Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia Kertha Widya : Jurnal Hukum
Wira Sena, I Gede Arya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI BANJAR ADAT PEGUYANGAN, DESA ADAT BULELENG Nova Kusumawati, Ni Made; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2501

Abstract

Hukum Adat secara umum kita pahami sebagai hukum yang mengatursegala aspek-aspek kehidupan masyarakat adat yang telah dijamin secarakonstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Adat adalahaturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orangorang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifatdeskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengangkatan anakdi Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng berpedoman pada Awig-AwigDesa Adat Buleleng dan mengacu pada preramem Banjar Adat Peguyangan yangkhususnya merajan 3 Banjar Adat Peguyangan sehingga Awig-Awig Desa AdatBuleleng belum sepenuhnya terlaksana di Banjar Adat Peguyangan. Kedudukananak angkat di Banjar Adat peguyangan ada yang berasal dari dalam keluargapurusa yang dinamakan dengan krama tegak dan anak angkat yang dari luarkeluarga purusa dinamakan dengan krama dewa. Anak angkat sebagai kramategak berbeda kedudukan, hak dan kewajibannya dengan anak angkat sebagaikrama dewa. Dimana krama tegak mempunyai kedudukan, hak dan kewajibanterhadap orang tua angkatnya sama dengan anak kandung sedangkan krama dewatidak sepenuhnya mendapatkan hak dan melakukan kewajiban selayaknya anakkandung.
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Kawi Arta, I Komang; Wira Sena, I Gede Arya
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1127

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik denganhukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.Tindak pidanayang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orangdewasa seperti pencurian,pemerkosaan,dan pembunuhan dan lainnya.namun bukanberarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satuasas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan,asas ini dimaksudkan untukmelindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapatmenyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agarmelalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri danbertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yangberhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalamproses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, PetugasKemasyarakatan, Penyidik, Penutut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukumterhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilananak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratifdalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah denganhukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anakini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anakdi pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UUSistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anakterlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korbanmelalui musyawarah berdasarkan pendekatan restorative juscite
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN PENGASINGAN PADA TRADISI MANAK SALAH DI DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG Sari, Kadek Widya; Gede Remaja, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2632

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisiyang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi danbudaya, terdapat beberapa tradisi di Indonesia yang menyimpang danbertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunyayaitu tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia. Dari hal tersebut, yang menjadimasalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan Pasal 34 Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan upaya penyeimbanganantara penghormatan hak asasi manusia dan pelestarian tradisi Manak Salah diDesa Padangbulia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenispenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif menggambarkan pelaksanaannorma hukum mengenai HAM. Pemilihan Lokasi penelitian dilakukan di DesaPadangbulia dengan sumber data yaitu sumber data lapangan dan kepustakaan.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumentasi ataukepustakaan dan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitaspenerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia terkait dengan pengasingan pada tradisi Manak Salah di DesaPadangbulia telah efektif dilaksanakan karena tradisi Manak Salah tidakmemenuhi unsur-unsur pada pasal. Untuk menyeimbangkan antara tradisi danpenerapan HAM dilakukan dengan cara revitalisasi terhadap tradisi Manak Salah.
EFEKTIVITAS E-BERPADU (ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU) TERKAIT PENGOLAHAN DAN PERTUKARAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B) Damayanti, Putu Diah Marta; Mariadi, Ni Ny.; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2633

Abstract

Efektivitas sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yangdiluncurkan oleh Mahkamah Agung Melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 yangdisempurnakan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah aplikasi yangdigunakan untuk mempermudah proses dalam sistem peradilan pidana. Penelitianmenggunakan metode penelitian hukum empiris sifatnya deskriptif, bersumberdari kepustakaan dan lapangan yaitu berupa data sekunder, primer, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara,dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Tahapan penelitian meliputiperencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan laporan.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh Kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakandalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, haltersebut disebabkan oleh adanya kendala seperti faktor jaringan internet dimasing-masing daerah yang berbeda-beda, sumber daya manusia yang masihbanyak tidak paham akan teknologi elektronik, namun upaya untuk menghadapikendala tersebut terus dilakukan oleh Badan Peradilan dengan lebih meningkatkanfasilitas maupun struktur jaringan internet yang lebih baik dan juga lebihmeningkatkan sumber daya manusia khususnya dilingkup Badan Peradilan.
EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PERDATA DENGAN APLIKASI e-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Sulaba, Gede Edy; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2631

Abstract

Efektivitas sistem e-court diharapkan dapat meminimalisasi praktikpraktik yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan denganmekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknumoknum tertentu. Penelitian ini meneliti efektivitas upaya hukum banding dalamperkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Databersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan dataprimer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Upaya hukumbanding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B, telah berjalan dengan efektif dalam pendaftaran perkara danpembayaran biaya perkara. Namun, untuk e-litigasi, masih belum efektif.Kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditemukan: adanya gangguan padaaplikasi e-court, diupayakan penyelesaian dengan memberdayakan Sub BagianPerencaaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; pihak yang bersengketa yangtidak memiliki alamat e-mail pribadi, diupayakan dengan membolehkan memakaialamat e-mail milik orang lain, dan memberikan username dan password e-courtsehingga bisa mengakses melalui handphone keluarga; pengguna yang belummemahami secara baik sistem e-court, diupayakan dengan melakukan sosialisasimelalui video tutorial penggunaan e-court pada youtube.
Co-Authors Ariawan, Ketut Adi Ariyanti, Gusti Ayu Merti Damayanti, Putu Diah Marta Diah Miantari, Ni Kadek Gede Remaja, I Nyoman I Komang Kawi Arta Juli Karmawan, I Kadek Mahendra, Komang Febri Mariadi, Ni Ny. Marta Damayanti, Putu Diah Mas Suriadnyani, I.G.A.A Radra Nova Kusumawati, Ni Made Pratama, I Putu Andika Sari, Kadek Widya Sulaba, Gede Edy Surata, I Gede Surata, I Nyoman Wiryanta, Kadek Benny