Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Solusi Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum
dedeng, dedeng
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin Dedeng, Dedeng; Azzuhri, Hatta; Zulhidayat, Zulhidayat; Arifin, M Zainul; Nugraha, Muslim; Idris, Akhmad
'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jph.v1i2.7059

Abstract

Tata Kelola Pemerintahan Desa diperlukan saat ini dalam rangka membangun Desa yang bersih dan mandiri sesuai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa dan Pelayanan Publik serta pemerintahan. Diawali oleh perlunya penerapan dalam tata Kelola pemerintahan disuatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh World Bank bahwa penerapan suatu good governance diperlukan bagi suatu negara dan terkhusus juga adalah Indonesia. Dalam perkembangannya penerapan good governance atau tata Kelola pemerintahan yang baik tidak hanya pada tataran pemerintahan pusat saja ataupun pemerintahan provinsi saja dan ataupun hanya pada tataran pemerintahan Kabupaten atau Kota saja. Namun, dalam perkembangannya tata Kelola pemerintahan sangat pula diperlukan pada layanan di pemerintahan desa sebagai sentra langsung pada masyarakat di desa.Wujud tata Kelola pemerintahan desa ini diorientasikan pada seluruh perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip Good Governance atau tata Kelola pemerintahan yang meliputi Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada Stakehoder, berorientasi pada Konsensus, kesetaraan, efektifitas dan Efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat dan tegaknya supremasi hukum.Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan adalah para perangkat desa memahami dan mengaplikasikan tata Kelola pemerintahan dalam rangkan melaksanakan kinerja aparatur pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.
PENGATURAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dedeng, Dedeng; Asuan, Asuan; Saputra, Ricky
Solusi Vol 22 No 2 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i2.1137

Abstract

Abstract Small Island and coastal areas contain abundant natural resources, both biological and non-biological resources. Apart from that, there is the potential for tourism as another source of income for the country. Indonesia as an archipelago and maritime country has around 17,504 islands and a sea area of 5.8 milion km2, consisting of a territorial sea area of 0.3 milion km2, an archipelagic water area of 2, 95 million km2, and an areaof Indonesia’s EEZ of 2,55 million km2. Apart from small island, there are also coastal areas in various provinces,regencies/cities. The value of natural resources can be an importantsource of income for countries and regions where coastal areas are found. Therefore, it is necessary to regulate management and reclamation from the aspect of regislation regarding small islands and coastal areas. So that throught legal regulations we can orderly maximize income and management and reclamation for the state of small islands and coastel areas. This reaserch uses normative method trought a conceptual approach and a statutory approach. The resultsof this research show that small island and coastal areas have been regulated through statutory regulations, namely in the aspects of management and reclamation and there have been several changes to the law governing small islands and coastal areas. Finally, management is regulated in Laws and Ministerial Regulations, namely Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Coastal Areas. Furthermore, Law Number 1 of 2014 was amended by Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation and Regulation regarding technical planning for management of coastal areas and small islands regulated through Minister of Maritime Affairs Regulation No. 23 /PERMEN-KP/2016 as well as for Reclamation of coastal and island areas -Small islands are regulated in Presidential Decree Number 122 of 2012 (Presidential Decree No. 122/2012). The suggestion is that this arrangement should also be followed through the formation of Regional Regulations where coastal areas and small islands are located in the Province, Regency/City area so that regions can also utilize these resources in their respective regions. Keywords: Coastal Area; Small Islands; and Legislative Regulations.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA MH, Asuan; Dedeng, Dedeng
Solusi Vol 23 No 1 (2025): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v23i1.1336

Abstract

The research discusse The discussion in this research is about the formation of collective work agreements and the function of agreements in employment relations according to Law no. 13 of 2003 concerning Employment. Type of normative legal research with a legal approach related to the issues discussed with the conclusion that a collective work agreement is formed in a company, an agreement formed by workers (labor unions) and employers whose contents contain regulations or rights and obligations in the employment relationship which is recognized by the government as the labor relations supervisory body (Department of Manpower and Transmigration) is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment Article 1 number 24 and Article 124 paragraphs 1, 2 and 3. The purpose and function of forming a collective work agreement based on the agreement between workers and employers is to protect the interests of workers and employers in work relations both inside and outside the company (Article 116 Labour Laws).
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN Dedeng, Dedeng; Nugraha, Adrian; Pasyah, Taroman; Syaifuddin, Muhammad; Idris, Akhmad; Saputra, Ricky; Yunithia Putri, Taufani
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 3 (2023): Juni
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i3.36

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) termasuk pada aspek pembangunan di Desa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Misal, partisipasi masyarakat dalam bentuk Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa, hal tersebut dilakukan guna membuat suatu Peraturan Desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diantaranya meliputi keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam bentuk perkuliahan Desa yaitu bagi masyarakat, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan perkuliahan Desa ini diharapkan meningkatnya person masyarakat untuk kontribusi pada pembentukan peraturan di Desa sebagai sarana perwujudan Undang-Undang Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik atau dikenal pula dengan istilah Good Governance. Adapun metode perkuliahan Desa yang digunakan adalah dalam bentuk pemberian materi perkuliahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Asas-Asas Hukum Tata Kelola Pemrintahan, Pemerintahan Desa, Pengaturan tentang Desa, Pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat, gambaran dan mekanisme pembuatan peraturan, kriteria dan aturan tentang pembuatan perundang-undangan serta materi lain yang terkait dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa itu sendiri.  Kata Kunci: Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Desa
Co-Authors Adrian Nugraha, Adrian Akhmad Idris, Akhmad Asuan, Asuan Azzuhri, Hatta M Zainul Arifin MH, Asuan Muhammad Syaifuddin Nugraha, Muslim Saputra, Ricky Taroman Pasyah Yunithia Putri, Taufani Zulhidayat, Zulhidayat