Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Enhancement of Biogas Production Through Solid-State Anaerobic Co-Digestion of Food Waste and Corn Cobs Shitophyta, Lukhi Mulia; Salsabila, Anisa; Putri, Firanita Angraini; Jamilatun, Siti
Makara Journal of Technology Vol. 26, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Although biogas has been primarily produced through liquid anaerobic digestion, this method leads to the floating and stratification of fibers and non-homogeneous mixing, which can reduce the biogas yield. Alternatively, biogas can be produced by the solid-state anaerobic digestion (SS-AD) of organic material with a high solid content, such as corn cobs. We investigated the co-digestion of food waste and corn cobs as a biomass feedstock for SS-AD in biogas production. We measured the effects of the total solid (TS) content, percentage of food waste, and reduction in volatile solids (VS), from which we determined its appropriate kinetic model. We found that the SS-AD of food waste with corn cobs produced a high biogas yield of 543 mL/g VS at a TS content of 22% and a food waste content of 20%. The first-order kinetics model for biogas production during SS-AD of the tested corn cob and food waste yielded an R2 value in the range of 0.91–0.94. The main contributor to the biogas production during the SS-AD of the corn cobs and food waste was the reduction in VS. A positive linear relationship was observed between the biogas yield and the reduction of VS.
IDENTIFIKASI PENGELOMPOKAN TITIK PENJEMPUTAN DAN TITIK PENGANTARAN PERJALANAN TAKSI MENGGUNAKAN ALGORITMA DBSCAN Salsabila, Anisa; Iswari, Lizda
PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : STKIP PGRI Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47668/edusaintek.v11i2.1063

Abstract

Pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan keterkaitan dan saling mempengaruhi antara rutinitas perjalanan harian penduduk kota dan penggunaan transportasi umum. Kepuasan pelayanan kepada penumpang merupakan hal yang sangat terkait dengan usaha armada taksi, dimulai dari proses penjemputan hingga pengantaran ke tujuan. Waktu menunggu taksi menjadi faktor penting bagi penumpang dalam memilih titik penjemputan yang tepat di lingkungan perkotaan. Mengidentifikasi sejarah permintaan penumpang taksi secara akurat dapat membantu pengelola armada taksi dalam mengalokasikan sumber daya terutama di wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini, algoritma DBSCAN digunakan untuk mengidentifikasi pola cluster yang muncul dari titik penjemputan dan titik pengantaran penumpang berdasarkan data perjalanan taksi. Data yang digunakan berasal dari Kaggle, dan fokus penelitian ini adalah perjalanan taksi di Kota Brooklyn. Pada titik penjemputan penumpang, teridentifikasi 3 cluster dengan pola sebaran jalur yang memiliki potensi area yang signifikan terletak di sekitar pusat perbelanjaan seperti Atlantic Avenue Barclays Center, Arena Barclays Center, Flatbush Avenue, dan Atlantic Avenue. Sementara itu, pada titik pengantaran penumpang, terdapat 2 cluster dengan pola sebaran jalur yang memiliki potensi area signifikan terletak di Myrtle Avenue, Flatbush Avenue, Lafayette Avenue, Williamsburg, dan Dumbo.
Eksplorasi Penggunaan Media Pembelajaran Komik Dalam Meningkatkan Literasi Siswa Kelas 3 SD Negeri Krapyak Wetan Salsabila, Anisa; Heru Purnomo; Wahyu Kurniawati
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 2 No 04 (2024): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyelidiki efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis komik untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Krapyak Wetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang nyata dalam keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi kurikulum. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan seperti rendahnya kemampuan literasi siswa. Studi ini menggarisbawahi pentingnya menerapkan strategi pendukung untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaan komik dalam lingkungan pendidikan. Temuan ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang metodologi pengajaran inovatif dan pentingnya mengatasi tantangan literasi dalam pendidikan dasar.
Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2237

Abstract

Secara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering.
Remodeling Cyber Notary Concept in Making Notarial Deeds Electronically Berliana, Nadia Shafa Ghalia; Rahma, Sabrina Zahara Noor; Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i4.42413

