Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : PKM Maju UDA

SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG Gomgom T.P Siregar; Muhammad Ansori Lubis
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.381 KB)

Abstract

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Darma Agung Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan untuk lebih memahamkan pentingnya Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Alusianto Hamonangan; Muhammad Ansori Lubis; Mhd Taufiqurrahman; Rudolf Silaban
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.446 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182

Abstract

A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it still exists to run its business, as usual, a limited liability company does not go bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company is declared bankrupt and has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited company. However, with the bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the declaration of bankruptcy. This study uses a juridical normative method, in which all sources are taken from literature, laws and other media. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents. As a result of the law that occurs from the bankruptcy of a limited liability company, it is hoped that the management of the company will carry out their duties and authority to the maximum in order to avoid bankruptcy which results in large losses to the company, especially losses incurred to debtors.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Muhammad Ansori Lubis; Syawal Army Siregar
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.028 KB)

Abstract

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan diversi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan restorative justice dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep restorative justice sebagai upaya memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, dengan mengadakan penelitian di lembaga/instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadian Negeri Medan, maka pelaksanaan restorative justice di Wilayah Hukum Pengadilan Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice dalam Undang-Undang SPPA, dilaksanakan melalui penerapan Diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses in formal, dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
SOSIALISASI PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERBASIS MANAJEMEN SYARIAH DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN Reza Nurul Ichsan; Mhd Ansori Lubis; Venny Fraya Hartin Nst; Nazla Rachma Panggabean
PKM Maju UDA Vol 4 No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3699

Abstract

Dikecamatan Medan Area menjadi tempat dilaksanakan pengabdian kepada Masyarakat, merupakan bagian wilayah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan aktivitas UMKM dilaksanakan pada kalangan menengah kebawah, akan tetapi belum terfokus kepada pengembangan UMKM yang dikelolanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan Rita handayani (2017) bahwa Akses Perbankan berhubungan negatif dan signifikan terhadap Pengembangan UMKM diKecamatan Medan Denai, Perluasan Pemasaran berhubungan positif dan Signifikan terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Medan Denai Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan akses perbankan dalam pengembangan UMKM sangat penting untuk mendorong UMKM lebih naik kelas. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang kini akan dilaksanakan merupakan program yang terstruktur dan terorganisir. Hasil Kegiatan pengabdian Masyarakat ini Dengan empat tujuan Manajemen Sumber daya Insani yaitu tujuan sosial, Tujuan Organisasi, Tujuan Fungsional, Tujuan Individual yang didasari Al-Qur’an dan hadist dengan pengembangan Sumber Daya Insani untuk mengelola UMKM menjadi lebih baik berdasarkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 125. UMKM punya peran penting dalam Pembangunan Nasional maka diperlukan produk keunggulan yang berdaya saing, dan nilai alami atau absolut dan nilai yang diperoleh. Dengan manfaat tersebut maka pengetahuan UMKM, keterampilan mengelola UMKM, kemampuan Pengembangan UMKM, sikap disiplin mengatur keuangan UMKM dan perilaku yang proposional sangat diperlukan dalam mengelola UMKM di wilayah kecamatan Medan Area agar semakin maju.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.