Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara) ]]>
<![CDATA[Ida Wayan ady Suadnyana]]>;
<![CDATA[Ahmad Rifai]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara,dan studi dokumen. Untuk penelitian sampel penelitian dilakukan dengan non probability sampling dan cara purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawian Adat Hindu Bali Di Lombok Kecamatan Cakranegara dilaksanakan secara berdampingan, tidak dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi baik itu hukum negara yaitu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum agama, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain jika hukum negara saja atau Perundang-Undangan itu yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum agama dan begitu pula sebaliknya jika hukum agama saja yang dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara atau Perundang-Undangan, sedangkan adat hanya melengkapi proses pelaksanaan upacara ritual dari pelaksanaan perkawinan adat Hindu Bali di Lombok di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.]]>
<![CDATA[Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA ]]>
<![CDATA[Romi Irawan]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Rifai, Ahmad]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan. ]]>
<![CDATA[Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram ]]>
<![CDATA[Komang Subudiyasa]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Novie Afif Mauludin]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzuddin]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Ilegal Platform Fec (Future E-Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Muhammad Junaedi Al Bahgdadi]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Sumarni]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan menelti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyedian layanan Platform FEC ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce) yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata. ]]>
<![CDATA[Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA ]]>
<![CDATA[Romi Irawan]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Rifai, Ahmad]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i1.150
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan. ]]>
<![CDATA[Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram ]]>
<![CDATA[Komang Subudiyasa]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Novie Afif Mauludin]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzuddin]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i3.208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Ilegal Platform Fec (Future E-Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Muhammad Junaedi Al Bahgdadi]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Sumarni]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i4.219
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan menelti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyedian layanan Platform FEC ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce) yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata. ]]>
<![CDATA[Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata ]]>
<![CDATA[Selywati]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v4i1.233
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Wisatawan Sebagai Konsumen Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi dan bagaimana Upaya Hukum Wisatawan Terhadap Ketidak Sesuaian Pelayanan Dengan Promosi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji Undang-Undang. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan, meskipun ada peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata namun belum sampai melindungi hak- hak wisatawan dan begitu juga dengan Peraturan Gubernur. Terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan Jasa Usaha Akomodasi dalam Even Besar dinyatakan kurang efektif karena tidak sedikitpun memberikan perlindungan kepada wisatawan sebagai konsumen karena masih banyak para pengusaha penginapan menaikkan harga kamarnya melebihi standar karena dalam peraturan ini belum memberikan kepastian terhadap harga kamar hanya mengatur tentang ketidak bolehan menaikkan harga hotel saja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wisatawan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata dan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu dengan menyelesaikan secara Litigasi dan non litigasi yaitu Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang dibuat oleh pemerintah. Kata Kunci: Jaminan; Hukum; Pariwisata]]>
