Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA
Made Emy Andayani Citra
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENCEGAH TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR Made Emy Andayani Citra; I Made Sudirga
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i1.994

Abstract

Land is a very important thing for human survival, this is important because land is usually used to build buildings on it such as buildings, offices, housing and others. Land is important because it is used as a source of livelihood, which is land used as agriculture, animal husbandry, plantations and others. As the population grows, the need for land for residential needs and development needs is increasing, while the area of ​​land is relatively fixed. Although land has many benefits, land can also trigger disputes between people and others, because every human being wants to control the land owned by someone else due to the natural resources contained therein, or because of the value that can be generated from the land.With the increasing number of disputes that occur due to the land, there needs to be a breakthrough in handling it, so that with the issuance of the Systematic Complete Land Registration (PTSL) program it is very feasible to do to at least minimize the land dispute.
EKSISTENSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENCEGAH TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR Made Emy Andayani Citra; I Made Sudirga
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i1.994

Abstract

Land is a very important thing for human survival, this is important because land is usually used to build buildings on it such as buildings, offices, housing and others. Land is important because it is used as a source of livelihood, which is land used as agriculture, animal husbandry, plantations and others. As the population grows, the need for land for residential needs and development needs is increasing, while the area of ​​land is relatively fixed. Although land has many benefits, land can also trigger disputes between people and others, because every human being wants to control the land owned by someone else due to the natural resources contained therein, or because of the value that can be generated from the land.With the increasing number of disputes that occur due to the land, there needs to be a breakthrough in handling it, so that with the issuance of the Systematic Complete Land Registration (PTSL) program it is very feasible to do to at least minimize the land dispute.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DIRI PRIBADI DI ERA EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA) Made Emy Andayani Citra; Abu Bakar Munir; Kt Sukawati Lanang P. Perbawa; Lis Julianti; I Dewa Gede Aryaka Aryamisra; Ni Wayan Dita Maharani
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8238

Abstract

Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Tujuan Umum penelitian ini adalah Terbangunnya model pengaturan perlindungan terhadap data diri pribadi dalam sistem hukum Indonesia di era ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang aman terhadap data diri pribadinya, sedangkan tujuan khusus adalah: 1) Menganalisis pengaturan hukum yang digunakan untuk dalam perlindungan data diri pribadi di Indonesia dan juga di Malaysia untuk memformulasi model perlindungan data pribadi di Indonesia yang nyaman dan memberikan kepastian hukum, 2) Mengimplementasikan model perlindungan terhadap data diri pribadi dalam sistem hukum Indonesia di era ekonomi digital melalui studi perbandingan dengan pengaturan perundang-undangan perlindungan data diri pribadi yang ada di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Socio Legal Research, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengidentifikasi secara sistematis bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik bola salju, teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluatif dan argumentative.
AKIBAT HUKUM TERKAIT HARGA YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN KUTA UTARA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Made Emy Andayani Citra; Kadek Apriliani; Ida Ayu Tuti
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang- undangan, namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG PIUTANG (Study kasus Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps) Patrisia Ludovika Manse; I Made Sudirga; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam proses jual beli tanah merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, sebelum perjanjian pokonya yaitu akta jual beli (AJB) ditandatangani, yang tujuannya dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli rumah, baik rumah susun maupun rumah yang di kembangkkan oleh developer sehingga perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual tidak sah untuk dipakai sebagai dasar peralihak hak atas tanah.
Problematika Hukum Renewable Energy Dalam Menciptakan Green Investment Pada Sektor Pariwisata : Peluang Dan Tantangan Nengah Teguh Artha Sedana; Ni Made Suartini; Lis Julianti; Made Emy Andayani Citra; A.A Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12708

Abstract

Indonesia has an important role in improving the global environment. One of the efforts made is to create new economic instruments that aim to reduce risks and provide opportunities for capital flow growth in various sectors. However, to date, it cannot be denied that Indonesia still depends on environmentally unfriendly investments. Monetary policies that rely on extractive investments have become the main choice in Indonesia's financial and development approaches. One way to address challenges in the tourism industry is to make green investments to overcome the negative impacts on environmental damage. The use of energy transition is one solution that can be offered in the development of green investment in the tourism service sector. The research method used in this study is the Socio Legal Research method, where legal materials are collected by systematically compiling and identifying primary, secondary, and tertiary legal materials using the snowball technique. The analysis of legal materials is carried out using descriptive, comparative, evaluative, and argumentative techniques. The results of the study show that the implementation of energy transition policies to realize green investment in Indonesia still faces various obstacles, namely legal inconsistencies related to the use of renewable energy and policies on green investment, as well as economic obstacles related to limited budgets and technology in implementing this energy transition.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERIKLANAN TERHADAP SIARAN IKLAN YG MERUGIKAN KONSUMEN I Made Edy Ariawan; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha periklanan terhadap siaran iklan yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang membahas tentang norma kabur terhadap belum jelasnya siapa yang dimaksud pelaku usaha periklanan dalam pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengingat dalam pelaku usaha periklanan terdapat tiga subjek hukum yaitu : Pengiklan, biro iklan, dan media penyiaran. Kesimpulan penelitian ini bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Siaran Iklan Yang Merugikan Konsumen yaitu tanggung jawab tergantung pada bobot keterlibatannya, pengiklan harus mempertanggung jawabkan produk atau jasa yang ditawarkannya sehingga tanggungjawabnya berbentuk product liability dan profesional liability. Sedangkan perusahaan iklan dan media penyiaran sebagai penyedia jasa untuk menayangkan iklan pengiklan tanggung jawabnya berbentuk tanggung jawab profesional liability.
Co-Authors A.A Kt. Sudiana Abu Bakar Munir I Dewa Gede Aryaka Aryamisra I Made Edy Ariawan I Made Sudirga I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida Ayu Tuti Kadek Apriliani Kt Sukawati Lanang P. Perbawa Lis Julianti Nengah Teguh Artha Sedana Ni Made Suartini Ni Wayan Dita Maharani Patrisia Ludovika Manse