Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MASALAH DELIK PIDANA PERTANAHAN Alfons, Alfons; Mujiburohman, Dian Aries; Mujiati, Mujiati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.713 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2488

Abstract

Masalah tanah merupakan masalah yang memiliki kompleksitas, jika ada sengketa penyelesaiannya beragam, dapat melalui mediasi maupun melalui badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Kompleksitas penyelesaiannya sengketa yang beragam ini memang sudah menjadi karakter sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum tanah nasional. Maka penelitian ini mengkaji ketentuan pidana dalam Pasal 52 UUPA yang mengatur kewajiban memelihara tanah bagi orang atau badan hukum, selama ini ketentuan pidana tidak diterapkan apabila menelantarkannya, tidak dipelihara/dirawat dengan baik, umumnya digunakan ketentuan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 52 UUPA adalah langkah yang perlu dibuat untuk penertiban penguasaan tanah guna menghindari terkumpulnya penguasaan tanah untuk investasi yang berakibat pada penelantaran tanah, sehingga berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berdaya guna. Ketentuan ini belum terlaksana secara nyata sehingga ada indikasi penyalahgunaan penguasaan tanah yang berimplikasi pada tidak terjaganya kesuburan tanah, tidak terpeliharanya tanah yang berakibat pada kerusakan tanah.
Pelaksanaan Landreform pada Tataran Implementasi atas Pengalihan Objek Redistribusi sebelum Waktunya Alfons, Alfons; Khasanah, Dian Dewi
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2021): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.122 KB) | DOI: 10.31292/jm.v1i1.5

Abstract

Land reform is an activity to provide a sense of justice in the control, ownership, use and utilization of land in the context of the welfare of the people who work in agriculture, but in fact the goals to be achieved are not realized because before the success of the land redistribution object has been transferred to other parties, it is necessary to knowing and solving efforts so that premature transfers can be avoided, while the method used in this writing is descriptive normative, meaning to see social problems that occur in the community related to transfers for further analysis based on the results of existing research and regulatory provisions through literature study. The results show that institutionally the implementation of land reform is better than at present, because the implementing organization reaches the village level, in contrast to now only at the district level, including the prevention of the transfer of the object of redistribution, which is regulated in detail so that it is difficult to transfer rights to the land of the object of redistribution. On the other hand, the existence of cooperatives is needed as a form of prevention of diversion.
Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Purwandari, Sisca Putri; Martanto, Rochmat; Sapardiyono, Sapardiyono; Alfons, Alfons
Widya Bhumi Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i2.246

Abstract

The rate of conversion of agricultural land to non-agricultural uses in Kaliwates District, Jember Regency, is increasing along with population growth, urbanization, and economic development—threatening the sustainability of local food security. This study aims to (1) analyze the suitability of Protected Rice Fields (LSD) with actual land use, (2) identify the factors causing land use conversion, and (3) formulate control strategies through LSD policies. The data used includes LSD maps, 2023 land use maps, population density data, LSD areas, and land production. The analysis method consists of spatial overlay to measure the level of land use suitability and multiple linear regression to test the influence of variables causing land use conversion. The results show that 73.44% of the LSD area is suitable for land use, while 26.57% is not. The variables of LSD area and land production have a significant effect on the tendency of land use conversion, while population density does not show a significant effect in the tested model. Based on these findings, a control strategy was formulated that includes evaluation of LSD policies, optimization of spatial planning, intensification of production on still productive land, economic incentives to maintain agricultural functions, synchronization of sectoral databases, and strengthening of cross-agency coordination. These findings are expected to be a reference for formulating more effective policies for maintaining sustainable food agricultural land in areas with high urbanization pressures. Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi—mengancam keberlanjutan ketahanan pangan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan penggunaan lahan aktual, (2) mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan, dan (3) merumuskan strategi pengendalian melalui kebijakan LSD. Data yang digunakan meliputi peta LSD, peta penggunaan lahan tahun 2023, data kepadatan penduduk, luas LSD, dan produksi lahan. Metode analisis terdiri dari overlay spasial untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan lahan dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel penyebab alih fungsi. Hasil menunjukkan bahwa 73,44% luas LSD sesuai dengan penggunaan lahan, sedangkan 26,57% tidak sesuai. Variabel luas LSD dan produksi lahan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan alih fungsi lahan, sedangkan kepadatan penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model yang diuji. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan strategi pengendalian yang mencakup evaluasi kebijakan LSD, optimalisasi tata ruang, intensifikasi produksi pada lahan yang masih produktif, insentif ekonomi untuk mempertahankan fungsi pertanian, sinkronisasi basis data sektoral, serta penguatan koordinasi lintas instansi.Temuan ini diharapkan menjadi acuan perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah dengan tekanan urbanisasi tinggi.