Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat
I Wayan Wahyu Wira Udytama
Unknown Affiliation
Dentistry Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT DIGITAL NOMADS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Putu Lantika Oka Permadhi; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.9299

Abstract

Digital nomad merupakan salah satu hal yang menarik dari digital tourism, dikarenakan dimana seseorang mampu membangun suatu kultur kerja tanpa harus ke tempat kerjanya bahkan bisa sembari untuk berlibur sehingga terdapat kesinambungan dengan sistem remote working yang saat ini semakin luas. sebuah problematika dimana hal ini yang seharusnya para warga negara asing yang datang ke Bali menjadikan suatu peningkatan pendapatan oleh masyarakat namun dengan adanya pergeseran akibat para digital nomad yang saat ini menjadikan bali sebagai tempat kerja untuk menghasilkan pendapatan dirinya sendiri. Dengan hal tersebut, permasalahan yang dikaji yaitu problematika hukum terkait digital nomads ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil pembahasannya berkaitan dengan problematika hukum digital nomad yang ada di Indonesia dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kehadiran digital nomad. Sehingga untuk dapat melihat keberadaan dan eksistensi dari digital nomad perlu dikaji lebih dalam terkait dari aspek hukum dari digital nomad yaitu adanya hubungan kerja, pekerja lepas dan pemanfaatan teknologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan tindakan atau peristiwa hukumnya
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP I Wayan Wahyu Wira Udytama; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.048 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2982

Abstract

Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern. Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembagan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeraan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatanya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan.
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN WILAYAH DESA ADAT DAN MENJAWAB KEPERLUAN TANTANGAN INVESTASI PARIWISATA DI BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut meupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan data dan gejala hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Adat di Bali sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian wilayah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan budaya di Bali dengan jalan menciptakan perangkat hukum adat yang mengakomodir kepentingan pelestrian wilayah desa adat serta tidak menutup perkembangan pariwisata yang akan dijalankan di wilayah desa adat masing masing, hanya saja desa adat boleh melakukan pembatasan sejauh mana investasi dapat dilakukan, model pengembangan pariwisata desa adat dan pemetaan kawasan di wilayah desa adat. Desa adat masih terkendala untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan faktor internal desa adat dan faktor eksternal desa adat, sehingga rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya pendmpingan kepada desa adat terkait dengan pola pengembangan pariwisata yang tidak merubah alam lingkungan wilayah desa adat baik dari dinas terkait dalam hal ini Dinas pendampingan Desa Adat, Dinas pariwisata serta akademisi.
AKIBAT HUKUM TERKAIT HARGA YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN KUTA UTARA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Made Emy Andayani Citra; Kadek Apriliani; Ida Ayu Tuti
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang- undangan, namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Yogi Yasa Wedha; Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, the phenomenon of child adoption is very common even though in each traditional region, there are various different procedures and systems. In some cases, adopted children completely sever their relationship with their biological parents, and in other cases there are also those who retain the right to continue their relationship with their biological parents. The definition of an adopted child in Bali is someone else's child who someone takes, cares for and treats as their own offspring. In its development, adoption of children in Bali is no longer in accordance with existing regulations, especially the conditions for children being adopted. The adoption of a child will also result in inheritance for the adopted child himself. This development certainly raises its own problems, both regarding the adoption of children and their inheritance. So based on the description above, the aim of this research is to examine the traditional procedures for adopting children according to the Balinese Customary Law Perspective as well as the position of adopted children regarding their parents' inheritance
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN NYURAT AKSARA BALI PADA ANAK-ANAK DI PASRAMAN BUDI PAKERTI NAWASENA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Ni Putu Kepramareni; Ni Putu Mira Andika Putri; Ni Wayan Amira Uyeni
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jadma.v5i2.10070

Abstract

Aksara Bali merupakan salah satu kebudayaan Hindu Bali yang perlu untuk tetap dilestarikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aksara bali semakin tergerus dan keberadaannya mulai hampir punah. Pengaruh globalisasi akan berdampak pada masuknya budaya luar sehingga dapat mengikis budaya yang sudah melekat dalam diri. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi suku kata dasar dikarenakan suku kata dasar aksara Bali hampir memiliki struktur yang sama. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat melaksanakan pelatihan dan pendampingan nyurat aksara bali kepada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman nyurat aksara bali pada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan metode antara lain observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman anak-anak yang sebelumnya belum mengetahui dan memahami tentang aksara bali, baik itu aksara dasar yaitu aksara wianjana dan akhirnya sudah mulai memahami dan mengetahui. Selain itu, pemberian kuis yang ditulis di papan sebagai bahan evaluasi seberapa besar pemahaman anak-anak terhadap aksara bali, terlihat bahwa dengan diadakan kuis tersebut sangat berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemahaman aksara bali pada anak-anak di Pasraman Budi Pakerti Nawasena.
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR Tri Siyaminingsih; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan nilai kearifan lokal. Desa Adat Panjer, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menerapkan awig-awig sebagai aturan adat dalam pengelolaan lingkungan. Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta analisis dokumen peraturan desa dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Panjer aktif dalam menjaga lingkungan melalui penerapan sanksi bagi pelanggar awig-awig, kegiatan gotong royong membersihkan desa, serta pelestarian sumber daya alam dan sungai. Namun, implementasi aturan ini menghadapi kendala, seperti perubahan gaya hidup masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan pada beberapa pihak, serta meningkatnya jumlah penduduk yang memperbesar produksi limbah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan adat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari I Gusti Ngurah Anom I Made Wisnata Putra Ida Ayu Tuti Kadek Apriliani Made Emy Andayani Citra Made Hendra Wijaya Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini Ni Putu Mira Andika Putri Ni Wayan Amira Uyeni Nyoman Ayu Juliana Dewi Putu Kepramareni Putu Lantika Oka Permadhi Putu Wisnu Nugraha Tri Siyaminingsih Yogi Yasa Wedha