Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

The Relationship between a Wife's Satisfaction in the Iddah Period with Marriage and Divorce Nurohim, Muhammad; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Asmaiyani, Asmaiyani
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.689 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.778

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between iddah living with marriage and divorce. The specification of this research is a descriptive analytical law research. The type of data used in this study is secondary data sourced from the library, such as primary legal materials, namely documents and any statutory regulations that are binding and determined by the competent authorities relating to the obligation of living during the iddah period. Plus secondary legal materials and tertiary legal documents. The data collection tool used in this research is a document study by tracing legal materials in the library. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the iddah of the ex-wife can only be requested after the divorce from a marriage that is recognized as valid.
Progressive Legal Approach In The Reconstruction Of Criminal Sanctions For Corporations Involved In Corruption Nurohim, Muhammad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5988

Abstract

Corruption crimes committed by corporations have become a serious threat to the economy and public trust. The research method used is normative juridical with an approach to laws and regulations, concepts, and cases. The results of the study show that criminal sanctions for corporations are still formalistic and lack a deterrent effect. However, the corporate criminal sanctions system in corruption cases still has various weaknesses, one of which is the lack of an optimal state financial recovery mechanism. In many cases, even though companies are sentenced to fines, the funds from corruption that have been misused are not fully refundable. This is due to several factors, such as weak regulations related to asset recovery, difficulty in tracking the flow of funds that have been laundered, the length of the legal process, and the abuse of legal procedures by corrupt actors. This weakness has a direct impact on increasing state losses, weakening the deterrent effect for corporations, and decreasing public trust in the legal system. To address this problem, stricter legal reforms are needed in terms of asset seizure and recovery, increased international cooperation in tracking corruption proceeds, and the use of technology in financial investigations. By strengthening the state's financial recovery mechanism, it is hoped that corruption in the corporate sector can be suppressed more effectively, and state finances can be restored optimally
Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Khomaini, Khomaini; Karim, Ahmad; Hayati, Winta; Dalimunthe, Mohd. Idris; Nurohim, Muhammad; Zsazsa, Cut Sah Kha Mei
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.603

Abstract

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memilki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM.Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.
Sosialisasi Pengimplementasian Manajemen Servant dalam Peningkatan Volume Pelanggan Laundry pada Laundry Berkah di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Karim, Ahmad; Nurohim, Muhammad; Manurung, Ridho Syahputra
Journal Liaison Academia and Society Vol 5, No 2: Juni 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v5i2.1139

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan volume pelanggan Laundry Berkah di Desa Saentis melalui penerapan konsep manajemen servant (pelayanan prima dan kepemimpinan melayani). Permasalahan yang dihadapi Laundry Berkah adalah stagnasi jumlah pelanggan akibat kurang optimalnya kualitas pelayanan, komunikasi dengan pelanggan, dan manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management). Metode pelaksanaan pengabdian meliputi sosialisasi konsep manajemen servant, pelatihan praktik pelayanan prima, pendampingan teknis, dan evaluasi hasil. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemilik dan karyawan tentang pentingnya sikap melayani, komunikasi empatik, serta tindak lanjut kebutuhan pelanggan. Indikasi awal menunjukkan kenaikan rata-rata volume pelanggan sebesar 10–15% selama masa pendampingan. Diharapkan dengan implementasi berkelanjutan, Laundry Berkah mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan volume layanan secara signifikan.
The Relationship between a Wife's Satisfaction in the Iddah Period with Marriage and Divorce Nurohim, Muhammad; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Asmaiyani, Asmaiyani
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.778

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between iddah living with marriage and divorce. The specification of this research is a descriptive analytical law research. The type of data used in this study is secondary data sourced from the library, such as primary legal materials, namely documents and any statutory regulations that are binding and determined by the competent authorities relating to the obligation of living during the iddah period. Plus secondary legal materials and tertiary legal documents. The data collection tool used in this research is a document study by tracing legal materials in the library. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the iddah of the ex-wife can only be requested after the divorce from a marriage that is recognized as valid.
Kedudukan Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg) Nurohim, Muhammad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i2.8461

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip dasar hukum kepailitan yang didasarkan pada Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan bahwa semua barang milik debitor menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Jaminan ini berarti bahwa semua kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Sehingga jika seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, tanggung jawabnya berujung pada Lembaga Kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian mengindikasi bahwa dalam konteks hukum, kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya dan dapat ditagih. Kepailitan melibatkan proses pengurusan dan pemberesan harta debitor yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.Dengan demikian, kepailitan melibatkan proses kompleks dalam menyelesaikan hutang-hutang debitor, dan kreditor separatis memiliki peran penting dalam menjaga kepastian pengembalian hutang melalui hak jaminan kebendaan.