Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi : Studi Kasus PT Telkom Indonesia Arief Rachman Afandy; Zainul Abidin; Zainul Qudsi; Samsul Arifin; Syafiul Anam
Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jumbidter.v2i3.693

Abstract

Human resource management (HRDM) is a crucial factor in supporting the success of companies in the digital era which is full of rapid change and global competition. Companies are required to not only adapt to technology, but also be able to build strategic and innovation-oriented MSDM systems. This study aims to examine the strategic role of MSDM in PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk in supporting digital transformation and achieving organizational goals. Using a literature study approach, data was obtained from books, scientific journals, company annual reports, and official online sources. The results of the study show that PT Telkom Indonesia manages human resources strategically through various initiatives, such as the Great People Development Program (GPDP), digitization of the Human Capital Management (HCM) system, and strengthening the value-based work culture of "The Telkom Way" which includes Integrity, Enthusiasm, and Totality. This approach has a positive impact on increasing employee engagement, productivity, innovation, and the company's competitiveness in the highly competitive telecommunications industry. In addition, the implementation of digital technologies in HR management, such as the use of analytics platforms for performance measurement and online learning systems, has helped companies in accelerating the internal transformation process. However, challenges such as the digital divide between employees, differences in expectations between generations, and resistance to change are still obstacles that need to be addressed with a more inclusive, adaptive, and employee-well-being-oriented management strategy. This research provides the implication that the integration of technology, organizational culture, and talent development is an important combination in creating a resilient and sustainable HR system. The limitations of the research lie in the literature approach that has not touched the empirical aspect, so it is recommended that there be field studies or in-depth interviews with related parties in the next research to get a more holistic and accurate picture.
KONTROVERSI UU CIPTA KERJA: “DEREGULASI EKONOMI ATAU PENOLAKAN PUBLIK” Fatimah Az-Zahra; Joya Amanda Pinem; Zainul Abidin; Muhammad Sabil Haq; Sekar Aulia Rambe; Jeremia Steven Tambunan; Rizal Sugiarto Situmorang; Ria Manurung; Silvia Annisa
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 10 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deregulasi menjadi alasan diusulkan dan disahkannya undangan-undangan Cipta Kerja atau Omnibus law. Dengan tantangan ekonomi global, Indonesia memerlukan upaya untuk menguatkan daya ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Namun di sisi lain masyarakat merasa dirugikan dengan hadirnya UU Cipta Kerja. Dengan menggunakan empat teori yaitu, konflik, partisipasi politik, gerakan sosial, dan deregulasi ekonomi, tulianini mengkaji bagaimana UU Cipta Kerja dapat berfungsi sebagai deregulasi ekonomi dan mengapa undang-undangan tersebut mendapatkan respon penolakan oleh masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga menggunakan metode studi literatur dan analisis wacana kritis. Di mana dara yang didapatkan berasal dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, buku, dan web berita terpercaya seperti media berita CNN Indonesia dan detik.com sebagai media analisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tulisan ini terdapat bahwa, walaupun UU Cipta Kerja bertujuan untuk memudahkan investasi dan perizinan usaha, tetapi terdapat kekurangan dalam terbentuknya undang-undang ini. UU Cipta Kerja dinilai merugikan dan mengkhawatirkan hak-hak para pekerja, partisipasi masyarakat, dan mengabaikan lingkungan alam. Akibatnya muncul penolakan seperti demo yang terjadi pada 20 Oktober 2020 yang lalu. Sehingga diperlukan peninjauan yang mendalam dan transparan terhadap UU Cipta Kerja