Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Mataram) Minollah; Kaharudin; Eko Chrisdianto Purnomo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.243

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya dari Pemda Kota Mataram dalam meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah di Kota Mataram. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Sosiologis serta dengan mengambil informan dari pihak terkait dan responden dari para pelaku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah Pemda Kota Mataram telah melakukan langkah-langkah dan Kebijakan Strategis, seperti melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, sosialisasi, monitoring dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi secara rutin, meningkatkan sumber daya dan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan dan untuk mengatasi kendala kurangnya tingkat kepatuhan/kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah Pemda Kota Mataram melakukan Pengawasan, pemberian sanksi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Penegakan hukum dibidang perpajakan daerah di Kota Mataram masih terbatas pada penegakan hukum administrasi belum ada perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan daerah yang diselesaikan di meja pengadilan.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur Minollah, Minollah; Asmara, Galang; Kaharudin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.179

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya, serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta hasilnya dianalisis dengan teori penegakan hukum. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak daerah adalah melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Daerah serta melakukan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan wajib pajak sementara hanya bisa dilakukan dengan pemberian teguran sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat dilanjuti dengan penyitaan dan penyanderaan belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai perangkat seperti pemeriksa pajak dan jurusita pajak daerah. Untuk itu saran yang diberikan adalah diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu. Perlu segera diadakan tim pengawas dan Juru Sita Pajak Daerah sehingga penagihan aktif terhadap pajak daerah segera dapat dilakukan.

Resolution Of Land Disputes Through Mediation Study At The National Land Agency Of Central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia Pratama, Buyung Alfian; Sudiarto; Kaharudin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7276

The ongoing development of human life, coupled with the imbalance in land availability, has led to serious consequences for the relationship between land and humans. One major consequence is the growing demand from the community for civil rights, making land disputes inevitable. The resolution of land disputes through the courts is often seen as inadequate, prompting efforts for resolution through mediation. Mediation related to land is governed by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to analyze and understand the extent of the implementation of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN RI No. 21 of 2020, as well as the supporting and inhibiting factors in the mediation process. The theories utilized in this study include the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of legal protection, and the theory of dispute resolution. The study employs an empirical legal research method, utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings indicate that, in the implementation of mediation at the BPN of Central Lombok, the regulatory reference used is Article 44 of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN Number 21 of 2020. This implementation involves several stages: submission of applications, document examination, mediator appointment, the mediation process, and the execution of mediation agreements. The supporting factors for mediation include the willingness of the parties, the competence and neutrality of the mediator, the availability of clear administrative evidence, government and institutional support, and the presence of solutions that benefit all parties. The inhibiting factors for mediation are the uncooperative attitudes of the parties, unclear land statuses, external influences, and the lack of strict sanctions for uncooperative parties.

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Anggara Aryandhana; Kaharudin; Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7391

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Namun demikian, bukan berarti Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Resolution Of Land Disputes Through Mediation Study At The National Land Agency Of Central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia Pratama, Buyung Alfian; Sudiarto; Kaharudin
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7276

The ongoing development of human life, coupled with the imbalance in land availability, has led to serious consequences for the relationship between land and humans. One major consequence is the growing demand from the community for civil rights, making land disputes inevitable. The resolution of land disputes through the courts is often seen as inadequate, prompting efforts for resolution through mediation. Mediation related to land is governed by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to analyze and understand the extent of the implementation of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN RI No. 21 of 2020, as well as the supporting and inhibiting factors in the mediation process. The theories utilized in this study include the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of legal protection, and the theory of dispute resolution. The study employs an empirical legal research method, utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings indicate that, in the implementation of mediation at the BPN of Central Lombok, the regulatory reference used is Article 44 of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN Number 21 of 2020. This implementation involves several stages: submission of applications, document examination, mediator appointment, the mediation process, and the execution of mediation agreements. The supporting factors for mediation include the willingness of the parties, the competence and neutrality of the mediator, the availability of clear administrative evidence, government and institutional support, and the presence of solutions that benefit all parties. The inhibiting factors for mediation are the uncooperative attitudes of the parties, unclear land statuses, external influences, and the lack of strict sanctions for uncooperative parties.

Tinjauan Jadwal Waktu Pelaksanaan Menggunakan Aplikasi Microsoft Project 2019 pada Pembangunan Tower Explor Kaharudin; Bachmid, Sofyan; Watono
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil Vol. 6 No. 2 (2024): JILMATEKS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil) April 2024
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/rk8bje78

Microsoft Project banyak digunakan khususnya di bidang konstruksi oleh project planner, project control, project manager, scheduler, estimator, dan lain-lain. Dalam merencanakan penjadwalan kegiatan proyek, pengunaan material, penggunaan peralatan dan pengunaan tenaga kerja. Microsoft Project juga digunakan dalam mengelola sebuah proyek konstruksi untuk membantu sekaligus memudahkan perencanaan dan juga beberapa masalah seperti tabrakan antara aktivitas proyek dan lain-lain. Tujuan dari penelitian penelitian ini untuk dapat menerapkan program Microsoft Project 2019 untuk dilakukan tinjauan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan pada proyek pekerjaan Pembangunan Tower Explor, sehingga diperoleh durasi atau waktu pekerjaan proyek yang efektif dan efisien dan dilakukannya tinjauan pelaksanaan proyek dengan program Microsoft Project 2019, sehingga dapat diketahui kemajuan proyek serta melakukan langkah penyelesaian masalah jika terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek konstruksi berupa tinjauan jadwal waktu pelaksanaan. Pegolahan dan analisa data menggunakan microsoft project serta Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa data yang telah dilakukan. Berdasarkan jumlah durasi seluruh kegiatan dan mengaitkan tiap kegiatan didapat total durasi normal item bangunan pengelak selama 31 hari kerja (kalender) dengan total biaya Rp.135.376.540 serta jumlah sub pekerjaan sebanyak 6 unit pekerjaan. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk menjaga kinerja proyek agar sesuai dengan jadwal rencana dan dapat mengantisipasi keterlambatan kerja yang mungkin bisa terjadi selama pengerjaan proyek

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search