Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN EARLY VOTING DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2029 I Ketut Nabil Saputra Sanjaya Prabdita; Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7804

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, pelaksanaan pemungutan suara yang hanya dilakukan pada satu hari tertentu masih berpotensi menimbulkan hambatan bagi sebagian pemilih akibat faktor pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun mobilitas geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan early voting dalam sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2029 serta mengkaji peluang dan tantangan penerapannya melalui studi perbandingan dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah menerapkan early voting melalui mekanisme pre-poll voting dan postal voting yang didukung oleh pengaturan dalam Commonwealth Electoral Act 1918. Sementara itu, Indonesia belum menerapkan early voting secara umum, meskipun telah mengenal mekanisme serupa bagi pemilih luar negeri melalui TPSLN, Kotak Suara Keliling, dan metode pos. Berdasarkan hasil analisis, early voting berpotensi menjadi alternatif kebijakan untuk memperluas akses pemilih dan mengurangi hambatan penggunaan hak pilih. Namun, penerapannya memerlukan kesiapan regulasi, pengawasan, serta sistem administrasi pemilu yang memadai agar tetap menjamin integritas penyelenggaraan pemilu. Kata Kunci : Early Vting, Partisipan, Pemilihan Umum
Exceeding the 30 Percent Quota: Women's Strategic Participation in Election Monitoring at the Denpasar Election Supervisory Agency (BAWASLU) Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa; Kadek Nadya Pramita Sari Sari
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 (2026) February Edition 2026
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze in depth the role and contribution of women in the supervision process of regional head elections (Pilkada) in Denpasar City, with a focus on their level of involvement in the Denpasar City Election Supervisory Agency (Bawaslu). This study uses an empirical juridical method with a descriptive, qualitative approach, employing direct observation, document analysis, and in-depth interviews with Ni Wayan Eka Lestari, A.Ma as Coordinator of the Human Resources, Organization, and Training Division of Bawaslu Denpasar. The results of the study show that women's participation in election supervisory institutions has shown significant progress, with the composition of Bawaslu Denpasar membership meeting and even exceeding the 30% quota for women's representation, with two of the five commissioners and most of the secretariat staff being women. Women have proven to make a real contribution to maintaining the integrity of the regional elections, particularly through their meticulousness in data verification, their ability to communicate empathetically, and their sensitivity in resolving potential conflicts in the field. However, this study also found several obstacles, such as the double burden of domestic and public responsibilities, as well as the strong influence of patriarchal culture, which still places women in a subordinate position. Therefore, this study recommends strengthening affirmative policies, increasing women's resource capacity, and creating a more equitable and inclusive work environment to encourage women's continued participation in election monitoring.