Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) Jurnal Kewarganegaraan LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Pertahanan dan Bela Negara International Journal of Humanities Education and Social Sciences Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains
Warka, I Wayan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENGUATAN KERJASAMA INTERNASIONAL BADAN KEAMANAN LAUT RI MELALUI ASEAN COAST GUARD FORUM Aliyah, Yurizki; Suseto, Buddy; Warka, I Wayan; Patmi, Sri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.495-503

Abstract

Penguatan kerjasama internasional dalam bidang keamanan laut sangat penting untuk menjaga kestabilan maritim di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), memiliki peran sentral dalam menjaga integritas wilayah laut Indonesia dan mendukung ketahanan kawasan. Salah satu forum yang dapat dimanfaatkan adalah ASEAN Coast Guard Forum (ACGF), yang merupakan wadah bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan ancaman di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan kerjasama internasional melalui ACGF dapat mendukung keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bakamla RI dalam memperkuat kerjasama di forum ini, serta dampaknya terhadap keamanan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ACGF dapat memperkuat hubungan bilateral antar negara anggota ASEAN, meningkatkan kapabilitas koordinasi penegakan hukum di laut, serta mendukung diplomasi maritim Indonesia.
ANCAMAN NON-MILITER TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI INDONESIA Pratama Kamarulah, Rizki; Sutanto, Rudy; Warka, I Wayan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.796-804

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan mendalam dalam lingkungan masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia termakusd di Indonesia, Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan yang terjadi dalam Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Dampak, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Dimensi Non Militer Korupsi Covid-19 Bansos. Metode penelitian melibatkan analisis data sekunder yang diperoleh dari lembaga statistik nasional dan  Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian negara Indoensia. Dalam hal dampak ekonomi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, mengurangi produktivitas, kualitas barang dan jasa rendah, penurunan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan utang publik meningkat. Dalam mencegah terjadinya kasus yang terus bertambah dapat dilakukan dengan mengavaluasi dari berbagai aspek hukum, seperti substansi hukum, struktur hukum  dan budaya hukum.
EFEKTIVITAS DIPLOMASI MARITIM DALAM MENINGKATKAN PERTAHANAN LAUT DI KAWASAN INDO-PASIFIK Azhari Daniela, Nurfaizah; Adriyanto, Agus; Warka, I Wayan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3589-3599

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas diplomasi maritim dalam meningkatkan pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin strategis dalam geopolitik global. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim, termasuk sengketa teritorial, perompakan, dan penyelundupan. Diplomasi maritim, melalui kerja sama internasional dan regional, dianggap sebagai salah satu strategi utama untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim telah berhasil meningkatkan kerja sama multilateral dan memperkuat mekanisme keamanan maritim di Indo-Pasifik. Inisiatif seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi, dan perjanjian maritim regional terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapabilitas pertahanan laut negara-negara di kawasan tersebut. Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, termasuk perbedaan kepentingan nasional, ketegangan geopolitik, dan keterbatasan sumber daya. Meskipun terdapat tantangan, diplomasi maritim berperan signifikan dalam memperkuat pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara negara-negara kawasan, serta dukungan dari komunitas internasional. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas institusi maritim, peningkatan transparansi dan komunikasi antar negara, serta penguatan kerangka kerja hukum maritim internasional.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tangerang Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Pangan Sumarlin; I Wayan Warka; Agus Adriyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5208

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman tenggelam yang dihadapi oleh daerah pesisir Indonesia, Kabupaten Tanggerang memiliki potensi fiskal yang memadai untuk memandirikan daerahnya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Strategi pertahanan laut menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan di daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan para ahli, dan analisis kebijakan terkait pertahanan laut dan kelangkaan pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pertahanan laut yang efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Rekomendasi strategi meliputi pengembangan budidaya perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum terkait strategi pertahanan laut di Indonesia. Undang-undang seperti Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar hukum dalam pengembangan strategi pertahanan laut. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya laut dan menghadapi ancaman kelangkaan pangan. Kesimpulannya, strategi pertahanan laut merupakan pendekatan penting dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Kerja sama lintas sektor, kebijakan yang tepat, dan peran hukum yang kuat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan keberlanjutan pangan. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Kata Kunci: Infrastruktur, Pesisir, Kesadaran Masyarakat, Hukum Kelautan Abstract This study aims to analyze the marine defense strategy in facing the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. In the context of climate change and the threat of drowning faced by Indonesia's coastal areas, Tangerang Regency has sufficient fiscal potential to make the region self-reliant and promote economic development. The maritime defense strategy is crucial in maintaining the sustainability of the food supply in the area. Using a qualitative approach, this research collects data through literature studies, interviews with experts, and analysis of policies related to maritime defense and food scarcity. The results of the analysis show that an effective sea defense strategy requires cooperation between local governments, relevant government agencies, the private sector, and local communities. Strategy recommendations include the development of sustainable aquaculture and aquaculture, sustainable management of marine resources, climate change resilient coastal infrastructure, and increased public awareness. In addition, this study also analyzes legal aspects related to maritime defense strategy in Indonesia. Laws such as the Maritime Law and Government Regulations concerning the Management of Coastal Zone and Small Islands form the legal basis for the development of a maritime defense strategy. However, effective law implementation and enforcement still needs to be improved to protect marine resources and face the threat of food scarcity. In conclusion, the marine defense strategy is an important approach in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Cross-sectoral cooperation, appropriate policies, and a strong legal role are needed in achieving the goal of food sustainability. This research provides useful insights and recommendations for policy makers and relevant stakeholders in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Keywords: Infrastructure, Coast, Citizen's Awarenes, Maritime Law
Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia T.Mas Turi; Aries Sudiarto; I Wayan Warka
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5726

Abstract

Abstrak Secara geografis, posisi Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Posisi yang demikian dapat berpotensi menimbulkan ancaman karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Kondisi lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan berbagai ancaman dan tantangan keamanan di laut dalam berbagai bentuk yang semakin beragam serta bersumber dari aktor negara maupun non negara. BAKAMLA RI merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA. BAKAMLA RI bertugas melakanakan pengamanan dan kesemalatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang digunakan oleh BAKAMLA RI dalam melaksanakan pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengamanan di laut oleh BAKAMLA RI dilaksanakan menggunakan kekuatan yang dimiliki serta bersinergi dengan instansi terkait. Sebagai kesimpulan dari penelitian adalah dalam operasi pengamanan terdiri dari operasi laut dan operasi udara. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung serta ada strategi dalam implementasi pengamanan laut oleh BAKAMLA RI. Kata Kunci: Pengamanan, Perairan, Operasi
PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA PELATIHAN DASAR KEMILITERAN KOMPONEN CADANGAN Ansori Zaini; I Wayan Warka
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/learning.v6i3.14374

Abstract

Curriculum management is a fundamental element in ensuring the effectiveness and sustainability of educational programs, including strategic education related to national defense and state resilience. Basic Military Training for the Reserve Component, as part of the Total Defense System, requires curriculum management that is not solely oriented toward military operational needs but is also aligned with systematic, adaptive, and sustainable educational curriculum management principles. However, studies that specifically develop a general model of educational curriculum management and examine its implementation in the context of Reserve Component training remain limited. This study aims to develop an educational curriculum management model and analyze its implementation in the Basic Military Training of the Reserve Component in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a normative–empirical research design. Normative data were obtained through an analysis of the Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 4 of 2021 concerning the Curriculum for Basic Military Training of the Reserve Component. Empirical data were collected through in-depth interviews with the Head of the Reserve Component Division at the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. Data analysis was conducted using thematic analysis, encompassing the stages of curriculum planning, organizing, implementation, and evaluation as the core framework of educational curriculum management. The findings indicate that the curriculum management of the Basic Military Training for the Reserve Component has been systematically structured by integrating character and attitude development, knowledge and skills enhancement, and military physical training. Nevertheless, the implementation of the curriculum faces several challenges, particularly related to curriculum adaptability to the dynamics of modern defense threats, limitations in training resources, and the absence of a continuous curriculum renewal mechanism. Based on these findings, this study proposes a conceptual and applicative model of educational curriculum management that can be implemented in Reserve Component training and is also relevant for the development of other forms of strategic education. This model is expected to contribute to strengthening curriculum governance in state defense education. ABSTRAK Manajemen kurikulum merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada pendidikan strategis yang berorientasi pada bela negara dan pertahanan. Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta membutuhkan pengelolaan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kemiliteran, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip manajemen kurikulum pendidikan yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan. Namun, kajian yang mengembangkan model manajemen kurikulum pendidikan dan mengimplementasikannya secara komprehensif pada pelatihan Komponen Cadangan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen kurikulum pendidikan serta menganalisis implementasinya pada Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif–empiris. Data normatif diperoleh melalui analisis Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum sebagai kerangka utama manajemen kurikulum pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan telah disusun secara terstruktur dengan mengintegrasikan pembinaan sikap dan perilaku, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani militer. Meskipun demikian, implementasi kurikulum masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan adaptasi kurikulum terhadap dinamika ancaman pertahanan modern, keterbatasan sumber daya pelatihan, serta mekanisme pembaruan kurikulum yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan model manajemen kurikulum pendidikan yang bersifat konseptual dan aplikatif, yang dapat diimplementasikan pada Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan serta relevan bagi pengembangan kurikulum pendidikan strategis lainnya.
Co-Authors Adriyanto, Agus Aliyah, Yurizki Aminuyati Ansori Ansori Aries Sudiarto Aris Sudiarto Azhari Daniela, Nurfaizah Distincta, Haflah Leste Hartono, Dwi Mayang Agneztia Parasasti Prakoso, Lukman Yudho Pratama Kamarulah, Rizki Purwanto, Purwanto Rudy Sutanto Sri Patmi, Sri Sumarlin suseto, buddy Susmoro, Harjo T. Mas Turi T.Mas Turi