Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2237

Abstract

Secara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering.
Remodeling Cyber Notary Concept in Making Notarial Deeds Electronically Berliana, Nadia Shafa Ghalia; Rahma, Sabrina Zahara Noor; Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i4.42413

Abstract

Books:Echols, John M., & Hassan Shadily. (2007). An English-Indonesia Dictionary. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.Klatt, Matthias. (2008). Making The Law Explicit The Normativity of Legal Argumentation. US and Canada: Hart Publishing.Krisnayudha, Backy. (2016). Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kencana: Jakarta.Nurita, R., A., Emma. (2012). Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Bandung: PT Refika Aditama.M Friedman, Lawrence. (1984). American Law. London: W.W. Norton & Company.Soesatyo, Bambang., & Rina Indiastuti. (2023) Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital.  Bandung: PT Refika Aditama.Suteki., & Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 3rd ed. Depok: Rajawali Pers.Journals:Alincia, Devi., & Tundjung Herning Sitabuana. (2021). Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary. LAW REFORM,  Vol. 17, No. 2: p.214-231. accessed from https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749Angin, Evi Veronika Perangin-. Juridical Analysis of the Failure of Ratification of Limited Liability Companies due to Interruption of the Online Public Legal Administration System (AHU Online ). p.2. accessed from https://mkn.usu.ac.id/images/20.pdfClarissa, Novia Betsy Clarissa & Siti Malikhatun Badriyah. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. Jurnal Notarius. Vol. 16, No. 1 : p. 428 accessed from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41927/pdfKhadafi, Muammar., Iskandar Muda, & Irwan Santosa. (2023). Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 09: p. 746 accessed from https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/614Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing. Arena Hukum, Vol. 10, No. 1, pg. 97-119. accessed from https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6Mawar, Sitti. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Justisia, Vol.1, No.1, pg. 6. accessed from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558Prabu, Nurul Muna Zahra., Endang Purwaningsih, & Chandra Yusuf. (2019). Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 2. p. 878-899. accessed from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3995Prasetya, Dewa Gede Ananta., et.al. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2: p. 368 accessed from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4838Primananda, Eko., Wukir Ragil, & Dian Puji Simatupang. (2021). Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. JURNAL META-YURIDIS, Vol. 4, No. 1: p. 134-135 accessed from https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7990Widyastuti, Erna Ferika. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan. Officium Notarium, Vol. 1, No. 3: p. 479 accessed from https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/22266/14227Regulation:Civil Code;Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary;Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary;Electronic Information and Transactions Law;Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions;Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 of 2022 concerning Governance of the Implementation of Electronic Certification;Federal Code For Notaries (Bundesnontarordnung - BNotO)(German);Decree 2005 973 of 10/08/2005(French); andNotaries Act(Estonia).Internet:Cabinet Office.  “Society 5.0”. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html accessed on 22th June 2024. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Sistem OSS” https://dpmptsp.babelprov.go.id/node/1106, accessed on 22th June 2024.E-Estonia. “E-Residency dibentuk untuk mempermudah transaksi dan kegiatan bisnis across border”. https://e-estonia.com/wp-content/uploads/faq-e-residency-dets2023.pdf accessed on 25th June 2024.Hukumonline. “Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”.https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972/ accessed on 21th June 2024.__________. “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”.https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/ accessed on 21th June 2024.Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Disharmoni”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni accessed on 21th June 2024.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (HT-el)” https://www.atrbpn.go.id/grafik-htel, accessed on 22th June 2024.Techtarget. “What is artificial intelligence (AI)? Everything you need to know”. https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20the%20simulation,by%20machines%2C%20especially%20computer%20systems, accessed on 24th June 2024.Oxford Learner’s Dictionaries. “remodel” https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/remodel?q=remodel, accessed on 22th June 2024.Other:Basoeky, Unggul. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Kenotariatan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Terhadap Kewenangan Notaris di Era Revolusi Industri 4.0. [Doctoral dissertation, Diponegoro University].Seminar:Adjie, Habib. “UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary”. National Seminar of Universitas Padjadjaran, 01 March 2024.
PERAN KESADARAN ETIKA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM Imani, Almania Mista; Basoeky, Unggul
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20777

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa profesi notaris dijalankan dengan profesionalisme, motivasi, tanggung jawab, dan nilai moral yang tinggi. Kode Etik Notaris mengatur aturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan wajib diikuti oleh setiap anggota yang menjalankan tugas sebagai notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga yang netral dan independen untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yang meliputi hukum positif, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode etik notaris, sesuai dengan UUJN, berperan krusial dalam meningkatkan profesionalitas. Dengan menetapkan standar perilaku, mengatur kewajiban profesional dan mengelola konflik kepentingan, kode etik membantu memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi. Karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat dan berperan penting dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian. Menekankan bagaimana kesadaran etika secara langsung mempengaruhi kualitas profesi notaris dan kontribusinya terhadap penegakan hukum.
Kedudukan Notaris dalam Menjamin Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Lestary, Dherista; Basoeky, Unggul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6344

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin di Indonesia. Anak luar kawin, dalam konteks hukum perdata, kerap kali mengalami diskriminasi dalam hal pengakuan hak keperdataannya, khususnya dalam pewarisan dari ayah biologis. Permasalahan ini menjadi sorotan utama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi dan sesuai hukum. Dalam hal ini, notaris memegang peranan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang dapat dijadikan alat bukti sah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi anak luar kawin.Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, serta praktik kenotariatan dalam konteks waris. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak pencatat fakta hukum, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris dapat membuat akta pengakuan anak, akta perjanjian waris, dan akta-akta lain yang menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik waris, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi notaris sangat vital dalam menjembatani kepentingan hukum anak luar kawin, terutama dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian waris.
Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Panginan, Ryvia Bernike; Basoeky, Unggul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4309

Abstract

Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga bagian utama: hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum waris adat dalam pembagian warisan oleh masyarakat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, serta pengaruh hukum waris Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman empiris mengenai penerapan hukum waris di masyarakat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum waris Islam dalam pembagian warisan di kalangan Suku Tolaki relatif kecil, meskipun terdapat kecenderungan anak laki-laki menerima warisan lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika interaksi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.
Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2237

Abstract

Secara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering.
PERTENTANGAN NILAI HUKUM TERHADAP KEVAKUMAN BATASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM MENGUJI KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK Basoeky, Unggul
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1443

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa kevakuman hukum batasan pengujian penetapan tersangka oleh penyidik dalam pra peradilan akibat pertentangan nilai hukum keadilan dan kepastian hukum. sisi nilai keadilan memberi banyak kesempatan bagi tersangka untuk memulihkan harkat dan martabatnya namun dari sisi kepastian hukum berdampak menimbulkan ketidaktertiban hukum terhadap penanganan penegakan hukum. rumusan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan hanya mengatur tentang satu sisi putusan yang diterima namun belum mengatur sisi putusan yang ditolak. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan penelitian ini adalah putusan mahkamah konstitusi yang mengatur pengujian penetapan tersangka sebagai perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlakuan yang adil di mata hukum.