Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM Rayani Saragih; Maria Ferba Editya; Maslon Hutabalian; Viktor Riusman Laia; Gio Fani Sembiring Pandia; Brema Putranata
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v3i1.935

Abstract

Menengah atau UMKM dan Usaha Rumahan lainnya. Sejatinya perizinan yang di urus bersifat sama, namun yang membedakan adalah jenis perizinan atas jenis UMKM dan usaha rumahan yang didirikan. Sehingga kita akan dapat membedakan surat- surat tersebut dan jenis serta tujuan pembuatannya. Sedangkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. Oleh karena itu penggiat UMKM ingin merangkul semua pengusaha kecil dari seluruh pelosok dan melibatkan lebih banyak segala jenis usaha yang mungkin luput dari bantuan. Jadi tidak mengherankan kalau kita terkadang melihat kelompok UMKM juga mengadakan bazaar, expo atau pameran untuk mengenalkan produk- produk mereka. Untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam tipe UMKM sendiri dapat dilihat dari undang- undang yang telah diresmikan secara legal dimata hukum..
Hukum Administrasi Bisnis di Era Digital: Tantangan Regulasi Terhadap Platform Ekonomi Digital Rayani Saragih; Maslon Hutabalian; Venius Ndruru; Jopia Milala
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 9, No 2 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v9i2.3210

Abstract

This study aims to analyze the regulatory framework and implementation challenges of business administrative law in governing digital economic platforms. The research focuses on two main issues: the regulation of business administrative law concerning digital economic platforms within Indonesia’s current regulatory framework, and the key challenges in implementing business administrative law to ensure legal certainty and social justice in the digital economy. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, at the normative level, Indonesia has established various relevant regulations to govern digital economic platforms; however, these regulations remain sectoral in nature and have not yet been integrated into a comprehensive and adaptive framework of business administrative law. The main challenges lie in administrative implementation, as reflected in fragmented institutional authority, weak inter-agency coordination, limited supervisory capacity, and regulatory instruments that are insufficiently responsive to the distinctive characteristics of digital platforms. This study concludes that strengthening business administrative law in the digital era requires reforming the design and capacity of state administrative instruments in a manner that is integrated, adaptive, and oriented toward public interest and social justice.