Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties PENA LAW: International Journal of Law
Pasaribu, Yusuf Hanafi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PADA PT SIGNAL INDO SUKSES Hermanto, Tandy; Limbong, Dayat; Pasaribu, Yusuf Hanafi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap hak tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja yang mendapat perhatian khusus dari hukum ketenagakerjaan terutama peraturan perundang-undangan dan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak terhadap tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada PT Signal Indo Sukses. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan konseptual sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan staff HRD dan karyawan PT Signal Indo Sukses. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan hukum hak terhadap tenaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada PT Signal Indo Sukses adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, Perda dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana bentuk perlindungan yang diberikan sudah disesuikan dengan ketentuan UMR di Kota Tebing Tinggi, perlindungan kesejahteraan dimana tenaga kerja sudah dimasukkan menjadi anggota BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan serta adanya perlindungan konpensasi. Untuk itu disarankan agar tenaga kerja pada PT Signal Indo Sukses lebih meningkatkan kinerjanya sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah serta perlindungan terhadap hak tenaga kerja juga meningkat. Dan agar pengusaha juga lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya sehingga lebih merasa terlindungi.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PT TEKNO CIPTA DWIDAYA Sutrisno, Sutrisno; Limbong, Dayat; Pasaribu, Yusuf Hanafi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah keadaan yang terjadi akibat pekerja tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pelanggaran kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran perjanjian kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada PT Tekno Cipta Dwidaya Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan konseptual sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan staff HRD PT Tekno Cipta Dwidaya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT Tekno Cipta Dwidaya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena ditinjau dari segi alasan adalah pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama serta melakukan tindakan yang merugikan perusahaan secara ekonomi. Prosedur pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan. Pengusaha juga telah membayar hak karyawan berupa pembayaran hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang pisah, dan uang penggantian hak. Untuk itu disarankan agar pekerja jangan melakukan pelanggaran perjanjian kerja karena dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan dan agar perusahaan dalam pelaksanaan PHK jangan sampai merugikan hak karyawan.
CESSION AND LEGAL EFFECTS ON THE DEBTOR'S SECURITY OBJECTS IN SETTLEMENT BAD CREDIT (Case study of Pekanbaru District Court Decision No. 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr) Hamler, Hamler; pasaribu, Yusuf hanafi; Asmah, Nur; Darodjat, Tubagus Achmad; Akkapin, Supaphorn
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): May
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i1.165

Abstract

One way to resolve bad credit is carried out by banks by buying and selling receivables and transferring rights to them (cession). Based on District Court decision No.129/Pdt.G/2016/PN.Pbr, this is by means of a lawsuit by assignees who had purchased receivables from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk which had bad credit. Redirection receivables stated in 2 (two) Notarial Deeds, namely the Receivables Sale and Purchase Agreement and Transfer cessie. In announcing the verdict stated that the Pekanbaru District Court permitted the transfer of the Land Ownership Certificate which was used as collateral for the debtor above no assignees). The problem formulation is: 1. Can the sale and purchase of receivables and the transfer of rights to receivables (cessie) provide legal certainty for cessie buyers?  2. What are the legal consequences for the debtor's guarantee based on the decision of the Pekanbaru District Court Number 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr? And study This aims to know and understand and provide answers to the problem formulation the. The type of research in this research is included in normative (doctrinal) legal research, namely research on legal aspects, legal principles, studying law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and analyzing legal rules contained in legislation and also contained in unwritten legal norms that live and develop in society and the type of data used is secondary data sourced from materials law primer, material law secondary and materials law tertiary. From study This can be concluded that buying and selling receivables and transfer cession  does not result in the end of the credit agreement made assignor with emergence This is a transfer and delivery of receivables from assignor to assignees and transfer of collateral emergence  must be based on a decision through a lawsuit at the local District Court. And in this case there is no buying and selling of receivables and transfers cession is legal and does not violate the provisions of the legal terms of the agreement, in the consideration of the panel of judges that the collateral is owned emergence If the right of liability is not installed, then the item is guaranteed emergence can be used as debt repayment by changing the name to assignees, This also does not violate property stipulation what is meant by Article 1154 of the Civil Code.
The Relationship between a Wife's Satisfaction in the Iddah Period with Marriage and Divorce Nurohim, Muhammad; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Asmaiyani, Asmaiyani
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.778

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between iddah living with marriage and divorce. The specification of this research is a descriptive analytical law research. The type of data used in this study is secondary data sourced from the library, such as primary legal materials, namely documents and any statutory regulations that are binding and determined by the competent authorities relating to the obligation of living during the iddah period. Plus secondary legal materials and tertiary legal documents. The data collection tool used in this research is a document study by tracing legal materials in the library. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the iddah of the ex-wife can only be requested after the divorce from a marriage that is recognized as valid.
Co-Authors Akkapin, Supaphorn Asmaiyani, Asmaiyani Darodjat, Tubagus Achmad Erma, Zetria Hamler, Hamler Hermanto, Tandy Limbong, Dayat Nur Asmah, Nur Nurohim, Muhammad Nurul Dalimunte Rambe, Saima Rambe, Saimah Robiyanti, Dewi Sutrisno, Sutrisno Syaiful Khoiri Harahap Taufika Hidayati Yulkarnaini Siregar