p-Index From 2021 - 2026
5.372
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM MUQTASID INFERENSI An-Nida' Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Shirkah: Journal of Economics and Business HUMANISMA : Journal of Gender Studies Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian eCo-Buss Kafa’ah: Journal of Gender Studies Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA) Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies HUMANISMA : Journal of Gender Studies Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Jurnal Sains Student Research Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah Master Manajemen Journal Economic Excellence Ibnu Sina Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi Asian Journal of Media and Culture Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : An-Nida'

When the State Plays “Philanthropist”: Social Aid as an Instrument of Power Legitimacy Putra, Muhammad Deni; Rofiki, Akhmad; Argantara, Zaid Raya; Utami, Sari; Addiarrahman, Addiarrahman; Ondri, Dino
An-Nida' Vol 49, No 2 (2025): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v49i2.38327

Abstract

Social assistance, traditionally regarded as a governmental mechanism for advancing public welfare, frequently extends beyond its humanitarian role in practice and encompasses substantial political implications. Rather than exclusively targeting poverty reduction and inequality mitigation, social assistance is often employed strategically to legitimize and perpetuate state authority. This study critically investigates the reconstruction of social assistance policies as instruments of political domination, wherein the state is portrayed as a “benefactor” whose generosity elicits gratitude and loyalty. Utilizing a qualitative, literature-based methodology, the research identifies recurring patterns of politicization of social assistance across diverse contexts. The findings reveal that political legitimacy is constructed through multiple interconnected mechanisms: the selective allocation of aid serving as political patronage; the internalization of the state’s “savior” narrative via symbolic violence that redefines assistance from a citizen’s entitlement to a discretionary favor; limited political literacy that restricts critical public engagement; and the utilization of aid delivery systems to map, monitor, and consolidate grassroots political support. Consequently, social assistance often becomes a transactional tool fostering clientelistic relationships, undermining democratic participation, and exacerbating social inequality. This study highlights the imperative to reform social assistance governance by emphasizing transparency, accountability, and a rights-based framework, alongside efforts to enhance critical political literacy within society. Abstrak: Bantuan sosial yang secara konvensional dipahami sebagai alat negara untuk mensejahterakan masyarakat, dalam praktiknya sering beroperasi melampaui fungsi kemanusiaan dan menyimpan dimensi politik yang signifikan. Alih-alih semata ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, bantuan sosial kerap diposisikan sebagai instrumen strategis untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan menelaah secara kritis bagaimana kebijakan bantuan sosial direkonstruksi untuk menopang dominasi politik dengan membingkai negara sebagai “dermawan” yang kebaikannya menuntut rasa syukur dan loyalitas. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi pola politisasi bantuan sosial dalam berbagai konteks. Temuan menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dibangun melalui beberapa mekanisme yang saling terkait: distribusi bantuan yang selektif sebagai sistem imbalan politik; internalisasi narasi negara sebagai “penyelamat” melalui kekerasan simbolik yang menggeser makna bantuan dari hak warga menjadi pemberian; rendahnya literasi politik yang membatasi kesadaran kritis masyarakat; serta pemanfaatan infrastruktur bantuan untuk memetakan dan mengonsolidasikan dukungan politik di tingkat akar rumput. Akibatnya, bantuan sosial cenderung berubah menjadi instrumen transaksional yang memproduksi relasi klientelistik, melemahkan partisipasi demokratis, dan memperdalam ketimpangan sosial. Studi ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola bantuan sosial berbasis transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan berbasis hak, disertai penguatan literasi politik kritis masyarakat.