Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Jurnal Jatiswara HUKUM BISNIS CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Al-Bayyinah Journal of Administration, Governance, and Political Issues Mizan: Journal of Islamic Law
Arwanto, Bambang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
DISKRESI PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN PREJUDICIEEL GESCHIL Marleno, Risma; Rumihin, Ony Frengky; Arwanto, Bambang
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 9 No 6 (2025): Vol 9 No 6 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement discretion is an essential instrument in judicial practice that provides flexibility for judges or law enforcement officials to make decisions based on juridical, moral, and propriety considerations, outside of rigid legal provisions. One of its strategic applications is in prejudicieel geschil, which is a mechanism to postpone the examination of criminal cases until there is a civil case decision that has a substantial relationship with the subject matter of the criminal case, which aims to prevent contradictions in decisions between courts. This mechanism is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 1956 and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 1980, which distinguishes two forms of prejudicieel geschil, namely question pre judicielles a l action (mandatory delay) and question prejudicielles au judgement (facultative delay). Based on normative legal research with a statute approach and conceptual approach. Keywords: Discretion, Law Enforcement, Prejudicieel Geschil
KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA Nugroho, Purwo Adi; Arwanto, Bambang
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 9 No 6 (2025): Vol 9 No 6 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal certainty is one of the main principles in the rule of law system that requires every action and decision made by government administration to be based on clear, understandable law, and provides a guarantee of protection for the rights of citizens. In resolving disputes in the field of state administrative administration, one of the procedures regulated is through administrative mechanisms in the form of filing objections and administrative appeals. This study aims to examine whether an administrative appeal decision can still be pursued further legal remedies, as well as how the principle of legal certainty is realized in the process using normative research methods with a statue approach and conceptual approach. The results of the study show that administrative appeal decisions are final in the realm of government administration, so that no objection or re-appeal is possible administratively. However, this finality does not eliminate the right of individuals to file a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN) if they feel aggrieved. The judicial route remains open as a form of judicial oversight of administrative actions. Keywords: Legal Certainty, Administrative Appeal Decision, State Administration.
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 Arwanto, Bambang; Tekmauk, Naomi
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v5i4.7090

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Good Governance principles in the control of tobacco and electronic cigarette advertisements, specifically in Government Regulation No. 28 of 2024. This regulation imposes restrictions on tobacco and electronic cigarette advertisements to protect public health from the harmful effects of tobacco consumption. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The data used includes relevant legislation, academic literature, and international documents such as WHO guidelines. The analysis compares this regulation with the principles of Good Governance, such as transparency, accountability, participation, and fairness. The results of the study show that although PP No. 28 of 2024 has good intentions to protect public health, its implementation does not fully reflect the principles of Good Governance. The strict restrictions on tobacco advertising could harm the industry sector, including the economic rights of entrepreneurs and workers, which should also be considered in the policy. The conclusion of this study is that the regulation needs to be revised to achieve a better balance between protecting public health and safeguarding the economic rights of industry stakeholders. The implications of this study highlight the importance of a more inclusive and participatory approach in formulating advertising control policies, which not only prioritize public health but also support the economic sector involved. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur pembatasan iklan produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak konsumsi tembakau. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, literatur akademik, serta dokumen internasional seperti pedoman WHO. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi ini dengan prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 28 Tahun 2024 memiliki tujuan yang baik dalam melindungi kesehatan masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance. Pembatasan yang ketat terhadap iklan rokok berpotensi merugikan sektor industri, termasuk hak ekonomi pengusaha dan pekerja, yang seharusnya juga diperhatikan dalam kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi tersebut perlu direvisi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan kesehatan masyarakat dan perlindungan hak ekonomi pelaku industri. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan pengendalian iklan, yang tidak hanya mengutamakan kesehatan publik tetapi juga mendukung sektor ekonomi yang berkepentingan.
Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional Hartono, Christopher; Wijaya, Andrew; Arwanto, Bambang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4086

Abstract

Perubahan pada hukum pidana pasca KUHP Nasional berlaku menjadi unik, termasuk terdapat transformasi konsep hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan metode penelitian hukum konseptual, historis, dan perbandingan, studi ini membahas perubahan posisi hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan dan hak asasi manusia. Studi juga membandingkan pendekatan hukuman mati di Indonesia dengan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan budaya hukum dalam mengelola hukuman ekstrem ini. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi dalam implementasi KUHP Nasional untuk mendukung tata kelola hukum yang manusiawi dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum Wijaya, Andrew; Hartono, Christopher; Arwanto, Bambang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4087

