Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.05
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum JURNAL MERCATORIA Jurnal Darma Agung JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Prointegrita Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Lubis, Mhd. Ansori
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ade Tamara Marpaung; Kevin Donaro Marpaung; Muhammad Yasid; Mhd. Ansori Lubis
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2792

Abstract

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk megusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh MenkumHAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, makalah dan media lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedua dampak pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan ketiga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentanganDi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI N0.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Lase, Yones Irawan; Ndruru, Onekhesi; Marbun, Jaminuddin; Lubis, Mhd. Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4247

Abstract

Perlindungan hukum bagi generasi muda yang melakukan aksi demonstrasi kriminal merupakan salah satu bentuk keadilan dalam masyarakat, karena hal tersebut telah menjadi aturan penting yang paling penting di Republik Indonesia yang menjamin keberlangsungan sistem berbasis suara dan kebebasan bersama sesuai budaya masyarakat. demikianlah kedudukan Pancasila dalam Negara kita sebagai gaya hidup (reasoning of life) dan lebih jauh lagi sebagai landasan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan. Oleh karena itu, generasi muda yang bergelut dengan hukum diupayakan untuk diberikan perlindungan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Simarmata, Lewister d.; Gultom, Maidin; Lubis, Mhd. Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.911

Abstract

Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Lubis, Muhammad Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.280

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children related to Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts brings a new paradigm in the handling of children facing the law, especially in this case children who commit crimes.The research method used in this study is a normative juridical research method; the study of legal principles, legal norms in the laws and regulations and court decisions.The research finding shows that legal protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system is a special treatment in order to ensure the physical and mental growth of children as the next generation that must be considered in the future.So the goal of juvenile justice is not only to declare whether a concrete event is proven and then to make a verdict, but to settle a child's case, if it reaches the court level, the case must be resolved, not until the verdict cannot be implemented or even cause new cases or problems.
Co-Authors Ade Tamara Marpaung Ahmad Zukri Alrasyid Alusianto Hamonangan Anhar, Chairil Antonyus Hutahayan Bilin Santoriko Sinaga Budiono Saputro Darwin S. Pangaribuan Darwin Sinabariba Daudsyah, Teuku Devi Siringo-ringo Diana R. Hutasoit Donna Mariana Hutabarat Fauzi, Mhd. Iqbal Fidelis P Simamora Fidelis Pangondian Simamora Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani Frans Sindi Butar-Butar Gaol, Jonner Lumban Gomgom TP Siregar Harles R. Gultom Immanuel Barasa Irwansyah Irwansyah Joel Morgan Sinaga Kevin Donaro Marpaung Lase, Yones Irawan Lestari Victoria Sinaga Lestari Victoria Sinaga Lewister D Simarmata Madianta Br Ginting Maidin Gultom Marbun, Jaminuddin Masdi Anwarta Depari Mhd Taufiqurrahman Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Siddiq Muhammad Yassid Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Nanci Yosepin Simbolon Nasution, Muhammad Yasid Nasution, Yasid Nata Pardamean Panjaitan Nazlah Rachma Panggabean Ndruru, Onekhesi Nikson Silitonga Novi Juli Rosani Zulkarnaen Novi Juli Rosani Zulkarnain Nurita, Cut Olivia Kristanti Sianturi Putri Ningsih Pardede Rahmadani, Gema Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Reza Fahlevi Kasbi Reza Nurul Ichsan Ria Sinta Dhevi Ria Sintha Devi ROGERS, MAURICE Sanni, Tajudeen Silaban, Rudolf Simarmata, Lewister d. Siregar, Syawal Amry Taufiqurrahman, Mhd. Terbit Terbit Thio, Wenny Prata Surya Toto Hartono Tri Pranata Purba Tutur Adp Sinaga Venny Fraya Hartin Nst Wina Finely Putri Simangunsong