Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGIES THROUGH MEDIATION TECHNICAL GUIDANCE IN LAND DISPUTE RESOLUTION Rafie, Patih Ahmad; Merta, M. Martindo; Junaidi, Junaidi
JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY SERVICE Vol. 4 No. 1 (2023): DECEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jscs.v4i1.584

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of mediation technical guidance in land dispute resolution in Sirah Pulau Padang Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. The research method used was technical guidance and interactive discussions, as well as mediation simulations involving participants from various backgrounds, such as Village Heads, Heads of Neighborhood Associations, Community Leaders, Babinsa, and community members. Data were collected through interviews, questionnaires, and observations. The evaluation results showed that the mediation technical guidance program was effective in improving participants' understanding of land dispute resolution through mediation and sparked enthusiasm in disseminating information about land dispute resolution through mediation. In addition, the mediation simulation also helped participants in identifying problems in conflicts from various perspectives and increased participants' experience in finding alternative agreements between the parties. Therefore, mediation technical guidance can be effective in empowering communities to resolve land disputes and increase legal certainty in the land context.
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Putri, Taufani Yunithia; Saputra, Citra Dewi; Merta, M. Martindo; Pratama, Alip Dian
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3153

Abstract

Pemanfaatan tanah sebagai benda berharga merupakan hak dari setiap masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati dari hasil pengelolaan tanh tersebut. Namun dalam kenyataanya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, memberikan permasalahan tersendiri lantaran tidak sebandingnya rasio antara jumlah penduduk dan jumlah luas tanah. Selain itu faktor ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial yang diawali dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan objek tanah, menyebabkan banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah yang ditelantarkan. Penelantaran tanah yang kian banyak terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dari segi administratif maupun dari segi finansial. Tentu perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap lahan dan potensi kawasan terlantar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak yang baik dalam hal ketertiban administrasi pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban kawasan dan tanah yang terlantar, serta disertai dengan pendekatan kontekstual. Dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlantar