Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Legal Policy for Women Workers in Indonesia: A Review of Contemporary Islamic Law Hakimi, Abdul Rahim; Widyasari S, Citra; Mukarramah, Mukarramah; Sari, Rahma Pramudya Nawang
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v3i1.9023

Abstract

The Indonesian government issued Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 Year 2022 on Job Creation by amending several contents of the regulation. After the issuance of the regulation, attention has been focused on the regulation of the protection of women in law. Therefore, this study aimed to determine the effect of Government Regulation on Job Creation regarding the welfare of women workers in the review of contemporary Islamic law through siyāsah dusturiyāh. The analysis was conducted through library study, using data sources acquired from the literature pertaining to the Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation. The results showed that in contemporary Islamic legal study, the concept of siyāsah dusturiyāh emphasized policy formation to achieve benefits measured through Maqasid Shari'ah. According to Perppu, every citizen was able to secure employment and receive fair as well as dignified compensation and treatment in labor relations, including the protection of women workers. However, several aspects did not work in accordance with the objectives and had a negative impact on women workers. These included the threat of low wages, the expansion of the outsourcing system, and the obligation of prolonged leave, which no longer persisted. In this context, Perpu was not consistent with the purpose of the benefit of women workers.
THE BELIS PAYMENT TRADITION IN KEDANG BARENG MARRIAGE PRACTICES: AN ISLAMIC PERSPECTIVE Rahma Pramudya Nawang Sari; Riyanta
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 23 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/khazanah.v23i2.19199

Abstract

This study aims to analyze the practice of paying a dowry (belis) in traditional marriages in the Kedang Bareng community of Lembata Regency and to examine its suitability from an Islamic legal perspective. The belis tradition is a form of respect for the bride's family, but its practice is often viewed as problematic if it places a heavy economic burden on the groom. This study used a qualitative approach with field research methods. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious leaders, couples who had previously had a traditional marriage, and village officials as key informants. Data analysis was conducted using an interactive model through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the belis in Kedang Bareng has symbolic meaning as a symbol of respect, kinship ties, and confirmation of social status. However, in practice, a high amount of belis can cause socio-economic obstacles, especially for families with limited income. From an Islamic legal perspective, the belis tradition is permitted as long as it does not conflict with the principles of justice, willingness (taradhi), and does not burden either party, as is the principle of marriage in Islam. If belis is viewed as a customary dowry that complements the dowry without eliminating its sharia obligations, then it is permissible. The implication of this research is the need for ongoing dialogue between traditional and religious leaders to adapt the practice of belis to align it more closely with the principles of maqasid al-syari'ah (the principle of Islamic law), particularly in maintaining family welfare and avoiding harm. The results of this study can also serve as a reference in formulating village policies that accommodate both customary and Islamic values ​​in marriages in the Kedang Bareng community.
WANITA KARIER PERSPEKTIF ISLAM Rahma Pramudya Nawang Sari; Anton Anton
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i1.446

Abstract

Dewasa ini, hampir di setiap lembaga-lebaga dipenuhi oleh pekerja wanita, dari lembaga negara sampai dunia pendidikan. Di mall-mall dan super market, hampir semua dipenuhi oleh pekerja wanita. Menurut penulis, fenomena ini berawal sekitar awal tahun 90-an yang sebelumnya pekerjaan banyak di pegang oleh kaum pria. Harus diakui bahwa perbandingan jumlah pria dan wanita saat ini di Indonesia memilki jumlah yang hampir sama. Namun disisi lain akibat pekerjaan banyak diambil alih oleh kaum wanita, banyak kaum pria yang pada akhirnya menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, oleh semakin berkembangnya keadaan, semakin berkembang pula keinginan wanita untuk terus maju dan mengembangkan kariernya dalam dunia perkerjaan. Wanita-wanita pekerja ini biasa disebut dengan wanita karier yang oleh sebagian ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Sebagian membolehkan dengan syarat dan sebagian lain melarangnya secara mutlak karena selain menyababkan banyak kaum pria yang menjadi pengangguran akibat hal tersebut dan dampak yang lebih besar lagi adalah, dikhawatirkan lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suami atau keluarga di rumah.
The Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance to the Community's Refusal (Muslims) of Islamic Family Law Reforms: Penolakan Umat terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Alasan Penolakan Masyarakat (Muslim) terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Rahma Pramudya Nawang Sari
Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena penolakan umat terhadap risalah kenabian dan penolakan masyarakat terhadap pembaruan hukum keluarga Islam memiliki kesamaan dalam alasan yang mendasari penolakannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alasan di balik penolakan tersebut dengan memberikan penjelasan tentang sejarah risalah nabi-nabi terdahulu dan dinamika pembaruan hukum keluarga Islam. Metode yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan eksposisi data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan deskripsi mengenai alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, diikuti dengan analisis terhadap alasan-alasan tersebut serta penerapannya terhadap penolakan terhadap pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik penolakan terhadap risalah kenabian maupun penolakan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam menunjukkan resistensi terhadap adopsi terobosan hukum baru dan lebih efektif. Masyarakat cenderung merasa nyaman dengan stagnasi budaya hukum yang sudah ada sebelumnya, meskipun mungkin tidak lagi relevan, dan oleh karena itu menolak transformasi hukum yang ditawarkan dengan sikap yang tendensius.