Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi Jurnal PUBLIQUE
FIKRI, AHMAD FATKUL
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)

 1 
Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review Fikri, Ahmad Fatkul; Tikoto, Adnan Handaru Anpio; Afrianto, Afrianto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.24088

Abstract

Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.
Co-Authors Afrianto, Afrianto Bandaso, Rahmat Masri Bondan Prakoso, Bondan I Dewa Ketut Kerta Widana M. Syamsul Maarif Mohammad Afifuddin Mohammad Afifuddin Rahardi, Catur Susilo Rahmah, Nadiva Awalia Rustian Rustian, Rustian Ruswandi, Dody Tikoto, Adnan Handaru Anpio Tyas, Titisari Haruming