Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Siti Nurul Asiah Jamil]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pertanggungjawaban dan perlidungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? dan 2). Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis meggunakan metode penelitian hukum Normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha (waralaba minimarket) pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Kesimpulan kedua Perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 3 terkait tujuan perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal: (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Abdul Gani Makhrup]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya preventif dan represif dan pada prakteknya masih mengahadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.p/Pn.sby Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[A. Ilham]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit sah atau tidaknya, sehingga pengaturan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Republlik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian Pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mmempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan berbeda agama dimana Pemohon II beragama Islam yang dalam hal ini tunduk dalam Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzuddin]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Rafli]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait bagaimana kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata dan perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih terjamin dalam Pasal 841-848 KUHPerdata. Sedangkan di dalam KHI masih bersifat kasuistik dan/atau tentantif dikarenakan rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” yang seyogianya memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Adapun perbandingannya dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Siti Nurul Asiah Jamil]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v2i4.152
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pertanggungjawaban dan perlidungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? dan 2). Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis meggunakan metode penelitian hukum Normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha (waralaba minimarket) pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Kesimpulan kedua Perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 3 terkait tujuan perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal: (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Abdul Gani Makhrup]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i1.167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya preventif dan represif dan pada prakteknya masih mengahadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.p/Pn.sby Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[A. Ilham]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i2.182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit sah atau tidaknya, sehingga pengaturan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Republlik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian Pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mmempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan berbeda agama dimana Pemohon II beragama Islam yang dalam hal ini tunduk dalam Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzuddin]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i3.208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Rafli]]>;
<![CDATA[M. Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/urj.v3i4.220
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait bagaimana kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata dan perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih terjamin dalam Pasal 841-848 KUHPerdata. Sedangkan di dalam KHI masih bersifat kasuistik dan/atau tentantif dikarenakan rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” yang seyogianya memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Adapun perbandingannya dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.]]>
