<![CDATA[AbstrakPersoalan parkir di DKI Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan dikarenakan keterbatasan ruang. Ketiadaan fasillitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan dalam kota, menyebabkan sebagian jalan menjadi tempat parkir, menimbulkan akibat pengurangan lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Akibatnya akan berdampak pada kemacetan lalu lintas sampai dengan kecelakaan lalu lintas. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terhadap kendaraan bermotor yang parkir di bahu/ badan jalan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian terungkap bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan upaya persuasif, yakni melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap pengemudi serta penegakan hukum berupa upaya represif dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang telah ada, perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru, belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alternatif perjalanan lalu lintas sehingga merubah mindset masyarakat di dalam melakukan perjalanan lalu lintas, dan animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir dan kapasitas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.Kata Kunci: Parkir, Penegakan Hukum, Parkir di Bahu/Badan Jalan AbstractParking problems in DKI Jakarta cause various problems due to limited space. The absence of parking facilities (courtyards or buildings) in the inner city area, causes part of the road to become a parking lot, causing the result of reducing the effective width of the road and by itself reducing the capacity of the road space concerned. As a result, it will have an impact on traffic congestion to traffic accidents. The preparation of this Journal formulates problems regarding law enforcement carried out by the DKI Jakarta Provincial Transportation Office against motor vehicles that park on the shoulders / road bodies and factors that become obstacles in carrying out law enforcement using normative juridical and empirical juridical types of research. From the results of the study, it was revealed that the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the DKI Jakarta Provincial Transportation Service in carrying out law enforcement, namely with persuasive efforts, namely socializing and communicating with drivers and law enforcement in the form of repressive efforts by sanctioning parking violations that are not in accordance with the provisions. The obstacles in implementing this law enforcement are the lack of public legal awareness of the existing rules, changes in the function of the area /land causing the emergence of new traffic pulls or revivals, inadequate public transportation that can be used as an alternative to traffic travel so as to change the mindset of the community in making traffic trips, and public interest in the needs of private vehicles is not in line with the availability of parking lots and road capacity in the DKI Jakarta Province area which every year tends to increase.Keywords: Parking, Law Enforcement, Shoulder/Roadside Parking]]>
