Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Kosmik Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Solusi Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS
Adrian Nugraha, Adrian
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL Pakpahan, Gideon Josh Haratua Hesekiel; Wijaya, Atha Anton; Amir, Daffa Febyan Putra; Nugraha, Adrian
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365

Abstract

Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud).  Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional.
Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim Nugraha, Adrian
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2858

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum.
PROSPEK PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rahmawati, Adellia; Yuningsih, Henny; Nugraha, Adrian
Solusi Vol 22 No 3 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i3.1148

Abstract

Sexulall crimes algalinst children in Indonesial alre very worrying. Perpetraltors of sexulall violence algalinst children alre ulsulallly aldullts who alre close to the victim, whether in the falmily environment or the people in the environment where the child lives. Balsed on this, the government crealted al criminall lalw policy throulgh the formullaltion provisions in Lalw no. 17 of 2016 concerning the Stipullaltion of Government Regullaltions in Lieul of Lalw no. 1 of 2016 concerning the Second Almendment to Lalw no. 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes al lalw thalt regullaltes chemicall calstraltion alnd the installlaltion of electronic detection devices for perpetraltors of sexulall violence algalinst children. Chemicall calstraltion is calrried oult by introdulcing alnti-alndrogen chemicalls, either vial pills or injections, into al person's body to wealken the testosterone hormone. In simple terms, chemicalls thalt alre pult into the body will redulce or even eliminalte libido or sexulall desire. The chemicall calstraltion alction formullalted in Alrticle 81 Palralgralph (7) of Lalw no. 17 of 2016 is not in alccordalnce with hulmaln rights. The alct of chemicall calstraltion hals the effect of losing al person's right to continule their offspring alnd fullfill their balsic needs als gulalralnteed in "Alrticle 28B palralgralph (1) of the 1945 Constitultion". The salme thing is allso stalted in "Alrticle 10 palralgralph (1) of Lalw no. 39 of 1999 concerning Hulmaln Rights”. The alct of chemicall calstraltion is allso contralry to Alrticle 7 of Lalw of the Repulblic of Indonesial Nulmber 12 of 2005 concerning Raltificaltion of the Internaltionall Covenalnt on Civil alnd Politicall Rights, Alrticle 2 of Lalw of the Repulblic of Indonesial No. 12 of 1995 concerning Corrections. Indonesialn Medicall Code of Ethics 2012, Alrticle 39 Lalw of the Repulblic of Indonesial no. 29 of 2004 concerning Medicall Pralctice. In sulbstalnce, chemicall calstraltion will resullt in the loss of al person's right to continule their offspring alnd fullfill their balsic needs als gulalralnteed in the 1945 Constitultion. Thuls, the prospect of chemicall calstraltion is not sulitalble for implementaltion in Indonesial, this is becalulse chemicall calstraltion hals al very lalrge negaltive impalct on heallth, alnd is allso not alpproprialte from al hulmaln rights perspective.
Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanan Khairani, Carel; Utama, Meria; Idris, Akhmad; Irsan, Irsan; Nugraha, Adrian; Nurliyantika, Rizka
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v8i1.2662

Abstract

This research explores the urgency of Recordation by intellectual property rights (IPR) holders in the context of customs protection systems. Recordation, as the process of documenting intellectual property rights, plays a crucial role in enforcing IPR protection within the customs environment. The study aims to analyze the effectiveness of Recordation in enhancing IPR protection, identify barriers faced by IPR holders in the Recordation process, and explore its impact on law enforcement and international trade. The research methodology includes policy analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The findings of this study are expected to provide in-depth insights into the role of Recordation in optimizing customs protection systems to support IPR holders. The implications of the findings can serve as a foundation for policy enhancements and practices in promoting the effective use of Recordation as a tool to safeguard intellectual property rights on a global scale. Keywords : Recordation, Property Rights, Customs.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN Dedeng, Dedeng; Nugraha, Adrian; Pasyah, Taroman; Syaifuddin, Muhammad; Idris, Akhmad; Saputra, Ricky; Yunithia Putri, Taufani
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 3 (2023): Juni
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i3.36

