Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dzaky Perdana Dharmawan; Dwi Andayani Budisetyowati; Sabela Gayo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1681

Abstract

Perkembangan Teknologi pada dasarnya mempengaruhi perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce, salah satunya dibidang perdagangan kosmetik, dimana banyak perusahaan e-commerce maupun pelaku usaha yang menggunakan sarana e-commerce sebagai media perdagangan dengan sistem elektronik, memperdagangkan kosmetik melalui e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., namun penanganannya sendiri oleh pemerintah belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini terkesan tidak secara serius ditangani. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Theory and Practice of Mediation in Enggano Customary Law Community Gayo, Sabela
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 4 No. 3 (2025): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v4i3.137

Abstract

This study aims to examine the theory and practice of mediation in Enggano customary law community as a form of non-litigation dispute resolution mechanism rooted in local cultural values. The Enggano customary law community, which inhabits Enggano Island in Bengkulu province, has a unique social and legal system and is passed down through generations through oral traditions and communal practices. Adat mediation in Enggano is an integral part of the customary law system run by adat elders or community leaders who have moral authority in resolving various social issues, such as family conflicts, land disputes, to violations of customary norms. This study uses a normative legal approach with the support of qualitative data from literature studies and relevant anthropological documents, as well as analyzing how the adat mediation process takes place and what are its basic principles. In Enggano society, customary mediation prioritizes the value of deliberation, peace, and social rapprochement rather than formal condemnation. Thus, adat mediation is not only a dispute resolution tool, but also a mechanism for maintaining social cohesion and preserving local culture. However, in practice, Adat Enggano mediation is often faced with obstacles, especially when it comes to interacting with a more legalistic and formal national legal system. This study also explores the form of intersection between customary law and Indonesian national law, as well as how the two can complement each other in an effort to create a dispute resolution system that is contextual and responsive to the reality of Indigenous Peoples. The findings in this study indicate that, despite modernization and external pressures, adat mediation in Enggano still exists and has important value in the plural legal system in Indonesia.
Application of Mediation Obligations at the Level of Appeal and Cassation Legal Remedies in Indonesia Gayo, Sabela
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 4 No. 4 (2025): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v4i4.143

Abstract

Mediation is a dispute resolution instrument that emphasizes peace and time efficiency in the judicial process. Based on the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, every civil case must first be resolved through mediation before the examination of the subject matter is carried out. In practice, however, there is still debate as to whether the mediation obligation can be applied at the level of appellate and Cassation remedies. This paper aims to analyze the position and application of mediation obligations in the advanced stages of legal efforts, using normative legal research methods. The results showed that formal mediation is only required at the first examination level, but the spirit of peace on which mediation is based can still be pursued voluntarily at the appeal and Cassation levels. It is necessary to reformulate the regulation so that the opportunities for peace at all stages of the judiciary remain effectively open.
Trends in Cyber Dispute Resolution Through Mediation sabela Gayo; Gatot Efrianto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6528

Abstract

The development of Information Technology has encouraged the emergence of various disputes in cyberspace (cyber disputes), which have different characteristics from conventional disputes. Cyber disputes require an efficient, fast, and effective resolution mechanism. Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) method is a relevant solution because it is flexible, private, and efficient. This paper aims to examine the urgency of the use of mediation in cyber dispute resolution as well as the challenges and opportunities of its application in Indonesia. By using normative-juridical methods and conceptual approaches, this paper outlines the potential of online mediation (Online Dispute Resolution) supported by Information Technology in providing equal justice and easy access for the parties