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, khususnya POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Digital di Indonesia. Regulasi ini, yang berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memungkinkan Bank Digital beroperasi tanpa kantor fisik, namun menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya terlebih apabila dibandingkan dengan Bank Syariah, Walaupun definisi Bank Digital tidak dijelaskan secara spesifik dalam regulasi tersebut, perlindungan nasabah Bank Digital tetap menjadi perhatian penting. POJK No. 12/POJK.03/2018 menegaskan bahwa Bank Digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur Bank Digital Syariah agar perlindungan nasabah lebih terjamin. Penelitian ini mendorong perlunya peraturan yang lebih spesifik guna melindungi nasabah Bank Digital, khususnya Bank Digital Syariah, dalam menciptakan lingkungan perbankan digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.
Kewenangan penguasa negara terhadap sumberdaya alam atas bentuk pengusahaan perkebunan sawit Ramadhani, Nur Aviva; Setyowati, Anggia Ekitiana; Arwanto, Bambang
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.205

Abstract

Pemberian izin perkebunan sawit membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi. Selain kerusakan lingkungan yang pasti ditimbulkannya, juga menimbulkan banyak terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya diterima oleh Negara. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan perkebunan sawit agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “kewenangan Menguasai Negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan). Terkait perizinan, sudah diberikan sejak pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “Konsesi” sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet 1899. Karena itu jurnal ini ingin mencari bentuk pengusahaan (termasuk perizinan) yang sesuai dengan konsep kewenangan Menguasai oleh Negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Wicaksono, Koko Anantyo; Arwanto, Bambang
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7696

Abstract

Parkir liar oleh oknum juru parkir ilegal di Surabaya menjadi masalah kompleks akibat ketidakpastian hukum dan penegakannya. Meski ada regulasi (e.g., Perda No. 3/2018), celah tetap ada dalam sanksi kumulatif dan kejelasan prosedur. Studi ini bertujuan (1) menganalisis kepastian hukum dalam penindakan parkir liar, dan (2) mengevaluasi peran SOP dalam meningkatkan keadilan penegakan hukum. Dengan penelitian hukum normatif, studi mengkaji sumber primer (perda, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik) melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Studi mengidentifikasi kebutuhan integrasi regulasi (Perda No. 2/2014, Perda No. 7/2023) untuk sanksi lebih tegas dan reformasi SOP (Perwal No. 15/2018). Rekomendasi mencakup pengawasan berbasis teknologi dan studi banding kebijakan antar-daerah, berkontribusi pada tata kelola kota dan ilmu hukum.
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo) Hanun, Yunan; Octarina, Nynda Fatmawati; Arwanto, Bambang
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 10 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i10.2739

Abstract

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur hak serta tanggung jawab pendidik, termasuk jaminan keamanan saat menjalankan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi guru. Penelitian ini berfokus pada kasus dugaan penganiayaan oleh Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, yang dituduh menganiaya seorang murid. Kasus ini memicu perhatian nasional dan internasional meskipun bukti yang ada tidak mencukupi. Tujuan penelitian adalah untuk menilai rasio decidendi putusan terhadap Supriyani serta kesesuaian putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan melibatkan analisis bukti dan kesaksian dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi yang memberatkan, yaitu anak di bawah umur dan orang tua, tidak dapat diandalkan karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Keterangan anak di bawah umur tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak disumpah, dan orang tua hanya mendengar cerita. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak dilanjutkan ke persidangan, mengingat ketidakcukupan bukti yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Arwanto, Bambang; Bahirah, Adillah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20301

Abstract

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta- akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atasberbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadapakta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa penelitian terhadap norma hukum tertulis dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.
Co-Authors Andrew Wijaya Bahirah, Adillah Christopher Hartono Fajarudin, Ibnu Hanun, Yunan Hendra, Romi Ifa, Siti Hudza Marleno, Risma Mega Lestari Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Pebriaty, Ade Evi Pratama, Rizky Purwo Adi Nugroho Rahayuana, Niken Arief Ramadhani, Nur Aviva Rumihin, Ony Frengky Samiyah, Firza Setyowati, Anggia Ekitiana Surohadi, Edi Suyono, Joko Tandiono, Sudargo Tekmauk, Naomi Wicaksono, Koko Anantyo