Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : STUDI KASUS DESA MEKARWANGI KABUPATEN GARUT Fitriani, Dea Annisa; Isnawaty, Neneng Weti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i1.52845

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi infrastruktur yang tidak merata di beberapa daerah di Desa Mekarwangi serta adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekarwangi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan dimensi penelitian terkait kinerja yang dikemukakan oleh (Lijan Poltak Sinambela, 2012) yakni produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum optimal karena masih terdapat beberapa dimensi pengukuran kinerja yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya adalah rendahnya produktivitas Pemerintah Desa karena terhambat ketersediaan anggaran, rendahnya responsivitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan program pembangunan, serta masih terdapat perbedaan kondisi infrastruktur di beberapa wilayah. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa dimensi pengukuran kinerja telah terpenuhi, diantaranya adalah responsivitas pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat juga sudah cukup optimal, kemampuan Pemerintah Desa Mekarwangi dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta Pemerintah Desa Mekarwangi telah mencapai tingkat optimal dalam memenuhi nilai dan norma transparansi. This research was motivated by the uneven infrastructure conditions in several areas in Mekarwangi Village as well as the incompatibility of development with the development plans stated in the RKP. The aim of this research is to determine and analyze the performance of the Village Government in Infrastructure Development in Mekarwangi Village Garut Regency. This research uses a descriptive qualitative research approach. The data collection technique used was through observation, interviews and documentation. The results of this research show that by using research dimensions related to performance proposed by (Lijan Poltak Sinambela, 2012), namely productivity, responsiveness, accountability and accountability, it can be seen that the performance of the Village Government in implementing infrastructure development in Mekarwangi Village, Tarogong Kaler District, Garut Regency is not optimal because there are still Several dimensions of performance measurement have not been met properly, including the low productivity of the Village Government due to constraints on budget availability, the low responsiveness of the Village Government in developing development programs, and there are still differences in infrastructure conditions in several regions. However, there are also several dimensions of performance measurement that have been fulfilled, including the village government's responsiveness in recognizing community needs is also quite optimal, the Mekarwangi Village Government's ability to carry out infrastructure development is in accordance with applicable regulations, and the Mekarwangi Village Government has reached an optimal level in fulfill the values and norms of transparency.

KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BAYONGBONG KABUPATEN GARUT) Ajie, Theresa Shinta; Isnawaty, Neneng Weti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i1.52843

Penelitian yang berjudul “Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat” dilatarbelakangi oleh adanya temuan bahwa belum optimalnya tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Desa Bayongbong dengan standar pelayanan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai dalam memberikan pelayaan administrasi kepada masyarakat Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Payaman J. Simanjuntak (2011) yang mengemukakan 3 dimensi terkait dengan penilaian kinerja yaitu kompetensi individu, dukungan manajemen, dan dukungan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Kantor Desa Bayongbong tidak optimal disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kompetensi individu, dukungan manajemen, dan dukungan organisasi. Kompetensi individu yang belum memenuhi standar pelayanan, kurangnya evaluasi kinerja, dan kekurangan jumlah pelaksana. Peran krusial Kepala Desa dalam memimpin dan menciptakan iklim kerja yang kondusif juga memengaruhi kinerja. Tumpang tindih jabatan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dalam hal ini menjadi kendala utama. The research entitled "Performance of Village Office Employees in Providing Administrative Services to the Community" was motivated by the finding that the workforce or Human Resources (HR) at the Bayongbong Village Office were not yet optimal with the service standards stated in Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 About Public Services. The aim of this research is to determine the performance of employees in providing administrative services to the people of Bayongbong Village, Bayongbong District, Garut Regency. The theory used in this research is the theory from Payaman J. Simanjuntak (2011) which suggests 3 dimensions related to performance assessment, namely individual competence, management support, and organizational support. The research method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through literature studies and field studies (observation, interviews and documentation). Based on the research results, it can be concluded that the performance of Bayongbong Village Office employees is not optimal due to several factors, including individual competence, management support, and organizational support. Individual competency that does not meet service standards, lack of performance evaluation, and insufficient number of implementers. The crucial role of the Village Head in leading and creating a conducive work climate also influences performance. Overlapping positions due to limited infrastructure in this case is the main obstacle.

