Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Arsyad, Andi Nurul Aulia; Nalien, Elvira Mulya
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 2 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.307-320

Abstract

Regional loans provide consequences for regions to make payments on the loan at the specified time. This article aims to find out how Bone Regency's financial capacity is to pay off PEN loans over the next eight years, analyzed using Debt Service Coverage Ratio (DSCR) by Mahmudi. DSCR consists of eight indicators, namely Regional Original Income, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Reforestation Fund Profit Sharing Funds, Mandatory Expenditures, Loan Principal Installments, Loan Interest and Other Loan Costs. This article uses a qualitative approach using quantitative data. Data collection techniques include Semi-Structured Interviews, Passive Participant Observation and Documentation. The research results show that Bone Regency has the ability to repay PEN loans in the next 8 years and meets the minimum DSCR score criteria of 2.5 points. There are no obstacles in repaying PEN loans, but regional finances in 2024 are predicted to be burdened due to the implementation of regional elections. Efforts made to overcome obstacles to repaying PEN loans are by producing good financial reports. Also to anticipate a budget deficit that may occur in 2024, by budgeting a reserve fund that starts in 2022 and can be disbursed in 2024.
the Edukasi Cinta dan Bangga Rupiah: Penguatan Literasi Keuangan dan Transformasi Digital UMKM Romarina, Arina; Sembiring, Yetty; Nalien, Elvira Mulya; Marta, Fitri Yul Dwi; Ardieansyah, Ardieansyah; Zahrati, Wenty; Rozali Ilham; Asmungi, Asmungi
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 1 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i1.1082

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Mutiara tentang pentingnya mencintai dan menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan nasional serta memperkenalkan sistem pembayaran digital dalam menghadapi tantangan era digital. Kegiatan ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 22 pelaku UMKM, tim IPDN dan pemerintah daerah. Evaluasi keberhasilan kegiatan edukasi ini dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Hasil Pre-test menunjukkan bahwa hanya 32% peserta yang memiliki literasi keuangan yang baik dan paham pembayaran digital. Kegiatan ini mencakup diskusi interaktif, simulasi praktis serta pemberian contoh praktis mengenai kemudahan dan manfaat penggunaan pembayaran digital, yang terbukti meningkatkan antusiasme peserta serta mendorong adopsi teknologi pembayaran digital dalam kegiatan usaha mereka. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman, dimana 77% peserta telah memahami materi dan mampu mensimulasikan pembayaran melalui QRIS, sementara 23% peserta masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Kegiatan ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam memperkokoh Rupiah, memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan literasi keuangan. Rekomendasi utama adalah edukasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi periodik untuk menjaga efektifitas program serta memperluas cakupan program hingga daerah terpencil melalui kolaborasi dan sinergi multipihak.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN MEDAN AMPLAS Tarigan, Akbar Nugraha; Utomo, Decky Dwi; Ardieansyah, Ardieansyah; Nalien, Elvira Mulya
JURNAL MUTIARA AKUNTANSI Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Mutiara Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jma.v10i1.5874

Abstract

Latar belakang : Kecamatan, sebagai unit pelaksana teknis pemerintahan di bawah kota/kabupaten, memegang peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Salah satu aspek penting dalam mendukung kinerja kecamatan adalah pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Aset daerah, termasuk dalam bentuk barang milik daerah (BMD), merupakan sumber daya penting yang mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan : Menganalisis pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Amplas dan Mengindentifikasi langkah–langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkannya Metode : Metode yang digunakan dalam pelaporan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumen. Hasil dan Pembahasan : Penerapan SIPD dan e-SPJ memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Amplas. Dari sisi efektivitas, sistem ini telah menyederhanakan proses pelaporan, mempercepat distribusi informasi, dan mengurangi tumpang tindih dokumen. Proses penginputan data menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga memudahkan proses evaluasi dan audit. Kesimpulan : Laporan ini merekomendasikan perlunya befokus pada implementasi, hambatan, serta strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Meskipun sudah menggunakan platform digital seperti SIPD dan e-SPJ, pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB RETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN MEDAN BARU Sembiring, Josua Praja; Sembiring, Yetty; Ardieansyah, Ardieansyah; Nalien, Elvira Mulya
JURNAL MUTIARA AKUNTANSI Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Mutiara Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jma.v10i1.5875

