Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG Danar, Oscar Radyan; Ramadhani, Gita Zulfie; Anggriawan, Tommy
PANGRIPTA Vol. 5 No. 2 (2022): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58411/p9ypnc49

Abstract

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai instrumen evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.29 tahun 2014. Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
EVALUATION OF INTEGRITY ZONE DEVELOPMENT TOWARDS A CLEAN SERVING BUREAUCRATIC AREA (WBBM) IN THE NORTH KALIMANTAN PROVINCIAL GOVERNMENT Aziz, Luthfi; Hanafi, Imam; Danar, Oscar Radyan
Erudio Journal of Educational Innovation Vol 10, No 2 (2023): Erudio Journal of Educational Innovation
Publisher : Faculty of Administrative Science, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Integrity Zone in the North Kalimantan Provincial Government has been stated in the RPJMD 2021-2026 as the mandate of  Perpes 81/2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform, with the mission of Realizing a Clean and Authoritative North Kalimantan Provincial Government. It has established the Work Culture of Integritas, Komitmen, Hasanah, Loyalitas, Akuntabitas, Semangat and Motivasi (IKHLAS) as a guideline for every employee. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) of North Kalimantan Province was appointed as the Pilot Project for the construction of the Integrity Zone, where it launched a declaration of Integrity Zone development in 2018, in 2020 it received the WBK predicate. Starting in 2022, it is proposed to obtain the title of WBBM. This study aims to evaluate the Integrity Zone development towards WBBM using qualitative methods located in the North Kalimantan Provincial Government. Data collection techniques by means of observation, document study, and triangulation. Data analysis through data collection and conclusion drawing. The results of the internal evaluation have fulfilled 7 (seven) criteria towards WBBM with a Corruption Perception Survey Score of 15.79 while the Service Quality Perception Score is 15.79, but there are still shortcomings, namely monitoring and evaluation activities have not been periodic, implementation of SOP and SPBE has not been maximized, Competency-Based Employee Development has not been maximized, and the Whistle-Blowing System and Conflict of Interest Handling have not been maximized. On the basis of the evaluation results, recommendations can be given, namely; Commitment of all Stakeholders, Increased human resource capacity, Use of information technology, Monitoring and Evaluation carried out periodically, Whistle-Blowing System and Conflict of Interest Handling carried out periodically and periodic Satisfaction Assessment Surveys.