Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Restorative Justice Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Raymond Paradeys Fenetiruma
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengangkatan ‘Anak Adat’ Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke Jaya Setiawan Sinaga; Raymond P. Fenetiruma; Handika D. A Pelu
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621

Abstract

Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe. Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe.
JCK PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang) Handika Pelu; Jaya S. Sinaga Jaya S. Sinaga; Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun; Raymond P. Fenetiruma Raymond P. Fenetiruma; Marlyn J. Alputila
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5516

Abstract

Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.
Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke Jaya Setiawan Sinaga; Yosman Leonard Silubun; Raymond Paradeys Fenetiruma; Muhammad Ardiansya S.; Yohanes Firiani; Moses Ramsis Boi; Brampi Yopi Betaubun
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v3i2.4186

Abstract

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin meroket berdampak pada perubahan gaya hidup manusia. Komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia menjadi sangat urgen bagi seluruh kalangan termasuk anak sekolah. Pengguna komputer yang berstatus anak sekolah masih sangat awam dalam aspek legalitas pengoperasiannya, sehingga potensi terjadi pembajakan oleh anak sekolah menjadi hal yang lumrah terjadi di lingkungan Kabupaten Merauke. Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode memberi penyuluhan terkait bagaimana bekerjanya hukum dalam dunia komputer, khususnya perlindungan operating system. Kemudian dalam penyuluhan tersebut diberikan edukasi tentang kedudukan operating system sebagai suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta operating system tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini pada SMK Santo Antonius Merauke pada bulan desember 2022, yang menargetkan siswa-siswi jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ). Hasil dari pelaksanaan program ini ialah memberikan pengetahuan siswa-siswi tentang mekanisme bekerjanya hak cipta operating system sehingga meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku pembajakan operating system.
Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke Jaya Setiawan Sinaga; Raymond P. Fenetiruma; Handika D. A Pelu
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.741 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621

Abstract

Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.
Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok Robby Robbson Lalaar; Yosman Leonard Silubun; Herry Hendri Fernando Mote; Raymond Paradeys Fenetiruma
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5262

Abstract

Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak disabilitas sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan like pada video tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media Tiktok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut normative law research. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi Tiktok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media Tiktok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Brampi Yopi Betaubun Handika Dwi. A Pelu Herry Hendri Fernando Mote Jaya Setiawan Sinaga Marlyn J. Alputila Moses Ramsis Boi Muhammad Ardiansya S. Robby Robbson Lalaar Silubun, Yosman Leonard Yohanes Firiani Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun