Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Restorative Justice Musamus Devotion Journal Jurnal Analisis Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Cassowary
Jaya Setiawan Sinaga
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Jasa Titip: Menyingkap Risiko dan Celah Perlindungan Hukum di Indonesia Setiawan Sinaga, Jaya; Paradeys Fenetiruma, Raymond
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i1.36987

Abstract

As human civilization develops, it also causes changes in aspects of lifestyle, one of which is marked by the emergence of various new business fields. As a relatively new business sector, the practice of entrustment services still does not have specific regulations governing it. This article was written with the aim of describing what entrustment services are like in the eyes of positive law in Indonesia, then describing the risks in entrustment services businesses and providing an analysis of the legal protection provided by referring to the relevant regulations currently available. The approach used is a normative legal approach by exploring several laws and regulations that are still related to entrustment services and then analyzing them so that conclusions can be drawn. The results of the study state that entrustment services as a business sector are in principle an agreement, but have special characteristics. Meanwhile, the legal protection provided is in principle similar to other contract-based business fields
Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tari Gatzi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2738

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari gatzi dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari gatzi merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibbuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari gatzi merupakan anonymous works yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya anonim, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SMA NEGERI 2 MERAUKE Julian, Rexy; Berkasa, Bruno; Remetwa, Simon Petrus; Sinaga, Jaya Setiawan
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakkan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 30 orang siswa dan siswi serta dengan 1 orang guru pendamping yang berlokasi di SMA Negeri 2 Merauke. Untuk itu, melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja (Penyalahgunaan Narkotika) ini mampu meningkatkan pemahaman siswa dan siswi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya siswa dan siswi SMA Negeri 2 Merauke. Pengabdian kepada masyarakat pada siswa dan siswi sekolah tersebut menunjukan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa-siswi atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari narkoba. Dengan tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Merauke untuk tidak mengonsumsi narkoba, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka penggunaan narkoba pada kalangan pelajar yang ada di Indonesia.
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah mote, herry; Ngilawane, Cavin George; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan; Pelu, Handika Dwiardiansyah; Rahail, Emiliana .B
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra    
Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional Fathlia Mursidin R; Muhammad Attar Al Akhiru; Jaya Setiawan Sinaga
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku apabila dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak orang, suku bangsa, dan negara yang dapat menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu efeknya adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara orang-orang yang memiliki berbagai kewarganegaraan. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menyebabkan masalah, terutama terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Hukum perdata internasional menyatakan bahwa prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini membuat hal-hal sulit bagi pasangan lintas kewarganegaraan karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di masing-masing negara yang mereka tuju. Petugas pencatat perkawinan tidak memahami hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu kendala paling umum dalam proses perkawinan campuran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Azis, Yuldiana Zesa; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Alputila, Marlyn Jane; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7052

Abstract

This study aims to analyze the forms and mechanisms of legal protection for children as witnesses in the criminal justice process in Indonesia, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method employed is a normative juridical approach with a literature study on relevant legislation and related literature. The results show that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated in the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act, including rights to accompaniment, child-friendly examination, and provision of special facilities. However, implementation in the field faces challenges such as lack of training for law enforcement officers, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and cultural and social factors. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, institutional strengthening, and legal education to the public to ensure effective protection of children as witnesses. This study concludes that legal protection for child witnesses is an important indicator of a fair and civilized justice system in Indonesia. Keywords: children, witnesses, legal protection, criminal justice, Indonesia
Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7300

Abstract

The rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.
Co-Authors Berkasa, Bruno Brampi Yopi Betaubun Cavin George Ngilawane Emiliana Bernadina Rahail Fathlia Mursidin R Handika Dwi Ardiansyah Pelu Julian, Rexy Marlyn J. Alputila Marlyn Jane Alputila Moses Ramsis Boi mote, herry Muh. Ardiansya S. Muhammad Ardiansya S. Muhammad Attar Al Akhiru Paradeys Fenetiruma, Raymond Pelu, Handika Dwiardiansyah Poetri Enindah Suradinata Raymond Paradeys Fenetiruma Remetwa, Simon Petrus Rudini Hasyim Rado Silubun, Yosman Leonard Yohanes Firiani Yuldiana Zesa Azis