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT Septiani, Indira; Isnawaty, Neneng Weti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.60881

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan alat strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penggunaan SIPD melalui enam dimensi menurut model McLean & Delone tahun 2003 yang terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kegunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap pengguna SIPD di lingkungan Sekretariat DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu pengelolaan data keuangan secara terstruktur dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, kendala seperti kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi sebelumnya (SIPKD), ketidakstabilan server, dan kurangnya integrasi sistem masih menghambat efektivitasnya. Tantangan semakin besar dengan implementasi SIPD RI pada tahun 2025, yang membutuhkan proses transisi manual dan kesiapan pengguna. Dalam engoptimalkan pengelolaan keuangan menggunakan SIPD memerlukan peningkatan sistem, integrasi fitur, pelatihan intensif, serta penyediaan dukungan teknis yang responsif dan berkelanjutan. The Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintah Daerah or SIPD) at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Java Province is a strategic tool to support transparency and accountability in regional financial management. This study aims to evaluate the effectiveness of SIPD implementation through six dimensions based on the McLean & DeLone model (2003), which include information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews and observations of SIPD users within the DPRD Secretariat. The findings indicate that SIPD has facilitated structured financial data management and improved administrative efficiency. However, challenges such as manual input errors, feature limitations compared to the previous application (SIPKD), server instability, and lack of system integration still hinder its effectiveness. The challenges are expected to increase with the implementation of SIPD RI in 2025, which requires a manual transition process and user readiness. Optimizing financial management using SIPD requires system improvements, feature integration, intensive training, and responsive and sustainable technical support.

ANALISIS PENGEMBALIAN ANGGARAN PROGRAM PUMK PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2018-2021 Ulayya, Zalfaa Sacita; Isnawaty, Neneng Weti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.60944

PT Len Industri (Persero) sebagai salah satu perusahaan perseroan yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkewajiban untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Program Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (PUMK) merupakan salah satu bentuk komitmen PT Len Industri (Persero) dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan, dengan penyaluran dana berupa pinjaman modal kepada mitra binaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui varians anggaran serta penyebab terjadinya varians yang terjadi antara realisasi serta anggaran Program PUMK PT Len Industri (Persero) Tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menganalisis data menggunakan teori Analisis Varians Anggaran melalui pendekatan deskriptif berbasis data kuantitatif dari laporan keuangan Program PUMK PT Len Industri (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anggaran Program PUMK PT Len Industri (Persero) tahun 2018-2021 menunjukkan varians negatif sehingga dapat dikategorikan ke dalam favorable variance. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kondisi politik, harga bahan baku yang fluktuatif, munculnya Pandemi Covid-19, rendahnya daya pengembalian mitra binaan, hingga keterbatasan Unit CSR dalam memberikan sanksi tegas akibat aturan yang berlaku. Perlu adanya penentuan kriteria yang lebih ketat serta evaluasi dalam menyeleksi calon mitra binaan, serta penetapan alternatif lain dalam memperoleh cadangan dana untuk anggaran program pada tahun berikutnya. PT Len Industri (Persero) as one of the companies under the State-Owned Enterprises (BUMN) is obliged to carry out Environmental Social Responsibility (CSR). The Small and Medium Business Funding Program (PUMK) is a form of PT Len Industri (Persero)'s commitment to carrying out its social and environmental responsibilities, by channeling funds in the form of capital loans to fostered partners. The purpose of this study is to determine the budget variance and the causes of the variance that occurred between the realization and budget of the PT Len Industri (Persero) PUMK Program for 2018-2021. The method used in this research is a quantitative method by analyzing data using the theory of Budget Variance Analysis through a quantitative data-based descriptive approach from the financial statements of the PT Len Industri (Persero) PUMK Program. Based on the research results, it can be concluded that the 2018-2021 PT Len Industri (Persero) PUMK Program budget shows a negative variance so that it can be categorized into a favorable variance. This is motivated by several factors, such as political conditions, fluctuating raw material prices, the emergence of the COVID-19 pandemic, the low return of fostered partners, and the limitations of the CSR Unit in providing strict sanctions due to applicable regulations. It is necessary to determine stricter criteria and evaluation in selecting prospective foster partners, as well as determining other alternatives in obtaining reserve funds for the program budget in the following year.

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA CIREBON Pangestu, Nyoman Ferdi Chandra; Isnawaty, Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61457

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi publik mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi. Perencanaan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekurangan pegawai pada beberapa posisi strategis, distribusi beban kerja yang tidak merata, serta kurang optimalnya pemanfaatan data monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana SDM. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk implementasi rencana SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan SDM di BKPSDM Kota Cirebon berdasarkan empat tahapan utama: inventarisasi SDM, perkiraan kebutuhan SDM, penyusunan rencana SDM, serta monitoring dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BKPSDM Kota Cirebon telah menjalankan tahapan perencanaan SDM sesuai teori Soekidjo Notoatmodjo, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya temuan faktor penghambat utama, yakni keterbatasan anggaran, kurangnya pembaruan data secara berkala, dan minimnya koordinasi lintas instansi. Kesimpulannya, BKPSDM Kota Cirebon perlu mengoptimalkan sistem perencanaan berbasis teknologi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi untuk perencanaan SDM yang lebih baik di masa depan. Human resource planning (HRP) at Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon faces several challenges, such as a shortage of staff in key strategic positions, uneven workload distribution, and the suboptimal use of monitoring and evaluation data as a basis for HR planning. Additionally, budget constraints and lack of interagency coordination further hinder the implementation of HR plans. This study aims to analyze the HR planning process at BKPSDM Kota Cirebon based on four main stages: human resource inventory, HR needs forecasting, HR plan development, and monitoring and evaluation. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that while BKPSDM Kota Cirebon has followed the HR planning stages outlined in the theory of Soekidjo Notoatmodjo, its implementation remains ineffective. Key obstacles include limited budget allocations, infrequent data updates, and insufficient cross-agency coordination. The study concludes that BKPSDM Kota Cirebon needs to optimize technology-based planning systems, enhance interagency collaboration, and improve the effectiveness of monitoring and evaluation processes to achieve better HR planning outcomes in the future.

