaha hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan bersifat kualitatif eksploratif, mencakup observasi awal, pemaparan materi, praktik OSS, dan evaluasi berbasis observasi, wawancara, serta penilaian hasil nyata. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam mengurus legalitas usaha. Sebagian besar peserta berhasil membuat akun OSS dan memperoleh NIB secara mandiri, bahkan turut membantu pelaku UMKM lain untuk mendaftarkan usaha mereka. Kegiatan ini juga menghasilkan inovasi berupa modul panduan OSS digital, sistem pendampingan komunitas daring, dan pembentukan Pojok OSS Rumah BUMN sebagai layanan berkelanjutan. Dengan demikian, pengabdian ini terbukti efektif dalam mendorong transformasi digital, peningkatan literasi hukum, serta kemandirian UMKM dalam mengembangkan usaha secara formal dan berdaya saing.
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NO. 128/PID.SUS/2016/PN KBJ) Omega Satrio Ginting; Maslon Hutabalian; Rayani Saragih
Journal Recht (JR) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the Crime of Violence Against Wives in the Household According to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Study of the District Court of Kabanjahe No. 128/Pid.Sus/2016/Pn Kbj. The purpose of this study is to determine the provisions governing criminal acts of domestic violence and obstacles in law enforcement of acts of domestic violence). criminal acts of violence against wives in the household and to find out the law enforcement against domestic violence based on the study of decision No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj Kabanjahe District Court.This type of legal research is carried out by normative juridical methods, namely legal research conducted by examining materials literature or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. The results of this study indicate that the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence not only protect husbands or wives, but also protect all family members who live in one house, including a housemaid. Elimination of domestic violence is a guarantee given by the state to prevent domestic violence, take action against perpetrators of domestic violence, and protect victims of domestic violence
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MANTERI AGRARIA DAN TATAT RUANG KEPALA BADAN PERTANAHANAN NASIONAL NO.6 TAHU 2018 DI BPN KABUPATEN KARO Yuda Efrimsa; Maslon Hutabalian; Maria Ferba Editya S
Journal Recht (JR) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL), To find out the Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 at the ATR/BPN Land Office of Karo Regency and to find out obstacles in Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the ATR/BPN Land Office of Karo Regency and Implementation of PTSL in Spatial Planning for the Community. The data collection technique used in this study was by means of a study of literature and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of PTSL has several activities that are combined with other activities or programs including cross-sectoral certificate programs, mass self-help certification programs, mass redistribution programs of landform objects, land consolidation, and transmigration and other mass certification programs or a combination of several program of activities stated in the law. Barriers to the implementation of complete systematic land registration (PTSL) are caused by technical and legal factors as well as the function of implementing PTSL in spatial planning for the community, including technical barriers, legal barriers, and community customary factors
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT KARO Olo Chris Simadi Pandia; Rayani Saragih; Maslon Hutabalian
Journal Recht (JR) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the juridical review of the position of women as heirs according to the inheritance law of the Karo adat community. The purpose of this study is to determine the position of women in the Karo indigenous peoples, to know the mechanism of inheritance distribution in the Karo people and to find out what factors influence the development of women's inheritance rights in the Karo customary inheritance law. This research method uses descriptive analytical method, is descriptive because this study aims to carefully describe the characteristics of the facts (individuals, groups or circumstances), and to determine the frequency of something that happens while the data analysis used in this study is qualitative data analysis. , is data that is not in the form of numbers but is based on statutory regulations, jurisprudence, the views of resource persons so that it can answer the problems of this research. The results of this study indicate that the position of women in Karo adat as children before marriage will still be included in their father's group, but that position will change after she gets married, because women will follow her husband's clan or family. After becoming a wife, her position follows her husband's clan or family, a wife whose husband dies is different from a divorce but is still considered part of her husband's family. On the other hand, if there is a divorce, the widow returns to her original family. Her relationship with her husband is traditionally cut off and daughters in the Karo community are not the heirs according to the patrilineal system, but in Lingga village, Simpang Empat district, Karo district, although women are not considered as heirs, they get a share of the gift (pemere) as a form of respect. togirls.
Co-Authors Achmad Feryliyan Br. Ginting, Ega Amanda Brema Putranata Gio Fani Sembiring Pandia Hana Niken Julia Sihotang Jefri Jefri Jefri Manalu, Edwardo FH MARIA FERBA ADITYA Maria Ferba Editya Maria Ferba Editya Milala, Jopia S. Nadirah, Ida Ndruru, Venius Olo Chris Simadi Pandia Omega Satrio Ginting Pamuji, Wirawan Rosa, Amelia Saina Eunika Y C Br Tarigan Saragih, Rayani Selenc Gracia Pandia Simanjuntak, Maria Ferba Editya Viktor Riusman Laia Viktor Riusman Laia Yuda Efrimsa