Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penggunaan Angkutan Umum untuk Membangun Life-Skill Siswa Buta dan Empati Sesama Mediastika, Christina Eviutami; Anggraini, Lya Dewi
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 3 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i3.17162

Abstract

Pendampingan dan pengenalan life-skill pada siswa-siswi buta adalah kegiatan yang sangat penting untuk membekali mereka dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Salah satu life-skill yang cukup penting adalah berkegiatan di ruang publik, seperti menggunakan angkutan umum. Pengabdian masyarakat yang dilaporkan dalam paper ini adalah pendampingan dan pengenalan siswa SMP dan SMA berkebutuhan khusus visual dalam menggunakan bus kota dan kereta api lokal. Sebanyak 19 siswa buta bersama 11 mahasiswa pendamping terlibat dalam kegiatan ini. Antusiasme berkegiatan dengan angkutan umum tidak hanya nampak pada siswa buta namun juga pada mahasiswa pendamping. Selama pendampingan, diamati dan digali data kualitattif terkait persepsi siswa buta dalam penggunaan angkutan publik, dengan mahasiswa sebagai enumerator sekaligus pendamping. Data menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat pada siswa buta belajar banyak hal baru, diantaramya: fasilitas pendukung angkutan publik yang masih menyulitkan dan fasilitas ruang publik kota yang belum sepenuhnya memadai untuk difabilitas netra. Bagi para mahasiswa Program Studi Arsitektur, kegiatan ini membuka wawasan mereka bahwa ada komunitas buta yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan. Empati desain bagi mahasiswa Arsitektur dapat ditumbuhkan dengan pelibatan langsung mereka dengan komunitas yang membutuhkan desain khusus tersebut
TANTANGAN DAN SOLUSI SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK BERBASIS PENDEKATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Jessica Felicia; Devina Maheswari Hidayat; Marsya Idelia Putri; Ardiyanti Dyananing Widi; Christina Eviutami Mediastika
KREASI Vol. 11 No. 2 (2026): Kreasi: Journal of Design and Creative Industry
Publisher : Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/kreasi.v11i2.6125

Abstract

Permasalahan pembuangan air limbah domestik menjadi tantangan utama pada rumah-rumah sederhana di Indonesia, terutama yang berupa rumah susun sewa (rusunawa). Hal ini juga terjadi di Rusunawa Sombo, Surabaya, yang pada akhirnya menimbulkan dampak pada lingkungan dan kualitas hidup penghuni rusunawa tersebut. Pengolahan limbah cair berupa grey water yang kurang baik, kapasitas septic tank yang terbatas, serta sistem drainase yang tersumbat mencerminkan kondisi pengelolaan air limbah yang belum optimal di rusunawa ini. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan evaluasi guna mendapatkan perbaikan ke depan. Evaluasi dan solusi terhadap permasalahan air limbah ini dilakukan menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya nomor 6 dan 11 tentang air bersih, sanitasi, dan kota berkelanjutan. Metode pengumpulan data dalam evaluasi ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Untuk wawancara dilaksanakan dengan melibatkan penghuni rusunawa. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman penghuni, serta minimnya dukungan infrastruktur dan edukasi, menjadi kendala utama pengolahan air limbah di lingkungan rusunawa. Dari analisis data, diusulkan solusi arsitektural untuk memperbaiki pengelolaan limbah di Rusunawa Sombo berupa penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana. Sistem IPAL ini juga diusulkan untuk mendapatkan dukungan dana pemerintah, dan perlu dilengkapi dengan kegiatan yang mengedukasi warga untuk dapat menerapkan pengelolaan berkelanjutan.
Mengatur bebunyian di area urban di Indonesia Christina Eviutami Mediastika; Anugrah Sabdono Sudarsono; Sentagi Sesotya Utami; Isnen Fitri; Rizka Drastiani; Maria Immaculata Ririk Winandari; Akbar Rahman; Asniawaty Kusno; Ni Wayan Meidayanti Mustika; Yuliana Bhara Mberu; Ressy Jaya Yanti; Zulfi Aulia Rachman
ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur Vol 8 No 1 (2023): ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur | Januari 2023 ~ April 2023
Publisher : Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30822/arteks.v8i1.1953

Abstract

Like other developing countries where traffic is a significant sound nuisance, traffic in Indonesian urban areas is boisterous. How this condition is regulated by the Indonesian government so that the community can live healthily and comfortably is a very crucial issue. Unfortunately, Indonesia has not had any sound environmental improvement since the regulation was enacted. Additionally, regulators and government officers who run the rule carelessly worsen the condition. This study aims to study how sound is regulated in Indonesia’s central and local governments, what types of sound or noise and levels are covered, and whether recent local regulations have been enacted to regulate sound in Indonesian cities. The study mainly uses quantitative, i.e., snowball or chain referral sampling techniques, to collect sound regulations applied in ten large and busy cities in Indonesia. Then, the qualitative stage was conducted based on the content of the rules. The data shows that the Indonesian government at both the central and regional levels does not have legal standing to regulate noise caused by the absence of noise regulation at the statutory level that can force those who violate the law to be punished. The only regulation is by the Minister of Environment, dated 1996, which is referenced nationally and adopted by most cities without or with minor modifications. This study found that (1) six of the ten cities regulate only one type of noise among various types of noise, (2) twelve of the 35 local regulations incorporate noise regulations into air pollution regulations instead of stand-alone regulations, (3) because provinces and cities adopt central regulations, the lowest noise level follows the central standard at 55 dB for settlement area without specific frequency ranges, (4) there is no straightforward procedure on how measurements to be carried out except in regulations stipulated by Yogyakarta province. There is also a fact that a standardized procedure for measuring noise is vital to be included in the regulation because unskilled government officials collected invalid data in dealing with a noise complaint leading to an unresolved situation.