Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)

Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT. Prima Karya Sarana Medan) Natasha, Syarifah Fadillah; Epi, Yus; Ariyani, Vince; Lusiana
Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien) Vol. 4 No. 03 (2024): Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/jasmien.v4i03.668

Abstract

PT. PKSS merupakan Perusahaan yang bergerak dibidanng pengelolaan sumber daya tenaga kerja yang berada di Sumatera Utara. PT. PKSS telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu PPh pasal 23 atas pendapatan jasa outsourcing. Jasa outsourcing merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT. PKSS Medan telah sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan dianalisa. Deskriptif kualitatif juga merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi dilapangan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak berwewenang melalui wawancara, pengamatan langsung dilapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PKSS telah mematuhi ketentuan perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 dengan tepat, sesuai tarif yang berlaku dan peraturan perpajakan. Proses pencatatan dilakukan dengan sistematis dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyediaan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai jadwal, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan untuk bulan Maret yang dilakukan terlambat pada 28 April 2023, melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan.