Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Emasains : Jurnal Edukasi Matematika dan Sains JUMAHA YUSTHIMA
Kadek Apriliani
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementation of Tourism Activities on MFN (Most-Favoured- Nation Treatment) and (NT) National Treatment Principle Kadek Apriliani; I Dewa Ayu Devi Maharani Santika
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.1.4692.9-14

Abstract

This study aims to find out the principles of Most Favored Nation (MFN) and National Treatment (NT) in the Provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism. This type of research is normative legal research with a statutory approach. The research materials used are primary and secondary by connecting problems from various sources, literature studies into data collection techniques and data processing systematically and logically and analyzed with perspective analysis methods. In accordance with the formulation of the problem, this research is to examine the principles of Most Favored Nation (MFN) and National Treatment (NT) contained in the Provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism.
LEGAL PROTECTION FOR OUTSOURCED WORKERS IN WAGES IN COMPANIES IN INDONESIA Kadek Apriliani; I Nyoman Putu Budiartha; Johannes Ibrahim Kosasih; I Wayan Gde Wiryawan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.1.9452.24-33

Abstract

Regarding the wage system for outsourced workers in companies in Indonesia, it has not been clearly regulated in Indonesian laws and regulations (Empty Norms), meaning that there is no law that specifically regulates wages for outsourced workers, so there is a need for legal protection for wages of outsourced workers. Based on these problems, the legal issues raised in this research are to analyze (1) the philosophical basis for regulating wages for outsourced workers, (2) the form of legal protection for the wages of outsourced workers in companies in Indonesia, (3) the legal construction of the wage model for outsourced workers. power in companies in Indonesia. The research method used is the normative legal research method. The results of the research show that (1) the philosophical basis for regulating wages for outsourced workers is to show that the state must protect every citizen for the sake of realizing general welfare as stated in paragraph 4 of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) the form of legal protection for the wages of outsourced workers Companies in Indonesia must comply with the rights and obligations of workers, where it is clear that the laws and regulations regulate workers' wages in accordance with the Provincial Minimum Wage (referred to as UMP) The form of protection that can be given to transferred workers if there is a dispute between the worker and the outsourcing company is preventive legal protection and representative legal protection, both non-litigation and litigation. (3) the legal construction of the wage model for outsourced workers in companies in Indonesia aims to provide legal protection for outsourced workers and to resolve empty norms in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Becoming Law. The empty norms occur because Article 88 which regulates wages does not clearly regulate the wages of outsourced workers.
AKIBAT HUKUM TERKAIT HARGA YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN KUTA UTARA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Made Emy Andayani Citra; Kadek Apriliani; Ida Ayu Tuti
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang- undangan, namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen
Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Kadek Apriliani; I Gusti Ayu Sita Maharani; Dennis Santoso Ratu
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 21 of 2024 regarding Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) and evaluates the legal protection for participants in disputes using a normative method. The focus of this research is on the alignment of Tapera regulations with the principles of social justice within the Indonesian legal system. The findings indicate that Tapera is designed to meet the housing needs of low-income communities, reduce socio- economic disparities, and ensure transparency and accountability in fund management. However, the policy has been criticized for imposing significant salary deductions on workers, especially during difficult economic conditions. Legal protection for participants, including clear and transparent dispute resolution mechanisms, is essential to ensure fairness and security. This study concludes that improvements in the implementation of Tapera are necessary to achieve the national housing goals equitably and fairly.
PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK WISATA CEKING RICE TERRACE DALAM PERSPEKTIF TRIPLE HELIX Ni Putu Tarisa Normalia Dewi; Flaurencia D’Josephine Christiandy; Kadek Apriliani; Putu Angga Pratama Sukma; Putus Bagus Dananjaya
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i02.10539

Abstract

Terasering adalah metode budidaya lahan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Tidak hanya bermanfaaat dalam pertanian, terasering juga menyajikan keindahan alam sehingga menjadikan terasering sebagai daya tarik wisata yang populer dewasa ini. Salah satu objek wisata terasering adalah Wisata Ceking Rice Terrace di Desa Adat Tegalalang. Pengelolaan objek wisata Ceking Rice pada mulanya kurang efektif dan muncul banyak tantangan serta kesulitan, maka dari itu konsep Triple Helix relevan terhadap pengelolaan objek wisata. Dengan metode normatif, konsep Triple Helix digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis interaksi antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis dalam mengembangkan solusi komprehensif untuk pengelolaan Ceking Rice Terrace. Pendekatan ini mendorong pembangunan yang terkendali, menghormati nilai konservasi, dan didukung oleh perjanjian yang menyeimbangkan pelestarian warisan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, Triple Helix yang memiliki tiga pihak, yakni pemerintah desa adat, akademis, dan pebisnis memiliki peran penting masing-masing. Pemerintah desa adat berfokus pada regulasi yang melindungi objek wisata, menjadikan pedoman serta batas bagi pebisnis yang prioritasnya adalah mengelola objek wisata. Sementara itu, pihak akademis menitikberatkan pada edukasi, penelitian, dan perjanjian. Ketiga pihak tersebut harus mampu berkolaborasi dalam mengelola objek wisata sehingga tidak menimbulkan kerugian.
Keabsahan Perjanjian Waralaba Secara Digital Kadek Apriliani
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam bentuk digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis data seperti peraturan perundangundang dan literatur hukum yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian Waralaba (Franchise) berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia yang didalamnya memuat Klausula wajib perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Keabsahan Perjanjian Waralaba digital diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Ni Made Suartini; Kadek Apriliani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hanya untuk jabatan dan hubungan kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu bagi TKA secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. Dasar pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir apabila: pekerja meninggal dunia, berakhirnya perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keadaan tertentu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TKA Berstatus PKWT Dalam Perkara Hubungan Industrial dapat berupa pemberian sanksi hukum yaitu: 1. Sanksi Administratif, 2) Sanksi Perdata, dan 3) Sanksi Pidana. Terdapat kabur Norma pada pasal 58 ayat (2) tentang masa percobaan dan pasal 168 ayat (1) tentang pengunduran diri pada Perkara hubungan industrial dengan putusan Nomor 8/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS. Sanksi hukumnya yaitu ditolak seluruhnya gugatan penggugat serta eksepsi tergugat dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- bagi penggugat maupun tergugat.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OBYEK WISATA TERAS SAWAH CEKING ANTARA DESA ADAT TEGALALANG DAN DESA ADAT KEDISAN KABUPATEN GIANYAR BALI Kadek Apriliani; Putu Angga Pratama Sukma; Putu Bagus Dananjaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6427

Abstract

Tourism sector development contributes to regional income growth. One example is Gianyar Regency, which has various tourist destinations, including the Ceking Terrace Tourist Attraction. This destination is famous for its terraced views located in Kedisan Traditional Village, Tegallalang District. This research discusses the regulation and implementation of the profit-sharing agreement in the management of the Ceking Terrace Tourist Attraction. The method used is empirical legal research. The results of the study show that the legal regulation regarding the profit-sharing in the management of this tourist attraction is governed by the Gianyar Regency Regional Regulation No. 10 of 2013. This regulation stipulates that traditional villages and traditional institutions have rights within the profit-sharing system for managing this tourist attraction. The profit-sharing agreement includes the rights and obligations of the involved parties, including the management body of the Ceking Terrace Tourist Attraction, which is entitled to guarantees as per the agreed contract. The management body is also obligated to ensure the smooth operation of the management. Additionally, landowners are entitled to compensation for the rice fields used as tourist attractions, with the obligation to maintain its beauty in accordance with the agreement
Regresi Kualitas Tenaga Kerja Indonesia: Tinjauan Keterkaitan antara Persyaratan Penampilan Fisik dan Batasan Usia dalam Seleksi Pekerja Kadek Apriliani; Ni Nyoman Candra Dita Sari; Ni Nyoman Chindera Rahayu
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12700

Abstract

This article discusses the phenomenon of declining workforce quality in Indonesia caused by the implementation of physical appearance standards also referred to as being “good-looking” and age restrictions in the recruitment process. In practice, many companies prioritize non-substantial criteria such as attractive appearance and young age over competence, experience, and work skills. This approach not only creates discrimination against certain groups, such as older productive-age workers and individuals with non-ideal physical conditions,but also contributes to a mismatch between labor market demands and the qualifications of recruited workers. Through qualitative data analysis and literature review, this study highlights the negative impacts of discriminatory recruitment practices on productivity, efficiency, and inclusivity in the Indonesian workforce. The importance of reforming employment policies to be more equitable and competency- based is also emphasized to improve the quality of national human resources
Pembelajaran Menyenangkan dengan Edpuzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa I Gusti Agung Gede Wiadnyana; Ni Ketut Erawati; Febriani Kezia; Kadek Apriliani
Emasains : Jurnal Edukasi Matematika dan Sains Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Biologi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.6635412

Abstract

Pandemi Covid- 19 merupakan wabah penyakit yang menyerang di seluruh dunia. Semua aspek kehidupan menjadi terganggu. Salah satunya adalah pendidikan, anak – anak belajar bukan lagi di sekolah, melainkan dari rumah mereka masing masing Hal itu tentu saja sulit untuk dilakukan. Keadaan ini membuat baik peserta didik dan orang tua pun menjadi frustasi. Agar peserta didik senang belajar ada beberapa cara inovatif yang dapat dilakukan. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan Edpuzzle. Penelitian ini adalah penelitian kajian literatur dengan tujuan untuk mengetahui penerapan edpuzzel dalam meningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukan bahwa edpuzzel dapat meningkat motivasi dan hasil belajar peserta didik sebesar 29,02 % dengan respon positif dari peserta didik terhadap edpuzzel ini. Penggunaan edpuzzel ini membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan dengan mudah mempelajari dan memahami materi yang dipelajari.
Co-Authors Dennis Santoso Ratu Febriani Kezia Flaurencia D’Josephine Christiandy I Dewa Ayu Devi Maharani Santika I Gusti Agung Gede Wiadnyana I Gusti Ayu Sita Maharani I Made Ode Subawa I Nyoman Putu Budiartha I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida Ayu Tuti Johannes Ibrahim Kosasih Made Emy Andayani Citra Ni Made Suartini Ni Nyoman Candra Dita Sari Ni Nyoman Chindera Rahayu Ni Putu Tarisa Normalia Dewi Putu Angga Pratama Sukma Putu Bagus Dananjaya Putus Bagus Dananjaya