Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ (JEKBIS PNJ) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Nagari Law Review JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION SABDAMAS KRTHA BHAYANGKARA Journal of Law, Poliitic and Humanities Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat
Bambang Waluyo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PELUANG IMPLEMENTASI MUDHARABAH UNTUK PEMBIAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Bambang waluyo
Ekonomi & Bisnis Vol 16 No 2 (2017): JURNAL EKONOMI BISNIS VOL. 16 NO.2 DESEMBER 2017
Publisher : Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32722/eb.v16i2.988

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi mudharabah pada model pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  Penelitian dikelompokkan ke dalam penelitian perpustakaan.  Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Dalam implementasi mudharabah,  digunakan model pembiayaan Program Keuangan Mikro (PKM) yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk UMKM.  Hasil penelitian menunjukkan model pembiayaan untuk UMKM dengan pola PKM dapat membantu kemandirian UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usaha.  Namun di sisi lain ada banyak kendala dalam penyaluran pembiayaan dengan skema mudharabah sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam menyalurkannya. Diperlukan penelitian lanjutan dengan melihat kasus pada bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan mudharabah untuk UMKM agar dapat membandingkan antara model pada penelitian ini dengan kondisi riil di lapangan.
PEMBANGUNAN BUDAYA KESADARAN BERKENDARA SEPEDA MOTOR YANG AMAN DI KALANGAN PELAJAR SMAN 66 JAKARTA Bambang Waluyo; Handoyo Prasetyo; Subakdi Subakdi
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.508 KB)

Abstract

Dalam era yang serba praktis dan cepat ini, diperlukan sarana transportasi yang berfungsi mendukung seluruh aktivitas masyarakat, baik transportasi umum, seperti busway, KRL, maupun kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Sepeda motor adalah moda transportasi terbanyak yang digunakan masyarakat karena harganya murah, mudah mendapatkannya, biaya operasional ringan, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi. Peningkatan jumlah sepeda motor sayangnya diiringi dengan meningkatnya angka kecelakaan kendaraan bermotor, yang sebagian besar korbannya adalah pelajar SMA. Sosialisasi budaya berkendara yang aman ini bertujuan mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar SMA. Kegiatan dilaksanakan dengan cara penyuluhan melalui kegiatan paparan materi dan diskusi/tanya jawab. Dari sosialisasi tersebut diketahui bahwa walaupun pabrikan selalu mengembangkan fitur keselamatan yang makin canggih demi menjaga keselamatan pengendara, masih diperlukan kemampuan dan keterampilan (skill) dari pengendara agar dapat mengendarai sepeda motor dengan benar dan aman, baik yang dipelajari melalui pelatih (instruktur) resmi maupun pelatihan karakter (budaya) yang membangun karakter pengendara agar menjadi pengendara yang berbudaya dan sadar keselamatan.
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH UNTUK MEREALISASIKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM Bambang Waluyo
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business Vol. 2 No. 2 (2016): JULI-DESEMBER 2016
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.057 KB) | DOI: 10.20473/jebis.v2i2.3167

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi mudharabah pada bank syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi mudharabah pada produk pembiayaan bank syariah.  Penelitian ini menjadi bahan pemikiran untuk memulai mengalihkan pembiayaan pada bank syariah menuju pembiayaan yang lebih sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif.  Penelitian merupakan kepustakaan (library research) yang  pengkajiannya dilakukan secara eksploratif.  Pengumpulan data melalui survei literatur dan dokumentasi.  Analisis menggunakan analisis data kualitatif. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi.  Hasil penelitian adalah  bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developmen project) dan mengurangi kemiskinan. Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis mudharabah. Walaupun ada tantangan tersendiri dalam implementasinya,  dalam mudharabah  ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya :  (i) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kata Kunci :  mudharabah, pembiayaan, tujuan ekonomi Islam
MODEL ALIANSI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PENYERAPAN KERJA ALUMNI Bambang Waluyo; Sujarwo Sujarwo
JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION Vol 1 No 2 (2017): Journal of Applied Business Administration - September 2017
Publisher : Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.137 KB) | DOI: 10.30871/jaba.v1i2.615

Abstract

Finance and Islamic Banking Department at PNJ established in 2010, produces first graduates in 2014. The activities between Finance and Islamic Banking Department and external parties inclclude with Department of Finance and Islamic Banking in the training of trainers (ToT) for the teaching staff of Islamic banking with several institutions. The research objective is to produce a model PNJ alliances with stakeholders in the development of Islamic banking and finance department to improve the quality of learning and absorption of graduates in the working area. This research used descriptive qualitative approach. Model alliances to improve the quality of learning to do PNJ with BI, OJK, training institutions, the Islamic finance industry, other universities. Model alliance absorption of graduates in the working world can do between PNJ with the Islamic finance industry. The success of the alliance is determined by factors of Senior Management Commitment, Similarity of Management Philosophies, Effective and Strong Management Team, Frequent Performance Feedback, Clearly Defined, Shared Goals and Objectives, Thorough Planning, Clearly Understood Roles, Partner Selection, and the Communication Between Partners , Obstacles faced to forge alliances with Islamic banking is their placement requirements PNJ funds in the bank. PNJ should offer advantages in alliance with Islamic banking industry is to prepare graduates who are ready to work so that will reduce the cost of training for new employees.
Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Nurafni Nurafni; Bambang Waluyo; Beniharmoni Harefa
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.100-120.2020

Abstract

The state has an important task in developing and protecting the rights of children from all possibilities that will endanger the lives of children in the future. The birth of a law governing additional penalties in the form of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children is a form of state commitment in optimizing the protection of children's rights. However, the implementation of this law does not exist yet, which hinders the enforcement of legal protection for children. This research is a normative legal research using secondary data consisting of secondary and tertiary primary legal materials collected through literature study then analyzed qualitatively and presented descriptively so as to obtain a detailed and systematic picture of the implementation of chemical castration execution of perpetrators of sexual violence against children in Indonesia. Children as victims of sexual violence and also perpetrators and even the community are entitled to get certainty about the implementation of chemical castration execution. So it is necessary to regulate the implementation of chemical castration execution to realize legal certainty while still looking at justice for victims as well as the use for perpetrators
Identifikasi Simptom Penyebab Perundungan: Upaya Menciptakan Sekolah Ramah Anak Handoyo Prasetyo; Bambang Waluyo; Subakdi Subakdi; Beniharmoni Harefa
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 2 No. 3 (2024): Juni: Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v2i3.463

Abstract

The topic of bullying is never discussed from time to time, the phenomenon of bullying is like an epidemic or a rapidly spreading disease that causes many victims. The phenomenon of bullying is increasingly growing because currently it is a modern era that cannot be separated from technological developments which have positive and negative impacts. Television or social media shows are easier for school-age children to imitate, especially behavior that is considered not good. For example, a fight scene that ends in bullying. Bullying occurs at every school level, from elementary school, middle school, high school to university, both public schools and religious schools and Islamic boarding schools. Bullying is carried out by students, teachers, parents and also school principals with the majority of victims being students. In order to protect and prevent bullying, the government has issued many laws such as the Child Protection Law, the Children's Criminal Justice System Law, the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulations, the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Regulations, Guidebooks and Programs Anti-bullying from each school and various forms of efforts to anticipate and prevent bullying in schools. In fact, the various regulations issued by the Government have not been able to overcome bullying behavior, which will even increase by 30% in 2023 compared to 2022. This research will complement other research that has been carried out previously, using a different perspective, namely with the concept of sustainability. activities through the PDCA (Plan, Do, Check, Action) system, which requires stakeholders (Government, Teachers, Parents, Students, Law Enforcement and all parties involved) to carry out systematic and holistic prevention efforts, which in every The steps taken must always be reviewed to find out whether the work plan made has succeeded in preventing or not being effective.
The Urgency of Law Enforcement Relating to Criminal Acts of Sexual Violence in Public Transportation Mode Lintang Ayu Saraswati; Bambang Waluyo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1028

Abstract

The objective of this paper is to inspect the lawful prosecution of sexual assault in public tr?nsport?tion and the application of the Sexual Violence Offenses Act to prosecute sexual assault in public tr?nsport?tion. The form of research is executed using normative juridical by applying the method of statutory and legal conceptual approach. The result reveals the enforcement of sexual assault law in the public transportation could be implemented by using the Criminal Code and the Sexual Violence Offenses Act. Nevertheless, the Sexual Violence Offenses Act will be able provide legal protection and eliminate the feeling of inequality experienced by victims of sexual assault inside the public transportation mode.
Credit or Financing Analysis in Banking Institutions in the Perspective of Qiyas Kusnoto; Athoillah, Mohamad Anton; Sholehudin, Ending; Huda, Uu Nurul; Bambang Waluyo
Nurani Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i2.24718

Abstract

Banks, including Islamic banks, prioritize caution when lending money by using credit analysis methods like the 5C and 7P frameworks. Before approving a loan or financing request, banks assess applicants to minimize the chance of defaults. Questions arise regarding the law of credit analysis in banks from the perspective of the Qur’an, which is the source of Islamic economic law. This research is qualitative research with a normative juridical approach by examining legal verses in the Qur’an and linking them to qiyas. The research results show that verse 5 and 6 of the an-Nisa contain a prohibition on handing over assets to people who are not competent to manage them and contain orders to carry out tests before handing over a funds. 'The law contained in the condition is that in the case of incompetence in managing funds, testing is required before handing over the funds. Overall, the study concludes that credit analysis practices in banks align well with these principles, making them not only advisable but also encouraged under Islamic law.
Analysis Of The Urgency Of Proving Predicate Crime In Money Laundering Cases(Predicate Crime: Human Trafficking Crime) Ardhelia Putri, Kirana; Bambang Waluyo
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3183

Abstract

Not all crimes use the same evidentiary system, one of which is Money Laundering which uses a reverse evidentiary system and does not require proof of the predicate crime. Proving the predicate crime of Human Trafficking contradicts Article 69, as well as how the evidentiary mechanism in court creates legal uncertainty. The method used is the normative legal research method, with the technique or method of data collection used being library research. The results of this study are that there must be changes regarding the mechanism of proving TPPU, especially in establishing its predicate crime. In the trial process, of course, there is no need to wait until the proof of the predicate crime is completed and decided. The trial process for TPPU cases can still be carried out but does not set aside the tracing and proving of the predicate crime. Proving the predicate crime can also analyze various other financial flows, which cannot be proven or are missed in the proof of the TPPU case. Without proof, it will lead to misuse of Article 69 of Law Number 8 of 2010. The government should be able to change or revoke Article 69 of Law Number 8 of 2010 because it is often misinterpreted by law enforcement officers and used as a loophole by suspects.
Equal Rights To Receive Legal Protection For Justice Collaborators (Bharada Richard Eliezer Case Study) Sitompul, Brisky Septian; Bambang Waluyo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.431

Abstract

This research project attempts to learn more regarding the Justice Collaborator and the progression of the Brigadier Yosua homicide investigation. This study utilizes prescriptive study findings, which addresses legal disputes that have come up and created disturbances in ordinary aspects of a community by using the provisions of beneficial law, or regulations, as the main frame of guidance. Officially identified as a judicial partner, Bharada E expects that the magistrate will take this consideration in the soon tobe conducted trial surrounding the FS-alleged killing or murder of Brigadier Yosua Hutabarat. Bharada E was granted the status of judicial associate for being willing to assist the justice system with determining the matter based on the truth of the matter. In order to provide crime for every party mindful of the use using justice accomplices seeks to reveal criminality networks, the people within them, and their reasons for the offenders. Another tactic utilized by the government to strengthen the disincentive impact on violators is to impose remitted requirements.
Co-Authors Adellia Eddiesa Putri Ardhelia Putri, Kirana Athoillah, Mohamad Anton Beniharmoni Harefa Edward Benedictus Roring Ferdinan Januari Handoyo Prasetyo Kusnoto Lintang Ayu Saraswati NurAfni NurAfni Sholehudin, Ending Sitompul, Brisky Septian Subakdi Sujarwo Sujarwo Uu Nurul Huda, Uu Nurul