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) termasuk pada aspek pembangunan di Desa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Misal, partisipasi masyarakat dalam bentuk Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa, hal tersebut dilakukan guna membuat suatu Peraturan Desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diantaranya meliputi keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam bentuk perkuliahan Desa yaitu bagi masyarakat, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan perkuliahan Desa ini diharapkan meningkatnya person masyarakat untuk kontribusi pada pembentukan peraturan di Desa sebagai sarana perwujudan Undang-Undang Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik atau dikenal pula dengan istilah Good Governance. Adapun metode perkuliahan Desa yang digunakan adalah dalam bentuk pemberian materi perkuliahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Asas-Asas Hukum Tata Kelola Pemrintahan, Pemerintahan Desa, Pengaturan tentang Desa, Pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat, gambaran dan mekanisme pembuatan peraturan, kriteria dan aturan tentang pembuatan perundang-undangan serta materi lain yang terkait dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa itu sendiri.  Kata Kunci: Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Desa
Issues and Solutions of Legal Protection for Marine Mammals in Indonesia Anggita, Leli; Nugraha, Adrian
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government has tried to protect marine mammals through Marine Protected Areas (MPA) contained in laws and regulations. However, the lack of conservation areas specifically designed for marine mammals and several counterproductive laws have created problems in efforts to protect marine mammals. This research was carried out using normative legal research methods through literature studies that examined mainly secondary data. Several issues related to the extinction of marine mammals arise due to the lack of protected areas specifically designed for marine mammals, overlapping management institutions, and centralization of power, which makes efforts to manage marine areas complex and challenging to recognize the existence of indigenous peoples. The government can implement several solutions related to this problem, including expanding the conservation areas specifically designed for marine mammals, clarifying and synchronizing any regulations governing institutional authority, and recognizing the existence of indigenous peoples and their traditions.
Sosialisasi Hukum Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Precautionary Principles Apriani, Desi; Hardianti, Fitri; Kurniasih, Esy; Milandry, Anggraini Dwi; Nugraha, Adrian; Adam, Devid
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.788

Abstract

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi elektronik adalah prinsip kehati-hatian. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyaralat (PKM) ini untuk memberikan sosialisasi hukum tanggung jawab dalam transaksi elektronik berdasarkan precautionary principles. Alasan pemilihan tema kegiatan ini karena adanya peningkatan pemanfaatan internet di bidang pendidikan maupun perdagangan dan menimbulkan masalah-masalah hukum. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru berjumlah 50 orang.Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap pra-survei, tahap sosialisasi, tahap kegiatan, dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, audiens kegiatan PKM telah memahami hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah transaksi elektronik berdasarkan precautionary principles, akibat hukum dan pentingnya kesadaran hukum bagi remaja ketika melakukan transaksi elektronik serta tata cara untuk menjadi konsumen remaja cerdas di era digital dari perspektif ilmu komunikasi.
Increasing Understanding of Legal Responsibilities in Ship Accidents (Study at Sinar Bahari Palembang Shipping Vocational School) Nugraha, Adrian; Syaifuddin, Muhammad; Idris, Akhmad; Dedeng, Dedeng; Al Fansorie, Mahcmod Zakaria
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.60759

Abstract

This study examines the effectiveness of a community service initiative aimed at enhancing understanding of legal responsibilities in ship accidents among participants from the Sinar Bahari Palembang Shipping Vocational School in Indonesia. Given the dense maritime activity in the region, which exposes vessels to various risks including shipwrecks, groundings, collisions, and fires, a clear comprehension of legal accountability is crucial. The initiative utilized legal counseling sessions incorporating presentations and interactive question-and-answer methods. These sessions engaged 40 participants, including both educators and students, in discussions concerning maritime safety protocols, identification of liable parties in accidents, the role of the National Transportation Safety Commission, and law enforcement measures. Results indicate a significant improvement in participants’ understanding across various key areas. Participants demonstrated heightened awareness regarding maritime security and safety protocols, enabling them to better navigate potential risks. Additionally, they gained clarity on the parties legally responsible for ship accidents, which is essential for ensuring accountability and fair compensation in case of incidents. Moreover, participants acquired insights into the role played by the National Transportation Safety Commission in handling ship accidents, including its investigative and regulatory functions. Understanding these roles helps in facilitating effective accident response and prevention strategies. Furthermore, participants developed a better understanding of the legal enforcement mechanisms applicable to ship accident cases. This knowledge is crucial for ensuring adherence to maritime laws and regulations, thereby promoting safety and accountability within the maritime industry.
Co-Authors Adam, Devid Akhmad Idris, Akhmad Al Fansorie, Mahcmod Zakaria Amir, Daffa Febyan Putra Anggita, Leli dedeng, dedeng DESI APRIANI, DESI Hardianti, Fitri Irsan Irsan Khairani, Carel Kurniasih, Esy Milandry, Anggraini Dwi Muhammad Syaifuddin Nurliyantika, Rizka Pakpahan, Gideon Josh Haratua Hesekiel Rahmawati, Adellia Saputra, Ricky Taroman Pasyah Utama, Meria Wijaya, Atha Anton Yuningsih, Henny Yunithia Putri, Taufani