Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat SOSIO KONSEPSIA: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Binamulia Hukum
Saryana, Saryana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Relevansi Ekowisata Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Konservasi Alam Sabowo, Hudi Karno; Purwanto, Purwanto; Saryana, Saryana
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v21i1.5096

Abstract

Ecotourism is the empowerment of a sustainable tourism sector by utilizing the gifts of ecosystems and the existence of culture in natural habitats. Taking advantage of biodiversity. by paying attention to the concept of nature conservation and the surrounding environment. Ecotourism, as part of the tourism sector, is a leading sector globally which is used as a source of the nation's and state's economy which continues to be developed and needs to be improved. Considering the socio-economic aspect, the tourism sector is proven to be able to contribute to increasing income starting at the community level, opening and expanding employment opportunities, to increasing income for the government and increasing the country's foreign exchange, because through the tourism sector it has grown new businesses by encouraging regional economic development in the form of various kinds of entrepreneurship in the surrounding community. The research method carried out in scientific writing here uses normative juridical methods. Namely legal research through library study by examining predetermined library materials or sources accompanied by other secondary data, with an emphasis on problems related to the research topic. The research concluded that the concept of ecotourism development cannot be separated from the connection or relevance of local governments in managing and utilizing local communities. As stated in the regional autonomy policy. The obstacles are the lack of management and the lack of supporting capacity of the local community. Therefore, the successful use and management of ecotourism destinations is a collective responsibility, not only the burden of the government, but also local communities and managers. So that all these lines communicate with each other, facilitated by the regional or central government. Furthermore, it provides information on the importance of preserving natural resources, including the existence of diverse biodiversity, flora and fauna. So that the natural principles inherent in ecotourism can be sustainable and develop well.
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Saryana, Saryana
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 2 (2023): Edisi Januari 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i2.6494

Abstract

To reduce the number of traffic accidents which are felt to be very high, it is directed at a comprehensive response that includes efforts to develop,prevent, regulate and enforce the law.Legal certainty must be upheld, but justice and expediency are far more important to implement.The issues to be discussed are : (1) What are the sanctions for violations of Law Number 22 of 2009? and(2) How are the sanctions applied to perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009?This writing uses a normative and empirical juridical approach, using primary data sources and secondary data sources.From the results of the writing it can be concluded that(1) sanctions for violations of Law Number 22 of 2009 are differentiated into sanctions for criminal acts of violation and sanctions for criminal acts, each of which has criminal provisions or fines, the types of crimes and the severity of crimes are determined in various ways, and(2) the application of sanctions against perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation cannot be applied by law enforcement officials as formulated by Law Number 22 of 2009, this is caused by the existence of several existing policy factors, including( a) the existence of the police who allow reconciliation of traffic accident crimes on the highway, (b) the existence of reconciliation carried out by the perpetrators of traffic accident crimes, (c) the provision of compensation and compensation as a form of peace from the perpetrators of traffic accident crimes cross. Keywords: application of sanctions; perpetrators of law violations; road transport traffic
Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Hermawati, Istiana; Kusnali, Asep; Witono, Toton; Muhammad, Adji; Saryana, Saryana
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.3501

Abstract

Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode mixed methods dengan Kalurahanin concurrent embedded, penelitian melibatkan 40 responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.
Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia Afda’u, Faisal; Prasetyo, Budi; Saryana, Saryana
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan sanksi yang diberlakukan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hukum pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang mensyaratkan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Larangan pernikahan antaragama tercantum dalam Pasal 8 huruf f UUP dan diperkuat oleh Pasal 35(a) UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengatur status hukum pernikahan antaragama yang belum dicatatkan secara resmi. Tanpa pencatatan di KUA atau Dukcapil, pasangan tidak mendapatkan akta nikah, yang berdampak pada status hukum anak dan akses terhadap hak administratif. Manipulasi data untuk mencatat pernikahan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Anak dari pernikahan beda agama juga berpotensi kehilangan hak waris jika berbeda agama dengan pewaris, menambah tantangan hukum dan emosional dalam keluarga.
Co-Authors Asep Kusnali, Asep Budi Prasetyo Faisal Afda’u Hudi Karno Sabowo, Hudi Karno Istiana Hermawati Muhammad, Adji Rony, Zahara Tussoleha Witono, Toton