Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi Jurnal PUBLIQUE
FIKRI, AHMAD FATKUL
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kapasitas Masyarakat Pesisir Pidie Jaya dalam Menghadapi Abrasi dan Implikasinya Terhadap Keamanan Insani Fikri, Ahmad Fatkul; Maarif, Syamsul; Ruswandi, Dody; Prakoso, Bondan; Rahmah, Nadiva Awalia; Tyas, Titisari Haruming; Widana, IDK Kerta; Bandaso, Rahmat Masri
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 18, No 4 (2022): JPWK Volume 18 No. 4 December 2022
Publisher : Universitas Diponegoro, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v18i4.38513

Abstract

Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dengan ancaman abrasi dan gelombang ekstrempada kategori tinggi. Abrasi dapat mengancam ekosistem laut dan menjadi masalah bagi tatanan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar pantai yang berimplikasi terhadap keamanan insani. Kerentanan yang terdapat di masyarakat pesisir memperbesar ancaman bencana. Bermula dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi kapasitas masyarakat pesisir Pidie Jaya dalam menanggulangi ancaman bencana abrasi dan implikasinya terhadap keamanan insani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tipedeskriptif. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan kajian literatur. Teknik analisis data menggunakan model Milles, Hubermen, dan Saldana, yaitu pengumpulan, kondensasi, dan penyajian terhadap data lalu dilanjutkan pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat pesisir Pidie Jaya dilakukan dengan pembentukan regulasi dan kelembagaan, penanaman pohon mangrove dan Alat Pemecah Ombak (APO). Bencana abrasi berimplikasi terhadap keamanan insani dengan hilangnya mata pencaharian, rumah tinggal, dan mengancam kesehatan.
Kearifan Lokal Tana Luwu dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Fikri, Ahmad Fatkul; Rustian, Rustian; Tyas, Titisari Haruming; Afifuddin, Mohammad; Rahardi, Catur Susilo
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 7 No 1 (2024): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v7i1.2021

Abstract

Sebagai suatu negara yang memiliki kebudayaan yang melimpah, Indonesia memiliki cara tersendiri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disesuaikan dengan budaya dan kondisi ancaman di masing-masing daerah, termasuk Tana Luwu. Sebagai wilayah eks Kerajaan Luwu, Tana Luwu memiliki kearifan lokal yang beragam. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memitigasi bencana, termasuk dalam merespons pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan sisi lain dari penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu melalui kearifan lokal di Tana Luwu. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara, observasi, dan telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih yang dianalisis menggunakan interaktif data. Selain menggunakan data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder dengan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat Tana Luwu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang wabah sebelum Covid-19 dengan sebutan Ra’ba Biang. Kedua, Masyarakat Adat Banualemo menggunakan kearifan lokal berupa cairan disinfektan alami, karantina wilayah, dan ketersediaan pangan. Ketiga, program Balla Ewako mampu membangkitkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 dengan program ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan keamanan. Keempat, pemerintah menggunakan Budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge untuk kesadaran masyarakat dalam merespon Covid-19.
Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review Fikri, Ahmad Fatkul; Tikoto, Adnan Handaru Anpio; Afrianto, Afrianto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.24088

Abstract

Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.
Penjabat Kepala Daerah dan Tantangan Demokrasi Lokal Fikri, Ahmad Fatkul
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 7, No 2 (2025): JIPIKOM OKTOBER (IN PRESS)
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v7i2.6455

Abstract

The implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections in Indonesia has led to a leadership vacuum in 271 regions, which must be filled by Acting Regional Heads (Pj KDH). The top-down and non-transparent appointment of Pj KDH has triggered public controversy, conflicts of interest, and weakened both legal legitimacy and local democracy. This study aims to analyze the problems, key issues, and alternative solutions in the appointment of Acting Regional Heads. Employing a critical discourse analysis method with Norman Fairclough’s three-dimensional framework—textual analysis, discourse practice, and socio-political context—the research draws on diverse data sources, including audio-visual materials (YouTube, Instagram, Zoom meetings), academic journals, laws and regulations, as well as online and print media. The findings reveal that the non-transparent and non-participatory appointment of Pj KDH contributes to the decline of democratic practices, bureaucratic politicization, and conflicts of interest involving acting officials, local parliaments (DPRD), and civil servants. This study recommends the establishment of clear technical regulations governing the selection process, the involvement of local parliaments, the formation of independent selection committees, and the prioritization of appointing regional secretaries (Sekda) as acting heads.
Kapasitas Adaptif Petani Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Terhadap Masyarakat Petani di Kabupaten Brebes Rustian, Rustian; Fikri, Ahmad Fatkul; Mohammad Afifuddin
Jurnal PUBLIQUE Vol 6 No 1 (2025): May
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/publique.2025.6.1.36-61

Abstract

Climate change increases risks for the agricultural sector through shifting rainfall patterns, prolonged dry seasons, and rising average temperatures that reduce production. These conditions demand strong adaptive capacity among smallholder farmers, yet studies on their strategies remain limited. This research aims to analyze the adaptive capacity of rural farmers in responding to climate change. A qualitative approach was employed through in-depth interviews using purposive sampling in five districts of Brebes Regency (5–9 participants per site), with data analyzed using NVivo 12. Findings show that farmers rely on local knowledge, such as reading natural signs to determine planting times, and technical skills in water management and cultivation practices. Adaptation also includes the use of water pumps, drought-resistant seeds, and weather-based mobile applications, although access to technology remains limited. Collaborative capacity is reflected in partnerships with agricultural extension workers, NGOs, and farmer forums. The study highlights the importance of strengthening community-based internal capacity and policy support that integrates local knowledge into climate adaptation strategies
Co-Authors Afrianto, Afrianto Bandaso, Rahmat Masri Bondan Prakoso, Bondan I Dewa Ketut Kerta Widana M. Syamsul Maarif Mohammad Afifuddin Mohammad Afifuddin Rahardi, Catur Susilo Rahmah, Nadiva Awalia Rustian Rustian, Rustian Ruswandi, Dody Tikoto, Adnan Handaru Anpio Tyas, Titisari Haruming