Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Jurnal Al Tasyri'iyyah
Risal, M. Chaerul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang Risal, M. Chaerul
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.41238

Abstract

Implementasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana telah menjadi topik yang semakin relevan dalam bidang hukum pidana. restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif. Namun, masih terdapat tantangan dan peluang yang mesti ditingkatkan dalam implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, yang mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Secara hukum, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan. Adanya ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk hukuman pidana dan proses peradilan yang terencana, dapat membuat adaptasi pendekatan ini menjadi sulit. Namun, peluang diterapkannya konsep dan prinsip restorative justice di indonesia juga sangat besar. Sistem peradilan pidana indonesia telah memiliki banyak aturan yang memadai agar restorative justice terimplementasi dengan baik. Selain itu hadirnya RKUHP sebagai undang-undang pidana baru dinilai telah mengadopsi nilai-nilai pendekatan restorative justice. sehingga ke depan diharapkan terdapat pelatihan dan penguatan kepada penegak hukum agar prinsip ini dapat terimplementasi secara efektif. Kata Kunci: Implementasi; Restorative Justice; Sistem Peradilan Pidana
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Gowa Islamy, St Nurfitrah; Risal, M. Chaerul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16495

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rara rental Kabupaten Gowa serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di rara rental Kabupaten Gowa.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Normatif dan Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah:pemilik rara rental serta masyarakat yang menyewa mobil di rara rental. Kenudian metode dalam penggumupulan data yang digunakan ialah: Wawancara dan Dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang tidak sesuai dengan pasal 1320 KHUP. Hal ini dapat dibuktikan dari transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rara rental. Tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa yang merupakan hal menyimpang dari KHUP. Implikasi penelitian ini ialah kepada pemilik rara rental hendaknya mengetahui bagaimana cara melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang sesuai dengan KHUP 1320 sehingga terciptanya Undang-Undang yang berlaku.
TELAAH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMUKIMAN PENDUDUK KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KELURAHAN TAMAONA Samsiah, Risky Fausia; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to study siyasah idariah on the implementation of the National Land Agency (BPN) policy regarding residential areas in protected forest areas in Tamaona Village, the issues raised in this paper are regarding the implementation of the National Land Agency related to protected forests and the views of siyasah idariah regarding the implementation of the Land Agency National. This research is field research using qualitative analysis with a normative syar'i and empirical juridical approach. Data collection methods were carried out by means of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of the National Land Agency has carried out a regional mapping process for protected forests in accordance with SK 362 of 2019 and the siyasah idariah view regarding diwan work flow related to land, especially protected forests, is in line with the National Land Agency which does not grant permits to communities. Those who build in protected forest areas must make regulations in accordance with Allah SWT's rules to protect their creation. However, what is an inhibiting factor in implementing the mapping policy carried out by BPN is that there are still people who build in protected forest areas who do not comply with the administration. This is reinforced by people who build without the knowledge of the National Land Agency, so that BPN takes action to change the function of the land.
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL KEDELAI DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yahya, Muh.; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kedelai yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan perundang-undangan. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana Islam, korupsi dana bantuan sosial kedelai dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan ghulul, yaitu mengambil harta masyarakat, sehingga tidak hanya merugikan satu orang tetapi merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa juga dapat diketegorikan sebagai tindakan penghiatan terhadap amanah rakyat. Dalam pidana Islam, kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan terdapat ancaman sanksi, tetapi penerapan hukumnya di tentukan oleh ta’zir, mulai dari hukum penjara, penyitaan harta, denda dan hukuman mati. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Hukum Islam; Korupsi
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) Arifuddin, Arifuddin; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas pada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode deskriprtif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya; 2) Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata Siyasah Syari’iyah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan; 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, kondisi sarana dan prasarana; kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari penegak hukum.Kata Kunci: Kepatuhan, Mahasiswa, Lalu Lintas
SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP BURUH DI UD. BUMI RAHAYU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Ronaldo, Ryan Rahman; Rahmiati, Rahmiati; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The current minimum wage determination policy still has obstacles as a result of the unmet uniformity of wages, so the wage mechanism always causes pros and cons between workers and employers / employers. This article seeks to answer the wage mechanism in accordance with the provisions of laws and regulations, especially wages in UD. Bumi Rahayu Polewali Mandar Regency. This type of research uses qualitative research with juridical, sociological and syar'i approaches. Data sources are primary data and secondary data. The results showed that wage provisions have been carried out in accordance with applicable rules, such as a decent income, minimum wage, and things that can be taken into account with wages. As for the implementation of the wage system in UD. Bumi Rahayu uses a wage system based on units of results. The wage mechanism carried out by UD. Bumi Rahayu has been in accordance with the wage system in the concept of siyasah syar'iyyah.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KALUKU KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH MS, Mohammad Amar; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa merupakan badan kekuasaan terendah dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri serta sebagai pelaksana kewenangan dokensetrasi dari pemerintahan di atasnya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan pelbagai tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kaluku telah melakukan pelbagai program pemberdayaan, baik yang bersifat fisik seperti pelibatan masyarakat dalam pembangunan irigasi, jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, maupun pelibatan dalam program nonfisik, seperti penyediaan pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola progam simpan pinjam serta beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlingungan terhadap generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkotika, ADIS dan kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk Desa Kaluku yang heterogen, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.Kata Kunci: Kepemimpinan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Siyasah Syar’iyyah
HUBUNGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ZAKAT DENGAN HUKUM ISLAM Mulasari, Mita; Hasan, Hamzah; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the relationship between Makassar City Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management and Islamic law. This type of research is field qualitative with a sociological juridical approach and normative theology of syar'i. The decentralization system provides space for local governments to form regulations as one of the legal instruments, and the Makassar City Government has taken advantage of this authority by establishing Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management as an effort to maximize the potential of zakat in reducing poverty, especially since the population of Makassar City is predominantly Muslim. Materially, the local regulations do not conflict with the obligations of charity ordered by the Qur'an, even their existence serves as a reinforcement of the obligations of charity for Muslims, and the formalization of religiosity values into positive law is not new, because previously various law-level regulations have been born such as the Marriage Law, the Zakat Management Law, and the Hajj Implementation Law, so that its existence can be ensured that it does not conflict with Islamic law and even has a very close relationship.
POLEMIK SENGKETA PILPRES 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Faisal Akbar, Muhammad; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diposisikan sebagai pengawal konstitusi, dengan salah satu kewenangannya adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Penulisan ini menggunakan teknik kualitatif (library research). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara atributif diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penanganan PHPU Pilpres 2019 cukup menyita perhatian publik bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antar pendukung pasangan calon, meskipun pada akhirnya pasangan Prabowo- Sandiaga dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan kekhawatiran akan dampak sengketa tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Islam, metode penyelesaian sengketa dalam pemerintahan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme musyarawah.Kata Kunci: Pemilu; Pilpres 2019; PHPU
TELAAH PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 65 ATAS PELANGGARAN HAM 1965 M. Ali B., Indra Anugrah; Aisyah, Siti; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In principle, human rights are regulated and upheld to protect human dignity and interests. The events of 1965 include past human rights violations that have not been resolved due to the neglect by the Indonesian government towards victims and their families. This study aims to examine the decision of the International People's Tribunal 65 on human rights violations in 1965. The type of research used is library research with a normative approach. The results of the research show that the 65th Tragedy is a long history of major human rights violations committed by the Indonesian government that have not yet had a definite resolution. Acts of violations that included mass killings, imprisonment, enslavement, torture, forced disappearances, sexual violence, exile, false propaganda, involvement of other countries and genocide elicited various negative responses and criticism from various communities to provide protection and settlement for these crimes. The presence of the International People's Tribunal Decision 65 has provided an illustration of the Indonesian government's responsibility to investigate and provide appropriate punishment for the perpetrators of crimes and protection for victims in accordance with the applicable legal system. In addition, the Decision of the International People's Tribunal 65 in an Islamic perspective as an instrument of Islah Islah in correcting and accounting for human rights crimes.
Co-Authors Arifuddin Arifuddin Faisal Akbar, Muhammad Fitriani Fitriani Hamzah Hasan, Hamzah Islamy, St Nurfitrah M. Ali B., Indra Anugrah M. Majdy Amiruddin MS, Mohammad Amar Muh. Ikram Nur Fuady Muhliza, Nurul Mulasari, Mita Rahmiati Rahmiati Ronaldo, Ryan Rahman Samsiah, Risky Fausia Siti Aisyah Umar, Kusnadi Yahya, Muh.