Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan UNES Journal of Swara Justisia 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum Journal Of Law And Social Society Legal System Journal
Nugraha, Muslim
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin Dedeng, Dedeng; Azzuhri, Hatta; Zulhidayat, Zulhidayat; Arifin, M Zainul; Nugraha, Muslim; Idris, Akhmad
'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jph.v1i2.7059

Abstract

Tata Kelola Pemerintahan Desa diperlukan saat ini dalam rangka membangun Desa yang bersih dan mandiri sesuai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa dan Pelayanan Publik serta pemerintahan. Diawali oleh perlunya penerapan dalam tata Kelola pemerintahan disuatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh World Bank bahwa penerapan suatu good governance diperlukan bagi suatu negara dan terkhusus juga adalah Indonesia. Dalam perkembangannya penerapan good governance atau tata Kelola pemerintahan yang baik tidak hanya pada tataran pemerintahan pusat saja ataupun pemerintahan provinsi saja dan ataupun hanya pada tataran pemerintahan Kabupaten atau Kota saja. Namun, dalam perkembangannya tata Kelola pemerintahan sangat pula diperlukan pada layanan di pemerintahan desa sebagai sentra langsung pada masyarakat di desa.Wujud tata Kelola pemerintahan desa ini diorientasikan pada seluruh perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip Good Governance atau tata Kelola pemerintahan yang meliputi Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada Stakehoder, berorientasi pada Konsensus, kesetaraan, efektifitas dan Efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat dan tegaknya supremasi hukum.Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan adalah para perangkat desa memahami dan mengaplikasikan tata Kelola pemerintahan dalam rangkan melaksanakan kinerja aparatur pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Nugraha, Muslim; Rasyid, Muhamad; Handayani, Sri; Turatmiyah, Sri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

Abstract

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia.  Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
Angkutan Orang Dengan Moda MRT (Mass Rapid Transportation): Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Afrilia, Dian; Primadianti, Helena; Yahanan, Annalisa; Nugraha, Muslim
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mb6m9y30

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Masyarakat Indonesia saat ini telah memasuki era teknologi yang sangat cepat berkembang, termasuk dalam hal transportasi. Moda transportasi di Indonesia terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. MRT Jakarta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sistem perkeretaapian perkotaan modern pertama di Indonesia. Kehadirannya memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi negara dan masyarakat. Bukan lagi sekadar moda transportasi, melainkan sebagai katalis perubahan budaya dan wajah kota melalui pembangunan kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun. Oleh karena itu, penetapannya sebagai salah satu objek vital nasional akan memberikan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem perkeretaapian perkotaan modern di Indonesia. Namun, untuk memberikan mutu pelayanan kepada pengguna MRT maka Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa MRT. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan perbandingan (komparasi) MRT Indonesia dan Malaysia. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif yakni sebuah penelitian yang tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan (das sollen) yang berlaku akan tetapi juga membandingkan MRT Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan MRT dan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa MRT.
ANALISIS UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KASUS KONTEN DEEPFAKE Nugraha, Muslim; Sela Sadina, Amanda; Ramadonna, Viraliza; Aulia Hidayat, Keysyah
Legal System Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v2i1.392

Abstract

Penyebarluasan konten deepfake yang dapat merugikan seseorang akibat dari penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) merupakan tindakan yang melanggar kaidah hukum privat dan memberikan akibat hukum sehingga mewajibkan pelaku penyebarluasan konten deepfake untuk bertanggung jawab terhadap korban yang dirugikan oleh konten deepfake. Permasalahan muncul ketika dihadapkan dengan ketidakjelasan status AI sebagai subjek hukum yang dianggap berperan penting dan bahkan mampu menterjemahkan kehendak manusia, sehingga menciptakan hasil yang diinginkan oleh pelaku dalam proses pembuatan konten deepfake. Dilematika hukum yang terjadi ketika perlu menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan penelitan hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam KUHPerdata. Analisis dilakukan dengan mengkaji pemenuhan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam kasus deepfake sehingga menghasilkan kesimpulan yang menegaskan bahwa penyalahgunaan AI dalam pembuatan dan penyebarluasan konten deepfake harus dipertanggungjawabkan oleh manusia sebagai pihak yang memiliki niat dalam menyebarluaskan konten tersebut. Selain itu diperlukannya pengembangan regulasi yang mengakomodasi pemanfaatan teknologi AI, agar membantu terwujudnya perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penyalahgunaan AI dalam dunia digital
Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif Arifin, Muhammad Zainul; Nugraha, Muslim; Yunithia Putri, Taufani; Ramadhan, Muhammad Syahri
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.158

Abstract

Prosperity and welfare have been ideals pursued by the founders of this nation and the current Indonesian government. These ideals are manifested in the preamble of the 1945 Constitution, which states: "The government shall protect the entire nation and all the blood spilled, promote general welfare, and educate the life of the nation." However, in reality, the issue of social inequality in Indonesia has become increasingly acute. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in March 2024, the poverty line is defined as an income of Rp. 536,122 per person per month, with 25.22 million people recorded as living below this threshold. Meanwhile, the World Bank's poverty standard is defined as a minimum daily income of $2.15 or approximately Rp. 970,000 per month. There is a significant discrepancy between the standard set by the Indonesian government and that of the World Bank, which presents a serious issue that must be addressed. In 2014, Law No. 6 of 2014 concerning Villages provided a legal foundation and strategic framework for the development and empowerment of village communities. Through authority in village governance, development implementation, community guidance, and empowerment, it is hoped that villages will develop awareness and initiative. Subsequently, the central government initial village fund transfers through the state budget (APBN), allocating 10% of the total funds outside of regional transfers (on top), implemented gradually. The increase in budget allocation disbursed to villages aims to support village development to enhance community welfare and improve the quality of life while addressing poverty. This is achieved by fulfilling basic needs, constructing village infrastructure, developing local economic potential, and sustainably utilizing natural and environmental resources. Thus, the author formulates the following research problems: How can the concept of a welfare state be reformulated as a strategy for poverty alleviation through the utilization of village funds in Indonesia? What concrete measures can be taken to ensure effective and targeted use of village funds for poverty alleviation in Indonesia? This research employs a normative legal study approach supported by empirical data. The theoretical framework includes the theory of the welfare state, the theory of legal development, and Jeremy Bentham's theory of economic analysis of law
Co-Authors Afrilia, Dian Akhmad Idris, Akhmad Annalisa Yahanan, Annalisa Aulia Hidayat, Keysyah Azzuhri, Hatta dedeng, dedeng Handayani, Sri M Zainul Arifin Muhammad Zainul Arifin Primadianti, Helena Ramadhan, Muhammad Syahri Ramadonna, Viraliza Rasyid, Muhamad Sela Sadina, Amanda Sri Turatmiyah Yunithia Putri, Taufani Zulhidayat, Zulhidayat