Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Science and Environment MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena
Yulianto, Winasis
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBUBARKAN PARTAI POLITIK Yulianto, Winasis; Amalia, Dyah Silvana
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4426

Abstract

Pasal 24C ayat (1) Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya dsebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pergeseran dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai sarana untuk menganalisis permasalahan. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan: statute approach, conseptual approuch, historical approuch, dan comparition approuch. Untuk menganalisis dalam peneltian ini adalah menggunakan penafsiran sistematika hukum. Kesimpulan akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
ANALISIS HUKUM TERHADAP HAKIM YANG PERILAKUNYA MENYIMPANG DAN MELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM Yulianto, Winasis; Sari, Hesti Liana
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam pengadilan di indonesia terdapat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa, terutama dalam suatu memutus keadilan dalam setiap masalah yang di selesaikan di pengadilan di lakukan oleh hakim, yang mana hakim wajib mengadili menurut hukum, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya, seorang hakim tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah sidang semuanya di perlakukan sama, namun dalam prakteknya tidak jarang bahkan sebagian besar dari putusan pengadilan tidak mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari akumulasi dari proses ketidak adilan tak bisa di pungkiri semakin berkembang masyarakat semakin maju, praktek jahat aparat lembaga peradilan semakin berkembang pula, hal ini mengabaikan sebuah kode etik, permasalahan yang akan di teliti adalah mengenai perilaku hakim yang menyimpang dan melanggar kode etik profesi hakim. Dalam sebuah penelitian hukum ini metode yang di gunakan yaitu metode normatif, teori, undang-undang, yuridis yang menekan pada ilmu hukum dan penelitian studi kepustakaan ini berdasarkan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan penelitian. Hasil dari sebuah penelitian yang di lakukan berdasarkan logika dan peraturan undang-undang serta silogisme yang bertujuan menjamin kepastian hukum terhadap suatu putusan hakim dan perilaku hakim agar tidak menyimpang dan melanggar kode etik hakim.
PRESIDEN MELAKUKAN KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI, APAKAH TERJADI KEKOSONGAN KEKUASAAN PRESIDEN yulianto, winasis; Amalia, Dyah Silvana
FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5565

Abstract

Sejak dilantik sebagai Presiden Republk Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 8 November 2024 akan melakukan kunjungan ke beberapa negara, yaitu ke Tiongkok, ke Amerika Serikat, Peru, Brasil dan terakhir ke Inggris. Dengan kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan Presiden. Permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini adalah a. hasil apa saja yang diperoleh Presiden Prabowo ke luar negeri. B. apakah terjadi kekosongan kekuasaan Presiden selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Metode yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak terjadi kekosongan kekuasaan Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden menerbtkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden
TINJAUAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH YURISDIKSI TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Yulianto, Winasis; Amalia, Dyah Silvana
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6456

Abstract

Empat kali Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, melahirkan sistem check and balances antar lembaga negara. Sistem ini berbeda jauh bilamana dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam sistem check and balances, semua lembaga negara menjadi sejajar, mengingat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Penulisan ini mengukan permasalahan bagaimana keberadaan penugujian KTUN di N. Hasil studi bahwa pengujian KTUN DI PTUN membuat lebih dirumit system pengujian penyertaan Perundang-Undangan di Indonesia.
Formulation Setting Of Settlement Of Authority Disputes Between State’s Instituti0n Are Not Subject To The Constitution Of The Republic Of Indonesia Year 1945 Yulianto, Winasis
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 3 (2022): June 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i3.368

Abstract

The provisions of Article 24C paragraph (1) of the Republic of Indonesia Constitution Year 1945 give authority to the Constitutional Court to the dispute over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution. Whereas disputes between state institutions that are not regulated in the Republic of Indonesia Constitution Year 1945 have a vacuum of norm.The results of the study show that: first, the need to regulate disputes over authority between state institutions that are not regulated in the Republic of Indonesia Constitution Year 1945 because Indonesia is a constitutional state, due to the incomplete discussion in the Amendment of the Republic of Indonesia Constitution Year 1945, due to the potential for disputes of authority between state institutions. Second, the legal implications of the settlement of authority between state institutions not regulated in the Republic of Indonesia Constitution Year 1945 conducted by the President through instructions for resolving disputes. Third, in the perspective of state life, the formulation of disputes settlement arrangements between state institutions can be done through three options: (1) expanding the authority of the Constitutional Court (2) expanding the authority of the Supreme Court (3) giving authority to other state institutions.
The Authority Of The Indonesia Constitutional Court In Revi Ew Of Law Against Basic Law Yulianto, Winasis
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i1.587

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is a State Institution as a product of the Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Third Amendment stipulates that the Constitutional Court of the Republic of Indonesia must have been established on August 17, 2003.Article 24C paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 stipulates that The Constitutional Court has four powers and one obligation. First review: a .to review the law against the constitution, b. resolve disputes between state institutions whose authority is granted by the Constitution, c. dissolve a political party d. resolve disputes over election results. Meanwhile, one obligation of the Constitutional Court is to decide on the opinion of the DPR that the President is based on the opinion of the DPR regarding alleged violations of the law by the president and vice president according to the Constitution. But this research just discussed the first authority, namely to review the law to Basic Law. This research is a normative legal research using various legal norms as an analysis material. Conclusions are drawn using legal interpretation.
Authorities Of The Constitutional Court In Dissoluting Political Parties Yulianto, Winasis; Silvana Amalia, Dyah
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.666

Abstract

Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that, the Constitutional Court has the authority to try at the first and final levels whose decision is final to review laws against the Constitution, decide on disputes over the authority of state institutions whose powers are granted by the Constitution, decide on the dissolution of political parties, and decide on disputes about the results of general elections. The dissolution of political parties through this legal aspect is the result of the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Previously, the dissolution of political parties was carried out by the government. The dissolution of political parties through legal channels is a consequence of the statement that Indonesia is a state of law. This is also due to the provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution. The provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia constitute a shift from the supremacy of the People's Consultative Assembly to the supremacy of the Constitution The research method used in this study is a normative juridical research method, which means that this research uses legal norms as a means to analyze problems. While the approach method in this study uses: statute approach, conceptual approach, historical approach, and comparison approach. To analyze in this research is to use the interpretation of legal systematics.The conclusion will answer the problems raised in this study.  
DIGITALISASI SISTEM INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI Yulianto, Winasis; Amelia, Dyah Silvana; Nurman, Muhammad
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.7963

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK dituntut untuk tidak hanya menegakkan konstitusi secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap transformasi digital dalam sistem peradilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan konstitusionalisme digital melalui penerapan peradilan berbasis teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kerangka e-court, i-judiciary, dan integrated judiciary. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh MK melalui pengembangan website resmi, sistem e-court, court recording system, e-perisalah, serta integrasi dengan sistem e-government telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap keadilan konstitusional. Namun demikian, penguatan integrated judiciary masih memerlukan penyelarasan antarlembaga negara, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi secara berkelanjutan.
Repositioning The Legislative Power of The DPR in The Formation of Responsive Laws in Indonesia Yulianto, Winasis; Silvana Amalia, Dyah
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.387

Abstract

This research aims to analyze the shift in the legislative power of the House of Representatives (DPR) following the amendments to the 1945 Constitution and its implications for the formation of responsive laws. The research method employed is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that although Article 20, Paragraph (1) of the 1945 Constitution has granted the DPR the power to form laws, in practice, the process remains heavily dependent on joint approval with the President. To realize responsive legislation, the DPR needs to optimize the National Legislation Program (Prolegnas) and expand public participation spaces to ensure that the legal products generated are not repressive but instead reflect the genuine will and needs of the community.
Co-Authors ABD Aziz, ABD Amalia, Dyah Silvana Amelia, Dyah Silvana Muhammad Nurman Prasetyo, Aditya Sari, Hesti Liana Silvana Amalia, Dyah Wulandari, Umi