Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hutan Tropika Familia: Jurnal Hukum Keluarga Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rizal, Moh
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN TEGAKAN SENGON DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL (The Role of Sengon’s Stand at Forest Plantation in Global Climate Change Mitigation) Junaedi, Ajun; Rizal, Moh
Jurnal Hutan Tropika Volume 14 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36873/jht.v14i2.1149

Abstract

This research aims to estimate the biomass, carbon storage, carbon dioxide uptake and oxygen produced by sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen) stand aged 9, 11 and 13 years in IUPHHK-HTI PT Parwata Rimba, Central Kalimantan. Estimated of biomass, carbon stock, CO2 uptake and Oxygen produced using allometric equations. The results showed that the storage of sengon standing biomass aged 9,11 and 13 years ranged from 110.71 to 200.94 tons/ha, carbon stock ranged from 52.03 to 94.44 tons C/ha, CO2 uptake ranged from 190.79 to 259.13 tons CO2/ha and Oxygen produced around 138.75 to 251.84 tons O2/ha. The total of biomass, carbon stock, CO2 uptake and Oxygenproduced by sengon stands at forest plantations are large enough to have an important role in global climate change mitigation in the forestry sector.
AKAD NIKAH ULANG SEBAGAI RITUAL MEMPEROLEHKETURUNAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDIKASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESATINGGEDE KEC. MARAWOLA KAB. SIGI) Rizal, Moh; Syarif Hasyim, Muhammad; Nurkhaerah, Sitti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/a73dxn91

Abstract

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan dalam tinjauan hukum Islam, studi kasus pada pasangan suami istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, maka memperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec.Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec.Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih menekankan pada keteragan hasil temuan yang terjadi di lapangan, agar data tersebut dapat di sajikan secara aktual, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan sejumlah data secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad nikah yang terjadi pada asangan di Desa Tinggede adalah sebagai berikut pertama adanya alasan yang mendasari dan kedua halal dan haram akad nikah ulang dilihat dari segi atau maksud yang melatarbelakangi dilakukannya prosesi akad nikah ulang. Sehingga dalam Agama Islam, kaca mata syariat Islam memandang hal ini sebagai suatu keharaman karena adanya keturunan dalam sebuah keluarga, murni pemeberian dari Allah swt. Manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang diizinkan oleh syariat untuk mendapatkannya.
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA Rizal, Moh; Cornelis, Vieta Imelda; Astutik, Sri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia, serta kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara, yang mencakup pencemaran udara, air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi yang digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa korporasi seringkali mengabaikan peraturan lingkungan yang ada, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Kasus penting yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka. Keputusan ini menunjukkan adanya langkah positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan struktur perusahaan yang kompleks dan pengaruh politik serta keuangan yang besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA Rizal, Moh; Cornelis, Vieta Imelda; Astutik, Sri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia, serta kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara, yang mencakup pencemaran udara, air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi yang digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa korporasi seringkali mengabaikan peraturan lingkungan yang ada, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Kasus penting yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka. Keputusan ini menunjukkan adanya langkah positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan struktur perusahaan yang kompleks dan pengaruh politik serta keuangan yang besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.
Co-Authors Cornelis, Vieta Imelda Junaedi, Ajun Sitti Nurkhaerah SRI ASTUTIK Syarif Hasyim, Muhammad