Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

AKIBAT HUKUM TERKAIT HARGA YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN KUTA UTARA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Made Emy Andayani Citra; Kadek Apriliani; Ida Ayu Tuti
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang- undangan, namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen
Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Kadek Apriliani; I Gusti Ayu Sita Maharani; Dennis Santoso Ratu
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 21 of 2024 regarding Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) and evaluates the legal protection for participants in disputes using a normative method. The focus of this research is on the alignment of Tapera regulations with the principles of social justice within the Indonesian legal system. The findings indicate that Tapera is designed to meet the housing needs of low-income communities, reduce socio- economic disparities, and ensure transparency and accountability in fund management. However, the policy has been criticized for imposing significant salary deductions on workers, especially during difficult economic conditions. Legal protection for participants, including clear and transparent dispute resolution mechanisms, is essential to ensure fairness and security. This study concludes that improvements in the implementation of Tapera are necessary to achieve the national housing goals equitably and fairly.
PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK WISATA CEKING RICE TERRACE DALAM PERSPEKTIF TRIPLE HELIX Ni Putu Tarisa Normalia Dewi; Flaurencia D’Josephine Christiandy; Kadek Apriliani; Putu Angga Pratama Sukma; Putus Bagus Dananjaya
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i02.10539

Abstract

Terasering adalah metode budidaya lahan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Tidak hanya bermanfaaat dalam pertanian, terasering juga menyajikan keindahan alam sehingga menjadikan terasering sebagai daya tarik wisata yang populer dewasa ini. Salah satu objek wisata terasering adalah Wisata Ceking Rice Terrace di Desa Adat Tegalalang. Pengelolaan objek wisata Ceking Rice pada mulanya kurang efektif dan muncul banyak tantangan serta kesulitan, maka dari itu konsep Triple Helix relevan terhadap pengelolaan objek wisata. Dengan metode normatif, konsep Triple Helix digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis interaksi antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis dalam mengembangkan solusi komprehensif untuk pengelolaan Ceking Rice Terrace. Pendekatan ini mendorong pembangunan yang terkendali, menghormati nilai konservasi, dan didukung oleh perjanjian yang menyeimbangkan pelestarian warisan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, Triple Helix yang memiliki tiga pihak, yakni pemerintah desa adat, akademis, dan pebisnis memiliki peran penting masing-masing. Pemerintah desa adat berfokus pada regulasi yang melindungi objek wisata, menjadikan pedoman serta batas bagi pebisnis yang prioritasnya adalah mengelola objek wisata. Sementara itu, pihak akademis menitikberatkan pada edukasi, penelitian, dan perjanjian. Ketiga pihak tersebut harus mampu berkolaborasi dalam mengelola objek wisata sehingga tidak menimbulkan kerugian.
Keabsahan Perjanjian Waralaba Secara Digital Kadek Apriliani
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam bentuk digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis data seperti peraturan perundangundang dan literatur hukum yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian Waralaba (Franchise) berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia yang didalamnya memuat Klausula wajib perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Keabsahan Perjanjian Waralaba digital diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Ni Made Suartini; Kadek Apriliani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hanya untuk jabatan dan hubungan kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu bagi TKA secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. Dasar pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir apabila: pekerja meninggal dunia, berakhirnya perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keadaan tertentu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TKA Berstatus PKWT Dalam Perkara Hubungan Industrial dapat berupa pemberian sanksi hukum yaitu: 1. Sanksi Administratif, 2) Sanksi Perdata, dan 3) Sanksi Pidana. Terdapat kabur Norma pada pasal 58 ayat (2) tentang masa percobaan dan pasal 168 ayat (1) tentang pengunduran diri pada Perkara hubungan industrial dengan putusan Nomor 8/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS. Sanksi hukumnya yaitu ditolak seluruhnya gugatan penggugat serta eksepsi tergugat dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- bagi penggugat maupun tergugat.
Regresi Kualitas Tenaga Kerja Indonesia: Tinjauan Keterkaitan antara Persyaratan Penampilan Fisik dan Batasan Usia dalam Seleksi Pekerja Kadek Apriliani; Ni Nyoman Candra Dita Sari; Ni Nyoman Chindera Rahayu
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12700

Abstract

This article discusses the phenomenon of declining workforce quality in Indonesia caused by the implementation of physical appearance standards also referred to as being “good-looking” and age restrictions in the recruitment process. In practice, many companies prioritize non-substantial criteria such as attractive appearance and young age over competence, experience, and work skills. This approach not only creates discrimination against certain groups, such as older productive-age workers and individuals with non-ideal physical conditions,but also contributes to a mismatch between labor market demands and the qualifications of recruited workers. Through qualitative data analysis and literature review, this study highlights the negative impacts of discriminatory recruitment practices on productivity, efficiency, and inclusivity in the Indonesian workforce. The importance of reforming employment policies to be more equitable and competency- based is also emphasized to improve the quality of national human resources
Pembelajaran Menyenangkan dengan Edpuzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa I Gusti Agung Gede Wiadnyana; Ni Ketut Erawati; Febriani Kezia; Kadek Apriliani
Emasains : Jurnal Edukasi Matematika dan Sains Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Biologi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.6635412

Abstract

Pandemi Covid- 19 merupakan wabah penyakit yang menyerang di seluruh dunia. Semua aspek kehidupan menjadi terganggu. Salah satunya adalah pendidikan, anak – anak belajar bukan lagi di sekolah, melainkan dari rumah mereka masing masing Hal itu tentu saja sulit untuk dilakukan. Keadaan ini membuat baik peserta didik dan orang tua pun menjadi frustasi. Agar peserta didik senang belajar ada beberapa cara inovatif yang dapat dilakukan. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan Edpuzzle. Penelitian ini adalah penelitian kajian literatur dengan tujuan untuk mengetahui penerapan edpuzzel dalam meningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukan bahwa edpuzzel dapat meningkat motivasi dan hasil belajar peserta didik sebesar 29,02 % dengan respon positif dari peserta didik terhadap edpuzzel ini. Penggunaan edpuzzel ini membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan dengan mudah mempelajari dan memahami materi yang dipelajari.
Sistem Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pengusaha Berdasarkan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Desi Purnani Adam; Kadek Apriliani
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12715

Abstract

Asas yuridikitas adalah fondasi penegakan hukum, namun keadilan menjadi tujuan utamanya. Artikel ini menganalisis relasi keduanya melalui teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum dan keadilan sosial, serta konsep keadilan prosedural Rawls. Studi jurnal hukum 2020-2025 menyoroti tantanga dan inovasi dalam implementasi asas yuridikitas yang berkeadilan. Sinergi antara kepastian hukum dan nilai keadilan esensial untuk penegakan hukum yang ideal. Penelitian ini menyimpulka bahwa harmonisasi keduanya memerlukan upaya berkelanjutan dalam sistem hukum
Peran Ditpolairud Polda Bali dalam Pelaksanaan Patroli Laut Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Perairan Provinsi Bali I Gede Danu Dirta Darmawan; Kadek Apriliani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 6 No. 01 (2026): EDISI APRIL 2026: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand and analyze the role of the Bali Regional Police Water and Air Directorate (Ditpolairud Polda Bali) in conducting maritime patrols to prevent criminal acts in the waters of Bali Province, as well as to identify the obstacles encountered in carrying out these duties. This study employs a sociological approach, which is then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that Ditpolairud Polda Bali plays a strategic role in maintaining the security of the waters through regular maritime patrols and the development of coastal communities. However, the implementation of patrols still faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, personnel shortages, and unpredictable weather and geographical conditions. The conclusion of this study is that the role of the Bali Police Marine and Air Directorate in conducting sea patrols has been running quite well and contributes to efforts to prevent criminal acts in the waters of Bali Province. Nonetheless, there is a need to improve capacity, both in terms of facilities and infrastructure, the quality of human resources, and inter-agency coordination so that task implementation can run more optimally in the future.