Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Constitutionale Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS
Yunithia Putri, Taufani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates Dian Pratama, Alip; Flambonita, Suci; Rumesten RS, Iza; Rasyid, Muhamad; Yunithia Putri, Taufani
Constitutionale Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v5i2.3515

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Concerning the Age Limit for Vice Presidential Candidates in the 2024 Presidential Election has caused much controversy, both politically and legally. This decision has profound implications for Indonesia’ political configuration, as it grants constitutional legitimacy to Gibran Rakabuming Raka, enabling him to run as a candidate for vice president of the Republic of Indonesia in the 2024 General Election. In the context of the legal debate, several problems have emerged, including the impact of this decision on the quality of democracy in Indonesia. One key concern is whether this decision is the initial gateway for Indonesia to enter a system called 'juristocracy'. This term refers to a situation where the Constitutional Court Decision justifies the practice of 'negative legislation', where the legislative function is constitutionally only given to the President and the DPR, but the Constitutional Court, through its 'final and binding' decision power, makes this a loophole that potentially damage democracy. This research is focused on examining the decision based on the two fundamental problems outlined above, using a library research method based on normative research, with a conceptual approach as its foundation. The analysis employs the theory of the rule of law to critically assess whether the decision has significant positive or negative implications for the sustainability of democracy and the existence of the rule of law in Indonesia in the future.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN Dedeng, Dedeng; Nugraha, Adrian; Pasyah, Taroman; Syaifuddin, Muhammad; Idris, Akhmad; Saputra, Ricky; Yunithia Putri, Taufani
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 3 (2023): Juni
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i3.36

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) termasuk pada aspek pembangunan di Desa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Misal, partisipasi masyarakat dalam bentuk Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa, hal tersebut dilakukan guna membuat suatu Peraturan Desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diantaranya meliputi keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam bentuk perkuliahan Desa yaitu bagi masyarakat, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan perkuliahan Desa ini diharapkan meningkatnya person masyarakat untuk kontribusi pada pembentukan peraturan di Desa sebagai sarana perwujudan Undang-Undang Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik atau dikenal pula dengan istilah Good Governance. Adapun metode perkuliahan Desa yang digunakan adalah dalam bentuk pemberian materi perkuliahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Asas-Asas Hukum Tata Kelola Pemrintahan, Pemerintahan Desa, Pengaturan tentang Desa, Pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat, gambaran dan mekanisme pembuatan peraturan, kriteria dan aturan tentang pembuatan perundang-undangan serta materi lain yang terkait dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa itu sendiri.  Kata Kunci: Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Desa
Co-Authors Adrian Nugraha, Adrian Akhmad Idris, Akhmad dedeng, dedeng Dian Pratama, Alip Flambonita, Suci Iza Rumesten RS, Iza Muhammad Syaifuddin Rasyid, Muhamad Saputra, Ricky Taroman Pasyah