Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Journal of Mandalika Literature Legalpreneur Journal SASI
Gayo, Sabela
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dzaky Perdana Dharmawan; Dwi Andayani Budisetyowati; Sabela Gayo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1681

Abstract

Perkembangan Teknologi pada dasarnya mempengaruhi perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce, salah satunya dibidang perdagangan kosmetik, dimana banyak perusahaan e-commerce maupun pelaku usaha yang menggunakan sarana e-commerce sebagai media perdagangan dengan sistem elektronik, memperdagangkan kosmetik melalui e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., namun penanganannya sendiri oleh pemerintah belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini terkesan tidak secara serius ditangani. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Trends in Cyber Dispute Resolution Through Mediation sabela Gayo; Gatot Efrianto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6528

Abstract

The development of Information Technology has encouraged the emergence of various disputes in cyberspace (cyber disputes), which have different characteristics from conventional disputes. Cyber disputes require an efficient, fast, and effective resolution mechanism. Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) method is a relevant solution because it is flexible, private, and efficient. This paper aims to examine the urgency of the use of mediation in cyber dispute resolution as well as the challenges and opportunities of its application in Indonesia. By using normative-juridical methods and conceptual approaches, this paper outlines the potential of online mediation (Online Dispute Resolution) supported by Information Technology in providing equal justice and easy access for the parties
Co-Authors Alfianto, Dwi Dharmawan, Dzaky Perdana Dwi Andayani Budisetyowati Dwi Andayani Budisetyowati Dwi Atmoko Dzaky Perdana Dharmawan Gatot Efrianto Gomos Jaksana Putra Simandjuntak Lukman Hakim Mary, Dina Sekar Putri Nindyaningrum Sitompul, Ariman