Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tari Gatzi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2738

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari gatzi dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari gatzi merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibbuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari gatzi merupakan anonymous works yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya anonim, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SMA NEGERI 2 MERAUKE Julian, Rexy; Berkasa, Bruno; Remetwa, Simon Petrus; Sinaga, Jaya Setiawan
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.26

Abstract

Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakkan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 30 orang siswa dan siswi serta dengan 1 orang guru pendamping yang berlokasi di SMA Negeri 2 Merauke. Untuk itu, melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja (Penyalahgunaan Narkotika) ini mampu meningkatkan pemahaman siswa dan siswi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya siswa dan siswi SMA Negeri 2 Merauke. Pengabdian kepada masyarakat pada siswa dan siswi sekolah tersebut menunjukan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa-siswi atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari narkoba. Dengan tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Merauke untuk tidak mengonsumsi narkoba, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka penggunaan narkoba pada kalangan pelajar yang ada di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Alputila, Marlyn Jane; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7052

Abstract

This study aims to analyze the forms and mechanisms of legal protection for children as witnesses in the criminal justice process in Indonesia, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method employed is a normative juridical approach with a literature study on relevant legislation and related literature. The results show that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated in the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act, including rights to accompaniment, child-friendly examination, and provision of special facilities. However, implementation in the field faces challenges such as lack of training for law enforcement officers, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and cultural and social factors. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, institutional strengthening, and legal education to the public to ensure effective protection of children as witnesses. This study concludes that legal protection for child witnesses is an important indicator of a fair and civilized justice system in Indonesia. Keywords: children, witnesses, legal protection, criminal justice, Indonesia
Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7300

Abstract

The rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.
Edukasi Hukum Digital: Legal Counselling tentang Hak Cipta dan Risiko Copyright Strikes di YouTube untuk Pemuda Gereja Yosman Leonard Silubun; Herry Hendry F Mote; Marlyn Jane Alputila; Cavin George Ngilawane; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Evan Malelak; Triwira Pattipawae
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.209

Abstract

Era digital telah mendorong generasi muda, termasuk komunitas pemuda gereja, untuk aktif berkreasi dan menyampaikan pesan melalui platform video seperti YouTube. Namun, rendahnya literasi hukum digital, khususnya terkait hak cipta, menyebabkan tingginya risiko pelanggaran seperti copyright strikes yang dapat berujung pada penghapusan konten atau bahkan akun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan (legal counselling) kepada Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke mengenai hak cipta, jenis-jenis pelanggaran, serta cara berkarya secara legal dan etis di YouTube. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan pembagian buku saku edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep hak cipta dan langkah-langkah praktis untuk menghindari pelanggaran digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya berkarya yang kreatif dan patuh hukum di lingkungan pemuda gereja.
Strategi Inovatif Menulis Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum: Memanfaatkan AI Dan Google Scholar Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Cavin George Ngilawane
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.213

Abstract

Penulisan ilmiah merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa Fakultas Hukum, namun kerap terkendala keterbatasan referensi dan kesulitan penyusunan argumentasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Google Scholar hadir sebagai solusi potensial. Permasalahan utama dalam kegiatan ini adalah bagaimana merumuskan strategi inovatif dan aplikatif agar mahasiswa dapat memanfaatkan AI dan Google Scholar secara optimal dalam menyusun karya ilmiah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan andragogi dan Service Learning melalui format Bimbingan Teknis (Bimtek). Pelaksanaannya melibatkan 40 mahasiswa sebagai fasilitator yang mendampingi praktik secara langsung dalam kelompok-kelompok kecil. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 ini menunjukkan tingkat ketercapaian yang memadai. Peserta berpartisipasi aktif dan terbukti mampu mempraktikkan instruksi dasar pemanfaatan teknologi untuk pencarian literatur serta penyusunan kerangka tulisan. Pendekatan kelompok kecil secara signifikan mempermudah penyerapan materi sekaligus memecah kekakuan komunikasi. Sebagai kesimpulan, integrasi pemanfaatan AI dan Google Scholar melalui metode Bimtek terbimbing terbukti efektif untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan menulis ilmiah. Kendala alokasi waktu di lapangan berhasil diatasi melalui adaptasi tim pelaksana secara cepat, sekaligus memberikan pengalaman pemecahan masalah nyata bagi para mahasiswa.
Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya Jaya Setiawan Sinaga; Yosman Leonard Silubun; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040

Abstract

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Yuldiana Zesa Azis; Jaya Setiawan Sinaga
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.
REKONSTRUKSI HUKUM KEIMIGRASIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA BAGI PELINTAS BATAS TRADISIONAL INDONESIA–PAPUA NUGINI DI PAPUA SELATAN Yosman Leonard Silubun; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Pelu
Animha Law Journal Vol 3 No 1 (2026): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v3i1.251

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini di Provinsi Papua Selatan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan historis yang berbeda dengan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia. Mobilitas pelintas batas tradisional yang dilakukan masyarakat adat didasarkan pada hubungan kekerabatan, hak ulayat, aktivitas ekonomi tradisional, dan praktik budaya yang telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya batas negara modern. Di sisi lain, rezim hukum keimigrasian Indonesia menempatkan pengawasan lalu lintas orang sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika penerapan hukum keimigrasian berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelintas batas tradisional Indonesia–Papua Nugini, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan model rekonstruksi hukum keimigrasian berbasis HAM melalui Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keimigrasian Indonesia masih berorientasi pada paradigma keamanan negara sehingga belum memberikan pengakuan normatif yang memadai terhadap karakteristik pelintas batas tradisional sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keimigrasian yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan negara, perlindungan hak masyarakat adat, dan standar hak asasi manusia internasional agar tercipta tata kelola perbatasan yang lebih berkeadilan.
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah Herry Hendri Fernando Mote; Cavin George Ngilawane; Marlyn Jane Alputila; Yosman Leonard Silubun; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Emiliana B. Rahail; Maria Natalia Wainip Epin
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.113

Abstract

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra