Articles
<![CDATA[PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Asir, Abdul Alma]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 2 (2024): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v7i2.689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli uang kuno yang dilakukan di Toko Buana Sastra Tangerang Selatan. Pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan dalam Islam, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam praktiknya, jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra ini uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi yang sah dan dianggap unik berdasarkan nomor seri dari uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan hukum Islam. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra terdapat beberapa pendapat; Pertama, diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut d ititik beratkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut sudah kuno atau tidak digunakan sebagai alat transaksi karena tujuan utama bukan untuk investasi.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN BACK TO BACK ASSET DENGAN AGUNAN DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ATTAQWA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Hidayah, Assavinatul]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>;
<![CDATA[Tahliani, Hani]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 1 (2024): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v7i1.605
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan aspek hukum pada pembiayaan back to back asset dengan menggunakan agunan deposito di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Attaqwa Tangerang. Back to Back merupakan salah satu pembiayaan dengan memakai agunan berupa deposito pada bank syariah. Mekanisme pembiayaan back to back cukup mudah dibanding dengan pembiayaan yang lain, karena jaminan yang digunakan hanya berupa deposito yang dimiliki oleh nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan, adapun untuk memperoleh temuan dan data-data dalam penelitian ini yaitu melalui in depth interview, observasi dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terkait prosedur dan mekanisme pembiayaan back to back hanya diperlukan Bilyet Deposito nasabah. Di dalam kontrak perjanjian disebutkan bahwa nasabah menandatangani surat kuasa pencairan deposito sebagai mitigasi resiko apabila nasabah melakukan wanprestasi. Selain itu Deposito juga dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan. Dengan demikian terdapat aspek hukum dalam kontrak perjanjian tersebut yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif; pertama berdasarkan hukum Islam yaitu Fatwa MUI No: 971/DSN-MUII/XIII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad rahn dan kedua, hukum positif yaitu pada KUHP Pasal 1152 ayat 1 tentang pengikatan jaminan deposito dan Pasal 1320. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pembiayaan Back to Back dengan jaminan Bilyet Deposito hanya menggunakan akad murabahah dan jaminanya tidak diikat menggunakan akad rahn. Adapun keterkaitan syarat sahnya perjanjian sudah sesuai dengan prinsip syariah dan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata.]]>
<![CDATA[UPAH TERHADAP TENAGA PEKERJA DALAM SISTEM OUTSOURCING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Berlian, Hafiz Novregy]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 1 (2025): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v8i1.727
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengulas mengenai upah terhadap sistem kerja outsourcing di PT Swakary Insan Mandiri, banyak pekerja atau karyawan merasa upah yang dibayarkan adalah tidak maksimal, mayoritas perusahaan outsourcing tidak transparan mengenai besaran pembayaran upah atau gaji serta hak karyawan tidak sesuai dengan regulasi outsourcing yang berlaku sehingga banyak aturan yang tumpang tindih bagi karyawan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode studi kasus. Adapun sumber data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur pustaka. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data dapat dianalisis dengan melihat sistem pengupahan outsourcing serta regulasi kerja pada karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri telah memberikan upah kepada karyawan outsourcing secara tepat waktu dan menetapkan upah sesuai standar upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sesuai dengan perjanjian. Namun, praktik pengupahan outsourcing pada karyawan di PT. Swakarya Insan Mandiri belum sepenuhnya memenuhi karakteristik ekonomi Islam. Karena belum menunjukkan nilai keadilan dan kejujuran dengan transparan terhadap komponen upah yang diberikan kepada karyawan outsourcing. Dalam regulasi sudah sesuai dengan nilai keislaman karena tidak membedakan baik pekerja lama maupun pekerja yang baru.]]>
<![CDATA[PENANGANAN WANPRESTASI NASABAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN ASET TETAP DI BPRS MUSTINDO TANGERANG ]]>
<![CDATA[Fitriani, Nabila]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 2 (2025): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v8i2.810
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan wanprestasi nasabah pada pembiayaan murabahah dengan jaminan aset tetap di BPRS Mustindo Tangerang. Pada produk jasa yang disediakan oleh BPRS Mustindo sebagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki produk yang banyak diminati, salah satunya dalam praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah menjadi permasalahan yang sering terjadi, karna pada praktiknya nasabah sering kali lalai (wanprestasi) dalam membayarkan kewajibannya, hal tersebut tentunya akan merugikan pihak bank. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan kasus wanprestasi yang terjadi mulai dari mekanisme sampai dengan penanganan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendapatkan sumber-sumber data yang akurat, yaitu melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan melakukan analisis-analisis dari dokumen terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan akad kontrak pembiayaan murabahah yang dilakukan pada saat akad tidak secara sempurna dilaksanakan oleh pihak bank, salah satunya pada denda yang seharusnya diberikan kepada nasabah wanprestasi, namun pihak bank tidak memberikan denda tersebut kepada nasabah, dimana denda tersebut diperbolehkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI]]>
<![CDATA[HUKUM INVESTASI PRODUKTIF PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>;
<![CDATA[Rahayu, Kiki]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 3 No 3 (2020): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.137 KB)
<![CDATA[Pengelolaan dana haji diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) yang telah memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan mengatur sistem dan managemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan antara lain: pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana milik jemaah haji Indonesia yang waiting list dengan jumlah cukup besar, pemanfaatannya dinilai belum memberikan nilai manfaat yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat.]]>
<![CDATA[WARUNG KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH ]]>
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>;
<![CDATA[Rahayu, Kiki]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 1 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.964 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan khusus dan dianalisis menurut hukum Islam. Berdasarkan konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual bei dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi tersebut, sehingga ucapan apasaja dianggap sah apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sama halnya yang telah diterapkan di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences yaitu sebuah koperasi warung kejujuran yang pada prinsipnya sama dengan jual beli mu’athah yang diterapkan di market dan swalayan, namun yang membedakan adalah penjual tidak berada di tempat sehingga pembeli dengan leluasa mengambil barang yang diinginkan dan menaruh dan atau mengambil uang kembaliannya sendiri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>;
<![CDATA[Syakir, Ali Yusuf]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak baku pada produk Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kontrak perjanjian baku dalam perbankan sesuai SEOJK No.13 tahun 2014 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Sebagaimana bank pada umumnya BNI Syariah juga menerapkan kontrak perjanjian baku dalam prodak Hasanah Card. Dalam praktiknya penerapan kontrak perjanjian baku pada suatu produk bank tidak jarang memberatkan pihak nasabah. Objek penelitian ini adalah formulir keanggotaan Hasanah Card yang memuat kontrak perjanjian baku dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.]]>
<![CDATA[PRAKTIK IHTIKAR DALAM PERDAGANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hafifi, Aif]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 2 (2022): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v5i2.391
<![CDATA[Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya potensi terjadinya praktik ihtikar dalam perdagangan khususnya transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 di berbagai pasar, market maupun toko kelontong dan mengkaji serta menganalisa praktik ihtikar dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Secara umum praktik ihtikar pada masa pandemi covid-19 tidak hanya terjadi pada komoditi barang sembako sebagai kebutuhan primer masyarakat, namun justru pada komoditi barang yang berhubungan dengan kesehatan seperti Oksigen, masker, obat-obatan, susu, vitamin dan sebagainya. Pada dasarnya Islam memberi keleluasaan pada setiap individu dalam bermuamalah sesuai dengan kehendaknya, namun Islam juga menentang sifat egois atau ananiyah yang menjadikan pribadi yang tamak untuk menumpuk kekayaan dan memperkaya diri sendiri. Tulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis normatif dan menggunanakan pendekatan observation research dan library research. Berdasarkan data yang diperoleh hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor komoditas barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga para pedagang dan pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluan sehari-hari dan pedangang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut apakah termasuk tindakan ihtikar? Dalam tulisan ini akan dikaji lebih dalam melihat dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.]]>
<![CDATA[URGENSI LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Firdayani, Firdayani]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 1 (2023): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v6i1.466
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya mencantumkan label halal pada produk makanan di pabrik roti Vandan Wangi Bakery. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi suatu produk tidak sesuai dengan syariat Islam dan kurang memperhatikan betapa pentingnya mencantumkan label halal pada setiap produknya. Sementara masih ada saja konsumen yang tidak memperhatikan ada atau tidaknya lebel halal pada produk yang mereka konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan ini dimaksudkan agar peneliti dapat terjun langsung kelapangan serta fokus kepada satu objek penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang konkrit dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dengan langsung mendatangi tempat produksi, melakukan wawancara dengan kepada owner Vandan Wangi Bakery. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, mengumpulkan data sehingga peneliti dapat menyimpulkan terhadap fakta fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi pada Vandan Wangi Bakery sudah sesuai dengan syariat Islam dilihat dari syarat kehalalan suatu produknya, apabila suatu makanan telah memenuhi kriteria maka hukumnya halal. Hal ini berdasarkan bahan-bahan menggunakan bahan yang baik dan halal tidak ada unsur kandungan makanan haram, selain itu juga dari segi proses pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, sampai menghidangkannya juga tidak berdekatan dengan makanan yang diharamkan atau benda-benda yang najis. Sehingga secara syariat Islam produk makanan yang diproduksi oleh Vandan Wangi Bakery hukumnya adalah halal karena sudah sesuai dengan syarat kehalalan suatu produk. Hanya saja Vandan Wangi bakery belum mengikuti peraturan pemetintah untuk melalukan standarisasi halal para produk yang dihasilkannya dengan mendaftarkan produknya ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)]]>
<![CDATA[SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DI PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Amelisah, Amelisah]]>;
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 2 (2023): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v6i2.503
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kasus sengketa akad Mudharabah Muqayyadah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pada dasarnya suatu lembaga keuangan dalam menyalurkan pemberian kredit pada produk pembiayaan wajib menggunakan prudential banking principles atau prinsip kehati-hatian. Dalam kasus ini, produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik library research dan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa kontrak akad Mudharabah Muqayyadah antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima telah diselesaikan di BASYARNAS. Atas putusan tersebut, prinsip kehati-hatian pada prosedur pengajuan dan penerapan pembiayaan pada akad mudharabah muqayyadah, dinilai tidak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu persengketaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah muqayadah tersebut, Bank Syariah Mandiri selaku penghubung pada penerapannya tidak melaksakan prudential banking principles.]]>