Abstract

Books:Echols, John M., & Hassan Shadily. (2007). An English-Indonesia Dictionary. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.Klatt, Matthias. (2008). Making The Law Explicit The Normativity of Legal Argumentation. US and Canada: Hart Publishing.Krisnayudha, Backy. (2016). Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kencana: Jakarta.Nurita, R., A., Emma. (2012). Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Bandung: PT Refika Aditama.M Friedman, Lawrence. (1984). American Law. London: W.W. Norton & Company.Soesatyo, Bambang., & Rina Indiastuti. (2023) Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital.  Bandung: PT Refika Aditama.Suteki., & Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 3rd ed. Depok: Rajawali Pers.Journals:Alincia, Devi., & Tundjung Herning Sitabuana. (2021). Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary. LAW REFORM,  Vol. 17, No. 2: p.214-231. accessed from https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749Angin, Evi Veronika Perangin-. Juridical Analysis of the Failure of Ratification of Limited Liability Companies due to Interruption of the Online Public Legal Administration System (AHU Online ). p.2. accessed from https://mkn.usu.ac.id/images/20.pdfClarissa, Novia Betsy Clarissa & Siti Malikhatun Badriyah. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. Jurnal Notarius. Vol. 16, No. 1 : p. 428 accessed from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41927/pdfKhadafi, Muammar., Iskandar Muda, & Irwan Santosa. (2023). Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 09: p. 746 accessed from https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/614Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing. Arena Hukum, Vol. 10, No. 1, pg. 97-119. accessed from https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6Mawar, Sitti. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Justisia, Vol.1, No.1, pg. 6. accessed from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558Prabu, Nurul Muna Zahra., Endang Purwaningsih, & Chandra Yusuf. (2019). Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 2. p. 878-899. accessed from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3995Prasetya, Dewa Gede Ananta., et.al. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2: p. 368 accessed from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4838Primananda, Eko., Wukir Ragil, & Dian Puji Simatupang. (2021). Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. JURNAL META-YURIDIS, Vol. 4, No. 1: p. 134-135 accessed from https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7990Widyastuti, Erna Ferika. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan. Officium Notarium, Vol. 1, No. 3: p. 479 accessed from https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/22266/14227Regulation:Civil Code;Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary;Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary;Electronic Information and Transactions Law;Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions;Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 of 2022 concerning Governance of the Implementation of Electronic Certification;Federal Code For Notaries (Bundesnontarordnung - BNotO)(German);Decree 2005 973 of 10/08/2005(French); andNotaries Act(Estonia).Internet:Cabinet Office.  “Society 5.0”. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html accessed on 22th June 2024. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Sistem OSS” https://dpmptsp.babelprov.go.id/node/1106, accessed on 22th June 2024.E-Estonia. “E-Residency dibentuk untuk mempermudah transaksi dan kegiatan bisnis across border”. https://e-estonia.com/wp-content/uploads/faq-e-residency-dets2023.pdf accessed on 25th June 2024.Hukumonline. “Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”.https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972/ accessed on 21th June 2024.__________. “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”.https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/ accessed on 21th June 2024.Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Disharmoni”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni accessed on 21th June 2024.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (HT-el)” https://www.atrbpn.go.id/grafik-htel, accessed on 22th June 2024.Techtarget. “What is artificial intelligence (AI)? Everything you need to know”. https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20the%20simulation,by%20machines%2C%20especially%20computer%20systems, accessed on 24th June 2024.Oxford Learner’s Dictionaries. “remodel” https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/remodel?q=remodel, accessed on 22th June 2024.Other:Basoeky, Unggul. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Kenotariatan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Terhadap Kewenangan Notaris di Era Revolusi Industri 4.0. [Doctoral dissertation, Diponegoro University].Seminar:Adjie, Habib. “UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary”. National Seminar of Universitas Padjadjaran, 01 March 2024.
The relationship of antihypertensive medication adherence and hypertension knowledge to quality of life in hypertensive patients Wahyuni, Arlinda Sari; Eyanoer, Putri Chairani; Ritarwan, Kiking; Fujiati, Isti Ilmiati; Panjaitan, Alfred Johnatan; Sirait, Asima Rodiarta; Sekali, Oktaviani Karo; Elisabeth, Elisabeth; Ribawanto, Muhammad Rafif; Fachrezi, Muhammad Alfian; Faradila, Devita; Salsabila, Anisa; Risqin, Muhammad Anas Fatah; Nababan, Windika
Jurnal Prima Medika Sains Vol. 6 No. 2 (2024): December
Publisher : Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jpms.v6i2.5861

Abstract

Patient non-adherence to antihypertensive medication is a significant risk factor for increased morbidity and mortality in individuals with hypertension. Hypertension, a prevalent cardiovascular condition, is classified as a degenerative disease. Consistent antihypertensive treatment is crucial for improving patient quality of life. This study employed a cross-sectional survey design. The sample consisted of hypertensive patients who presented at the Belawan Health Center between July 22 and 26, 2024. Consecutive sampling was used to recruit 75 participants. Data were collected via interviews regarding participant characteristics and the administration of the Morisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8), Hypertension Fact Questionnaire (HFQ), and World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) questionnaires to assess medication adherence, hypertension knowledge, and quality of life, respectively. Analysis revealed strong positive correlations between medication adherence and quality of life (ρ = 0.677, p < .001), and between hypertension knowledge and quality of life (ρ = 0.700, p < .001). Furthermore, both medication adherence and hypertension knowledge significantly predicted quality of life (F = 53.704, p < .001). Multiple linear regression analysis (Y = 30.488) indicated that a one-unit increase in adherence was associated with a 2.680-unit increase in quality of life (p < .001), and a one-unit increase in knowledge was associated with a 2.704-unit increase in quality of life (p < .001). In conclusion, there are strong positive correlations between both medication adherence and hypertension knowledge with the quality of life of hypertensive patients at the Belawan Health Center.
PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI PILAR HAK ASASI MANUSIA DALAM RESOLUSI KONFLIK WILAYAH ADAT PULAU REMPANG N.A, Nasywa Kayla; Nasa, Safar; Salsabila, Anisa
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5599

Abstract

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan kerangka kerja yang krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan dan sengketa wilayah. Penelitian ini mengkaji penerapan FPIC dalam penyelesaian konflik wilayah adat di Pulau Rempang, Indonesia, dengan menyoroti perannya sebagai pilar perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian implementasi FPIC dengan standar hak asasi manusia internasional serta efektivitasnya dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan prinsip FPIC, termasuk minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, dan pelanggaran prosedural oleh pihak berwenang. Kelemahan ini memperburuk marginalisasi masyarakat adat dan merugikan hak mereka atas tanah dan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan implementasi FPIC melalui reformasi hukum, inisiatif peningkatan kapasitas, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, sehingga FPIC dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam resolusi konflik. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat, dengan menekankan pentingnya integrasi FPIC ke dalam kerangka hukum nasional.
HUBUNGAN PENGETAHUAN TERHADAP TINGKAT KONSUMSI GARAM PADA PENDERITA HIPERTENSI DESA SEMANDING KABUPATEN PONOROGO Salsabila, Anisa
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i2.45432

Abstract

Hipertensi merupakan sumber dari penyakit mematikan seperti stroke, Penyakit Jantung Koroner, hingga gagal ginjal. Desa Semanding menjadi salah satu wilayah dengan kasus hipertensi tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Para penderita hipertensi harus menjaga pola hidup sehat seperti membatasi konsumsi garam agar tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan termasuk konsumsi garam dalam masyarakat yaitu pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap konsumsi garam pada penderita hipertensi di Desa Semanding. Penelitian ini menggunakan desain crossectional dengan populasi penderita hipertensi di Desa Semanding dan sampel sejumlah 70 penderita hipertensi. Penentuan sampling dilakukan menggunakan teknik accidental sampling. Metode pengumpulan data berupa survey dengan pembagian kuesioner dengan variabel independen yaitu pengetahuan dan dependen yaitu tingkat konsumsi garam. Data yang didapat akan diolah dan dianalisis secara univariabel melalui distribusi frekuensi dan bivariabel dengan uji chi square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 47 (67,1%) responden memiliki pengetahuan yang rendah dan 54 (77,1%) responden memiliki tingkat konsumsi garam yang rendah. Uji chi square yang dilakukan menghasilkan ρ=0,048<0,05 yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara variabel pengetahuan dengan tingkat konsumsi garam pada penderita hipertensi di Desa Semanding. Walaupun terdapat hubungan tetapi hubungannya cukup lemah karena mendekati 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlu diadakan kegiatan promosi kesehatan secara rutin di posyandu dan saat perkumpulan masyarakat di Desa Semanding.
Hubungan Permainan Olahraga Tradisional Dengan Nilai Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Kelas Tinggi SD Negeri 13 Biru Kabupaten Bone Jauhar, Sitti; Muliadi, Muliadi; Salsabila, Anisa
JPPSD: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 4, No 4 (2025): April
Publisher : Universtas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jppsd.v4i4.71631

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara permainan olahraga tradisional dengan nilai projek penguatan profil pelajar Pancasila siswa kelas tinggi SD Negeri 13 Biru Kabupaten Bone. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas IV, V, dan VI dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling sebanyak 48 siswa. Rata-rata permainan olahraga tradisional siswa yaitu sebesar 76,56 pada kategori baik dan nilai P5 siswa dengan rata-rata sebesar 85,40 pada kategori baik. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,687 dan berada pada kategori hubungan kuat. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara permainan olahraga tradisional dengan nilai projek penguatan profil pelajar Pancasila siswa kelas tinggi SD Negeri 13 Biru Kabupaten Bone
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Tenaga Honorer Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Salsabila, Anisa; Hartati, Hartati; Sarwani, Raden
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6280

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap status tenaga honorer dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi dan dampak kebijakan status tenaga honorer. Kemudian metode penelitian berupa penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penegakan kasus sehingga pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum berupa pengumpulan bahan hukum pemahaman bahan hukum interprestasi bahan hukum Analisis terhadap konflik norma dan rekomendasi untuk penyempurnaan. Adapun hasil penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah terhadap status tenaga honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah menghapus tenaga honorer dan mengalihkannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional melalui penerapan sistem merit berbasis kualifikasi dan kinerja. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan regulasi, kepatuhan hukum, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan guna menjamin kejelasan status tenaga honorer dan implementasi dan dampak kebijakan status tenaga honorer adalah meskipun kebijakan ini membawa dampak positif seperti penataan sistem kepegawaian yang lebih tertib, penyetaraan hak antara PNS dan PPPK, serta efisiensi anggaran pemerintah, implementasinya juga menimbulkan sejumlah tantangan serius, seperti meningkatnya angka pengangguran, ketidakpastian sosial bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam proses seleksi PPPK. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung dan pelaksanaan yang transparan, adil, serta bertahap agar transisi menuju sistem ASN yang lebih profesional dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan para tenaga honorer.