Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Decisio: Law Journal Journal of Law
Laela, Sofa
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.181

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam menyelesaikan masalah dengan debitor dan mengetahui bagaimana perjanjian kredit dapat melindungi kreditor dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran OJK adalah sebagai pihak yang memberikan saran dan arahan untuk penyelesaian melalui LAPS. Perlindungan bagi kreditor terletak pada perjanjian kredit yang disertai dengan perikatan jaminan yang harus dibuat oleh kreditor sesuai UU yang berlaku agar kreditor dapat melakukan hak preferencenya atas jaminan yang dijadikan agunan. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian kredit, Bank sebagai Kreditor selain memperhatikan ketentuan yang ada pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022, juga harus memasukkan klausula yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta menerapkan prinsip 5C sebagai penilaian awal calon debitor
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.255

Abstract

Modernisasi pelayanan transaksi keuangan telah melahirkan teknologi pelayanan transaksi pinjam meminjam melalui sebuah platform (fintech P2P Lending) yang pelaksanaannya berbeda dengan kredit melalui bank konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum penyelenggara P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam kegiatan P2P Lending dan perlindungan hukum bagi penyelenggara apabila timbul sengketa dalam pinjam meminjam online yang terjadi ketika pihak debitur gagal bayar maupun ketika pihak kreditur melakukan penagihan dengan cara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pasal 18 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan kedudukan penyelenggara adalah merupakan perantara antara pengguna P2P Lending dan merupakan perjanjian pemberian kuasa dari pemberi pinjaman. Perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna P2P Lending. Sebagai mitigasi risiko, maka iktikad baik dari para pihak sangat penting dalam pelaksanaan P2P Lending.
Pertimbangan dalam Penerapan Penangkapan oleh Kepolisian: Refleksi terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia dan Error in Persona Dani, Irvan; Yuwafi, Rani; Laela, Sofa; Guntari, Titiek
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1457

Abstract

Dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara, hukum memainkan peran kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Aspek hukum menjadi sorotan karena ketidakoptimalan regulasi hukum dan performa aparat hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan. Sistem hukum nasional harus diakar pada Pancasila dan UUD 1945 dan mencakup pengembangan substansi hukum, peningkatan kualitas aparatur hukum, serta infrastruktur. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, jelas, namun dengan pendekatan humanis, didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan nasional dan mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan metode hukum normatif. Sumber data meliputi informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Studi ini difokuskan pada literatur dengan pendekatan berorientasi pada statuta untuk menyelidiki aturan yang relevan dengan topik hukum. Berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menahan individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Ada korelasi antara penahanan dan penangkapan. Meskipun KUHAP memberikan panduan jelas tentang kewenangan kepolisian, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penangkapan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Kesalahan tangkapan oleh kepolisian menjadi sorotan, dan integritas lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk menghindari pelanggaran HAM.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JOINT VENTURE SEBAGAI PERLINDUNGAN INVESTASI DI INDONESIA Khalilah, Putri; Laela, Sofa
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreign direct investment activities are often realised through the establisment of joint venture companies registered as Limited Liability Company (PT) legal entities and joint venture agreements become an important instrument in regulating the relationship between foreign and national investors. This research uses a literature research method through a normative juridical approach reviewed from the Civil Code (KUHPerdata), Law No. 25 of 2007 on Capital Investment, and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies that regulate the provisions of protection of foreign investment activities in Indonesia. The purpose of this research is to evaluate the legal protection for foreign investors and national investors as well as the role of joint venture agreements in providing legal certaintu in Indonesia. Such protection is important to ensure that investments do not harm either party and support sustainable economic growth in Indonesia. The results show that the Investment Law and the Limited Liability Company Law provide sufficient legal framework to protect investors through joint ventures. However, there are still gaps related to improving for better legal certainty of Joint venture in Indonesia.
Digital Transformation In Handling Sexual Violence In Higher Education Institutions Heliany, Ina; Windiyastuti , Feny; Laela, Sofa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2502

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital transformation in addressing sexual violence cases within higher education institutions by emphasizing the role of protection and assistance task forces through a feminist policy perspective. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and document reviews. The data were analyzed using a thematic approach to identify patterns, challenges, and opportunities for strengthening digital-based reporting and assistance mechanisms. The findings indicate that the existence of digital reporting systems contributes to improved accessibility and confidentiality for victims, yet still faces obstacles in terms of outreach, human resources, and technological sustainability. The role of the task force is proven to be crucial in ensuring victim-centered assistance, although capacity building and institutional support remain necessary for optimal system performance. Overall, digital transformation has the potential to serve as a strategic instrument in creating a safe, just, and responsive college environment for victims.
Co-Authors Azzahra, Musrinah Dani, Irvan Desi, Natasya Guntari, Titiek Hadi Ramadhan, Luqman Heliany, Ina Kafi, Achmad Khalilah, Putri Mahaputra, I Nyoman Trisna Wahyu Pasha, M. Akendra Prandika, Andiri Rakasiwi , Galih Rakasiwi, Galih Wicaksono, Adito Windiyastuti , Feny Yuwafi, Rani