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN (PROKOMPIM) SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON Alam, Lola Agnes Putri; Isnawaty, Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61501

Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan (PROKOMPIM) Sekretariat Daerah Kota Cirebon menghadapi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan tugas, seperti beban kerja yang terus meningkat setiap tahunnya dan tumpang tindih tugas. Meskipun demikian, kinerja pegawai dinilai baik berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kinerja yang paling memengaruhi pencapaian kinerja optimal di Bagian PROKOMPIM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga faktor utama yang dianalisis, yaitu Kompetensi Individu, Dukungan Organisasi, dan Dukungan Manajemen, faktor Dukungan Organisasi memberikan pengaruh paling signifikan terhadap kinerja pegawai dengan kontribusi sebesar 39%, diikuti oleh Dukungan Manajemen sebesar 38%, dan Kompetensi Individu sebesar 23%. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran Dukungan Organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai Bagian PROKOMPIM, mencakup penyediaan fasilitas kerja, pengorganisasian yang baik, serta suasana kerja yang mendukung, yang menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan kinerja dan mencapai hasil yang lebih optimal. The Communication and Leadership Protocol Section (PROKOMPIM) of the Cirebon City Regional Secretariat faces a number of problems in carrying out its duties, such as the workload that continues to increase every year and overlapping tasks. However, employee performance is considered good based on data from the Accountability Statement Report (LKPJ) and Employee Work Targets (SKP). This study aims to identify the performance factors that most influence the achievement of optimal performance in the PROKOMPIM Section. This study uses a quantitative approach with the Partial Least Square (PLS) Analysis method through SmartPLS 4 software. Data were obtained through questionnaires, interviews, and observations. The results of the study indicate that of the three main factors analyzed, namely Individual Competence, Organizational Support, and Management Support, the Organizational Support factor has the most significant influence on employee performance with a contribution of 39%, followed by Management Support at 38%, and Individual Competence at 23%. The conclusion of this study emphasizes the importance of the role of Organizational Support in improving the performance of PROKOMPIM Section employees, including the provision of work facilities, good organization, and a supportive work atmosphere, which are the main keys to overcoming performance problems and achieving more optimal results.

EFEKTIVITAS PROGRAM JOB FAIR DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA CIREBON Darmawan, Nayla Tsabita Putri; Isnawaty, Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.61486

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan Program Job Fair di Kota Cirebon, antara lain rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, proses link and match antara pencari kerja dan pemberi kerja yang belum maksimal, kendala teknis dalam pelaksanaan secara virtual, serta keterbatasan jumlah perusahaan peserta yang berdampak pada terbatasnya variasi lowongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Job Fair berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan mekanisme pemantauan sesuai kerangka teori Budiani (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan pihak Disnaker, perusahaan peserta, dan pencari kerja, serta dokumentasi laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah menjangkau sasaran peserta dengan cukup baik dan mendapat dukungan melalui berbagai media sosialisasi, meskipun pemanfaatan aplikasi SIAPkerja belum optimal. Tingkat penempatan tenaga kerja lokal masih rendah (sekitar 18%), sehingga tujuan program belum sepenuhnya tercapai meskipun pemantauan dilakukan secara rutin melalui evaluasi kegiatan, pelaporan perusahaan, dan survei kepuasan. This research is motivated by several problems in the implementation of the Job Fair Program in Cirebon City, including the low absorption of local workers, a suboptimal link and match process between job seekers and employers, technical obstacles in virtual implementation, and the limited number of participating companies, which affects the variety of available job vacancies. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Job Fair Program based on the indicators of target accuracy, program socialization, goal achievement, and monitoring mechanisms, as outlined in Budiani’s (2007) framework. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews with the Manpower Office (Disnaker), participating companies, and job seekers, as well as documentation of annual reports. The findings reveal that the program has adequately reached its target participants and has been supported through various socialization media, although the utilization of the SIAPkerja application remains suboptimal. The placement rate of local workers remains low (approximately 18%), indicating that the program's objectives have not been fully achieved, despite routine monitoring through activity evaluations, company reports, and satisfaction surveys.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search