Abstract

Latar belakang : Sampah merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap daerah, terlebih di wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, volume timbulan sampah juga ikut meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Tujuan : Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi sampah menggunakan pendekatan evaluatif model Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan kondisi lingkungan sosial. Metode : Metode yang digunakan dalam pelaporan ini adalah pendekatan kualitatif  deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumen. Hasil dan Pembahasan : Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, ditandai dengan  rendahnya efektivitas komunikasi kebijakan, kurangnya petugas dan sistem digital, serta partisipasi masyarakat yang belum terbentuk secara kolektif. Kesimpulan : Laporan ini merekomendasikan perlunya peningkatan strategi komunikasi publik, digitalisasi sistem penagihan dan pelaporan retribusi, pembentukan unit pelaksana khusus, serta pelibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipatif.
PENGELOLAAN ASET MELALUI SIMBADA DI KECAMATAN MEDAN BARU Surbakti, Elisha Stacia Janrika; Sembiring, Yetty; Ardieansyah, Ardieansyah; Nalien, Elvira Mulya
JURNAL MUTIARA MANAJEMEN Vol 10 No 1 (2025): Jurnal Mutiara Manajemen
Publisher : UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmm.v10i1.5868

Abstract

Latar belakang : Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, aset daerah merupakan salah satu komponen penting yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Tujuan : Menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dalam pengelolaan aset di Kecamatan Medan Baru, Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penggunaan SIMBADA untuk pengelolaan aset di tingkat kecamatan dan Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset melalui SIMBADA di Kecamatan Medan Baru dibandingkan dengan sistem pengelolaan aset konvensional. Metode : Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Proses implementasi SIMBADA di Kecamatan Medan Baru dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan bagi para petugas pengelola aset. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIMBADA adalah : kesulitan dalam mengoreksi kesalahan input data yang mengharuskan penginputan ulang dari awal, kebutuhan akan format laporan khusus yang tidak tersedia di sistem, dan beban kerja tambahan ketika pihak keuangan meminta laporan manual di luar SIMBADA. Kendala ini menimbulkan inefisiensi tertentu meskipun sistem secara keseluruhan memberikan manfaat. Kesimpulan : Implementasi SIMBADA di Kecamatan Medan Baru telah mengubah pengelolaan aset dari sistem manual berbasis Excel menjadi sistem terintegrasi berbasis web, SIMBADA terbukti lebih unggul dibandingkan sistem pengelolaan aset konvensional menggunakan Excel.
STRATEGI PENGELOLAAN ASET TETAP DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR Abbas, Andi Reskia Nurhidayah; Utomo, Decky Dwi; Ardieansyah, Ardieansyah; Nalien, Elvira Mulya
JURNAL MUTIARA MANAJEMEN Vol 10 No 1 (2025): Jurnal Mutiara Manajemen
Publisher : UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmm.v10i1.5879

Abstract

Latar belakang : Aset tetap merupakan elemen penting dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Aset tetap memerlukan strategi pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menunjang optimalisasi kinerja dan menjamin kelangsungan peran dan fungsi pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Tujuan : untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode : Metode yang digunakan dalam pelaporan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumen. Hasil dan Pembahasan : strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yaitu pengangkatan pengurus barang, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan, pembinaan teknis, sosialisasi pengelolaan aset tetap, pelaksanaan Sensus Barang berbasis E-System, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Kesimpulan : strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar terbagi atas enam, yaitu pengangkatan pengurus barang, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan, pembinaan teknis, sosialisasi pengelolaan aset tetap, pelaksanaan Sensus Barang berbasis E-System, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa kendala seperti, keterbatasan sumber daya manusia, keberadaan aset lama, dan kurangnya pembaruan data dan perubahan fisik aset.
Optimalisasi Penganggaran Keuangan Daerah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Rangkuti, Ramy Afifah; Utomo, Decky Dwi; Nalien, Elvira Mulya
Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 3 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/jam.v3i3.701

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian anggaran keuangan daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang diperoleh secara komprehensif, yang kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan jelas. Jenis pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari data tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang meliputi  perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sebelumnya telah berjalan dengan baik. Sedangkan informasi terbaru ini dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan cara mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas pengeluaran,  Kecamatan Padangsidimpuan Selatan melakukan perubahan perencanaan anggaran. Anggaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan. Tanpa adanya anggaran yang memadai, memungkinkan suatu rencana maupun program kerja pemerintah tidak dapat tercapai dengan baik.  Anggaran membantu dalam merencanakan juga memprioritaskan pengeluaran keuangan. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran perlu dilakukan perubahan perencanaan anggaran keuangan sesuai dengan prioritas rencana program kerja pemerintah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.   This paper aims to determine the optimization of the regional financial budget carried out by Padangsidimpuan Selatan District, Padangsidimpuan City, North Sumatra Province. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach. The analysis technique used in this study is a descriptive analysis technique that is obtained comprehensively, which is then described so that a systematic and clear picture is obtained. The type of data collection is done by interview and observation. From the previous year's data, it can be concluded that regional financial management in Padangsidimpuan Selatan District which includes planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and financial supervision has previously been running well. While this latest information with the existence of a budget efficiency policy as an effort by the government to optimize the use of state funds by reducing waste and increasing the effectiveness of spending, Padangsidimpuan Selatan District has made changes to budget planning. The budget plays a very important role in the implementation of government work programs. Without an adequate budget, it is possible that a government plan or work program cannot be achieved properly. The budget helps in planning and prioritizing financial expenditures. Therefore, in line with the existence of budget efficiency policies, it is necessary to make changes to financial budget planning in accordance with the priority of the government's work program plan in Padangsidimpuan Selatan District.  
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah Haykal, Mohammad Iman; Utomo, Decky Dwi; Nalien, Elvira Mulya; Ardiensyah, Ardiensyah
Media Akuntansi Perpajakan Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/map.v10i1.8359

Abstract

Local taxes are one of the main sources of regional original revenue and play a crucial role in supporting development and public services in Baubau City. In response to the challenges of increasing tax revenue, the Baubau City Government has implemented a digital system for tax payments and optimized the role of district and sub-district officials as the front line in taxpayer outreach and data collection. This study aims to analyze the effectiveness of digital technology implementation and the involvement of local government officials in enhancing local tax revenue. The method used is a qualitative study with a policy analysis approach and literature review based on official government documents and reports on the implementation of the digital system. The results show that the use of QRIS-based payment systems and digital applications has facilitated citizens in fulfilling their tax obligations, improved transparency, and minimized tax leakage. Furthermore, district heads and sub-district leaders play a strategic role in raising awareness, collecting data, and reminding citizens about tax payments, thereby increasing public participation. The government has also adjusted tax rates and simplified administration through an integrated system, which has had a positive impact on increasing local tax revenue. Despite challenges such as limited infrastructure and digital literacy, these efforts represent a progressive step in local tax management in Baubau City. Moving forward, strengthening digital infrastructure and improving the capacity of local officials are essential to support the smart city vision and ensure sustainable tax revenue.
Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan Keuangan Perpajakan di Tingkat Kecamatan Seiko, Shoonen Matahari; Ardiensyah, Ardiensyah; Nalien, Elvira Mulya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19915

Abstract

Financial management of taxation at the sub-district level requires effective supervision to ensure accountability and transparency in revenue collection and utilization. This study aims to analyze the effectiveness of internal and external supervision in financial management of taxation at the sub-district level based on a literature review from Sinta-indexed journals and trusted sources. The research method uses library research with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that internal supervision conducted by sub-district officials and inspectorates plays a crucial role in preventing irregularities and improving financial report quality. External supervision by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the community also contributes to transparency and accountability. However, supervision effectiveness is hindered by limited human resources, suboptimal regulations, and lack of community participation. This study recommends enhancing internal supervisors’ capacity, strengthening regulations, and leveraging information technology to support more effective supervision.
Evaluasi Pengelolaan Dana Operasional Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Amin, Aqeel Fadhlurrahman; Ardieansyah, Ardieansyah; Nalien, Elvira Mulya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19255

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of operational fund management in Binamu District, Jeneponto Regency. The focus of this study is to analyze the planning, organizing, implementing, and supervising process of sub-district operational funds and to identify factors that influence their management. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the management of operational funds in Binamu District has not been fully optimal. There are several obstacles in the fund management process, including limited human resources who are competent in financial management, lack of transparency in reporting, and minimal supervision of the use of funds. This study recommends increasing the capacity of sub-district officials in financial management, strengthening the internal supervision system, and increasing transparency and accountability in financial management, lack of transparency in reporting, and minimal supervision of the use of funds. This study recommends increasing the capacity of sub-district officials in financial management, strengthening the internal supervision system, and increasing transparency and accountability in the management of sub-district operational funds.